Pungutan Terhadap Truk Pasir di Lumajang Masih Jalan Terus

HAFID ASNAN/RAME PUNGLI: Setiap truk pengangkut pasir di Lumajang sering dimintai dana antara Rp 2.000 sampai Rp 5.000 dengan dalih uang ganti rugi oleh masyarakat setempat. 

RADARJEMBER.ID – Ternyata selama ini terjadi beda pengertian tentang fenomena pungutan portal pasir liar yang berjalan di sepanjang jalur pertambangan Jugosari-Jarit, Lumajang. Sebagian masyarakat menyebutnya sebagai ganti rugi. Sebagian lagi mengira pungli. Namun, bagi kepolisian itu bisa masuk kategori pemerasan.

IKLAN

Salah seorang tokoh warga asal Candipuro bernama Hanafi misalnya. Dia mengklaim, aktivitas pungutan pada truk pasir dalam bentuk portal yang jumlahnya belasan itu adalah pungli. Alasannya, kata Hanafi, pungutan-pungutan tersebut tidak memiliki payung hukum.

Untuk itu, dia menekankan kepada Tim Saber Pungli di Lumajang agar turun menertibkan aktivitas ilegal tersebut. “Karena katanya, kalau tidak ada dasar dan payung hukumnya, penarikan tersebut dikatakan pungli. Namun, sampai saat ini masih berjalan dan masih terjadi,” ucapnya beberapa waktu lalu.

Setiap truk pasir yang melintas, kata dia, diminta untuk setor dari Rp 2.000 hingga Rp 5.000. Dan setiap truk pasir tersebut harus mengakumulasikan setoran yang dia berikan sebanyak portal yang dilintasinya. “Namun, titiknya banyak. Tidak satu-dua. Dan kami miris melihat kejadian seperti itu,” imbuhnya.

Kendati demikian, ternyata kepolisian memandang aktivitas pungutan di portal tambang tersebut tidak bisa langsung dinilai sebagai pungli. Kepala Tim Saber Pungli Lumajang Kompol Budi Sulistiyanto kepada radarjember.id belum lama ini menjelaskan, pengertian pungli kurang lebih sebagai pungutan yang dilakukan institusi pemerintahan, yang tidak ada dasar hukumnya. Hal ini rawan terjadi di ranah layanan publik, seperti kesehatan, pasar, dan ranah pelayan publik lainnya.

Tim Saber Pungli, kata dia, selama ini intensif melakukan pengawasan secara senyap, yang diperankan oleh petugas intelijen, yang unsurnya diambilkan dari Polri, Kodim, serta Kejaksaan. “Hasil kerja tahun ini, Tim Saber Pungli telah menangkap satu oknum kepala desa,” ucap Budi.

Kembali ke persoalan tarikan portal liar truk pasir, Budi menjelaskan, perlu diidentifikasi lebih dulu apakah ada oknum pejabat di dalamnya, misal pejabat desa. Kalau memang ada, oknum pejabat tersebut patut diduga telah melakukan pungli. Namun, jika penarikan pungutan dilakukan warga biasa, maka masuk kategori pidana pemerasan. Hal itu menjadi ranah satuan dan unit reskrim kepolisian untuk menindak.

Sementara, para pelaku pungutan menilai bahwa penarikan pada truk pasir merupakan ganti rugi atas aktivitas lalu-lalang truk yang sedikit banyak telah merugikan warga sekitar. Bentuk kerugian yang dimaksud bisa berupa kerusakan jalan, atau gangguan kenyamanan dan keamanan di jalan. (was/c2/aro)

Reporter : Khawas Auskarni Muhyidin
Editor : Narto
Editor Bahasa: Imron Hidayatullah
Fotografer: Hafid Asnan

Reporter :

Fotografer :

Editor :