alexametrics
28.7 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

Tersangka Andalkan Ahli, Polisi Andalkan Berkas

Pembuktian Praperadilan Penetapan Tersangka Korupsi Pasar Balung

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sidang praperadilan kasus penetapan tersangka korupsi Pasar Balung, Dedy Sucipto, melawan Polres Jember dilangsungkan kembali di Pengadilan Negeri (PN) Jember, (7/2) kemarin. Babak ini menjadi penentu, karena tersangka dan polisi sama-sama membeber bukti-bukti dan dasar hukumnya.

Dalam sidang dengan agenda pembuktian ini, pemohon menghadirkan seorang ahli, Dr Zulkarnain, dosen di Fakultas Hukum Universitas Widyagama, Malang. Pada kesempatan itu tersangka juga menyerahkan sejumlah bukti berupa berkas-berkas administrasi atas penetapan dirinya sebagai tersangka serta berkas pembelaan.

Sementara itu, dari pihak kepolisian hanya menyerahkan sejumlah berkas sebagai bukti ditetapkannya status tersangka Dedy Sucipto. “Kami hari ini (kemarin, Red) membawa berkas-berkas. Lengkap. Sejak awal dimulainya penyelidikan sampai penetapan tersangka,” kata Dewatoro S Putra, kuasa hukum Polres Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Usai persidangan, Dewatoro menyebutkan, ahli yang didatangkan dari pihak pemohon sebenarnya semakin menguatkan atas pembuktian status tersangka Dedy Sucipto. Ditambah lagi, berkas-berkas polisi dari berita acara pelaporan hingga bukti-bukti surat, semuanya telah menguatkan bukti-buktinya. Oleh karena itu, pihaknya optimistis praperadilan itu bakal dimenangkannya. “Semua yang disampaikan oleh ahli dari pemohon ini sebenarnya menguatkan bukti-bukti kami, bahwa penetapan status tersangka Dedy Sucipto itu sudah prosedural,” imbuh advokat muda ini bersama timnya.

Tak ketinggalan, pihak tersangka Dedy Sucipto justru menilai sebaliknya. Dihadirkannya ahli dan sejumlah berkas sebagai bukti atas permohonannya itu dirasa sangat menguatkan bahwa penetapan status tersangka itu sudah salah sejak awal kali penyelidikan.

Ahli yang didatangkan pemohon itu menjelaskan tentang prinsip-prinsip hukum dalam penetapan tersangka. Yakni harus ditemukan minimal dua alat bukti yang cukup. Cara mendapatkan alat bukti itu pun harus benar dan prosedural atau administratif.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sidang praperadilan kasus penetapan tersangka korupsi Pasar Balung, Dedy Sucipto, melawan Polres Jember dilangsungkan kembali di Pengadilan Negeri (PN) Jember, (7/2) kemarin. Babak ini menjadi penentu, karena tersangka dan polisi sama-sama membeber bukti-bukti dan dasar hukumnya.

Dalam sidang dengan agenda pembuktian ini, pemohon menghadirkan seorang ahli, Dr Zulkarnain, dosen di Fakultas Hukum Universitas Widyagama, Malang. Pada kesempatan itu tersangka juga menyerahkan sejumlah bukti berupa berkas-berkas administrasi atas penetapan dirinya sebagai tersangka serta berkas pembelaan.

Sementara itu, dari pihak kepolisian hanya menyerahkan sejumlah berkas sebagai bukti ditetapkannya status tersangka Dedy Sucipto. “Kami hari ini (kemarin, Red) membawa berkas-berkas. Lengkap. Sejak awal dimulainya penyelidikan sampai penetapan tersangka,” kata Dewatoro S Putra, kuasa hukum Polres Jember.

Usai persidangan, Dewatoro menyebutkan, ahli yang didatangkan dari pihak pemohon sebenarnya semakin menguatkan atas pembuktian status tersangka Dedy Sucipto. Ditambah lagi, berkas-berkas polisi dari berita acara pelaporan hingga bukti-bukti surat, semuanya telah menguatkan bukti-buktinya. Oleh karena itu, pihaknya optimistis praperadilan itu bakal dimenangkannya. “Semua yang disampaikan oleh ahli dari pemohon ini sebenarnya menguatkan bukti-bukti kami, bahwa penetapan status tersangka Dedy Sucipto itu sudah prosedural,” imbuh advokat muda ini bersama timnya.

Tak ketinggalan, pihak tersangka Dedy Sucipto justru menilai sebaliknya. Dihadirkannya ahli dan sejumlah berkas sebagai bukti atas permohonannya itu dirasa sangat menguatkan bahwa penetapan status tersangka itu sudah salah sejak awal kali penyelidikan.

Ahli yang didatangkan pemohon itu menjelaskan tentang prinsip-prinsip hukum dalam penetapan tersangka. Yakni harus ditemukan minimal dua alat bukti yang cukup. Cara mendapatkan alat bukti itu pun harus benar dan prosedural atau administratif.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sidang praperadilan kasus penetapan tersangka korupsi Pasar Balung, Dedy Sucipto, melawan Polres Jember dilangsungkan kembali di Pengadilan Negeri (PN) Jember, (7/2) kemarin. Babak ini menjadi penentu, karena tersangka dan polisi sama-sama membeber bukti-bukti dan dasar hukumnya.

Dalam sidang dengan agenda pembuktian ini, pemohon menghadirkan seorang ahli, Dr Zulkarnain, dosen di Fakultas Hukum Universitas Widyagama, Malang. Pada kesempatan itu tersangka juga menyerahkan sejumlah bukti berupa berkas-berkas administrasi atas penetapan dirinya sebagai tersangka serta berkas pembelaan.

Sementara itu, dari pihak kepolisian hanya menyerahkan sejumlah berkas sebagai bukti ditetapkannya status tersangka Dedy Sucipto. “Kami hari ini (kemarin, Red) membawa berkas-berkas. Lengkap. Sejak awal dimulainya penyelidikan sampai penetapan tersangka,” kata Dewatoro S Putra, kuasa hukum Polres Jember.

Usai persidangan, Dewatoro menyebutkan, ahli yang didatangkan dari pihak pemohon sebenarnya semakin menguatkan atas pembuktian status tersangka Dedy Sucipto. Ditambah lagi, berkas-berkas polisi dari berita acara pelaporan hingga bukti-bukti surat, semuanya telah menguatkan bukti-buktinya. Oleh karena itu, pihaknya optimistis praperadilan itu bakal dimenangkannya. “Semua yang disampaikan oleh ahli dari pemohon ini sebenarnya menguatkan bukti-bukti kami, bahwa penetapan status tersangka Dedy Sucipto itu sudah prosedural,” imbuh advokat muda ini bersama timnya.

Tak ketinggalan, pihak tersangka Dedy Sucipto justru menilai sebaliknya. Dihadirkannya ahli dan sejumlah berkas sebagai bukti atas permohonannya itu dirasa sangat menguatkan bahwa penetapan status tersangka itu sudah salah sejak awal kali penyelidikan.

Ahli yang didatangkan pemohon itu menjelaskan tentang prinsip-prinsip hukum dalam penetapan tersangka. Yakni harus ditemukan minimal dua alat bukti yang cukup. Cara mendapatkan alat bukti itu pun harus benar dan prosedural atau administratif.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/