alexametrics
24.1 C
Jember
Wednesday, 25 May 2022

Kasus Pungli kok Selesai dengan Mediasi?

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Mencuatnya kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh dua agen penyalur bantuan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa/Kecamatan Kalisat, beberapa hari lalu, terus menuai sorotan. Sebab, tindakan terhadap agen itu dinilai kurang tegas, dan tidak ada kejelasan soal sanksi yang diberikan.

Kabar teranyar, pihak Pemerintah Kecamatan Kalisat sempat menggelar mediasi bersama agen yang diduga menyunat bantuan. Mediasi itu juga menghadirkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kalisat, Korcam Pendamping PKH Kalisat, pemerintah desa, dan Muspika Kalisat, Selasa (4/5).

Informasi tertulis yang diterima Jawa Pos Radar Jember, dalam mediasi itu, agen atas nama Siti Rafiah dan Endang Sumiarsih mengakui telah melakukan pemungutan terhadap bantuan PKH. Dalihnya sebagai biaya administrasi. Besarannya antara Rp 10–15 ribu. Rupanya, pemotongan seperti itu memang dilarang. Namun, para pelaku hanya mendapat pembinaan. Mereka tidak mendapatkan sanksi pemutusan keagenan atau sanksi lain. Cukup hanya menyesali dan berjanji tidak akan melakukan pemotongan lagi.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kendati telah mengakui memungut biaya yang melanggar ketentuan, namun sejauh ini belum ada kepastian apakah ada langkah hukum ke depannya. Atau apakah ada upaya lain. Semisal degan mengembalikan duit hasil potongan itu, juga pemberian sanksi administrasi terhadap agen tersebut.

Jawa Pos Radar Jember mencoba mengonfirmasi Plt Camat Kalisat Regar Jeane. Namun, dia irit bicara dan enggan mengungkapkan hasil mediasi tersebut secara gamblang. “Sekarang kami sudah di Kalisat. Ke Kantor Kecamatan Kalisat saja. Biar jelas. Kapan saja monggo,” kilahnya, saat dihubungi, kemarin (5/5).

Penyelesaian kasus pungli seperti itu mendapat catatan miring. Sebab, tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Dan di kemudian hari, potensi pungli serupa bisa terjadi dan dilakukan oleh orang berbeda. Sebab, Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Jember sempat mencatat, ada beberapa kali kasus pungli yang terjadi di tempat lain. Salah satu musababnya, karena penindakan hukum terhadap perkara serupa masih sangat lemah.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Mencuatnya kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh dua agen penyalur bantuan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa/Kecamatan Kalisat, beberapa hari lalu, terus menuai sorotan. Sebab, tindakan terhadap agen itu dinilai kurang tegas, dan tidak ada kejelasan soal sanksi yang diberikan.

Kabar teranyar, pihak Pemerintah Kecamatan Kalisat sempat menggelar mediasi bersama agen yang diduga menyunat bantuan. Mediasi itu juga menghadirkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kalisat, Korcam Pendamping PKH Kalisat, pemerintah desa, dan Muspika Kalisat, Selasa (4/5).

Informasi tertulis yang diterima Jawa Pos Radar Jember, dalam mediasi itu, agen atas nama Siti Rafiah dan Endang Sumiarsih mengakui telah melakukan pemungutan terhadap bantuan PKH. Dalihnya sebagai biaya administrasi. Besarannya antara Rp 10–15 ribu. Rupanya, pemotongan seperti itu memang dilarang. Namun, para pelaku hanya mendapat pembinaan. Mereka tidak mendapatkan sanksi pemutusan keagenan atau sanksi lain. Cukup hanya menyesali dan berjanji tidak akan melakukan pemotongan lagi.

Kendati telah mengakui memungut biaya yang melanggar ketentuan, namun sejauh ini belum ada kepastian apakah ada langkah hukum ke depannya. Atau apakah ada upaya lain. Semisal degan mengembalikan duit hasil potongan itu, juga pemberian sanksi administrasi terhadap agen tersebut.

Jawa Pos Radar Jember mencoba mengonfirmasi Plt Camat Kalisat Regar Jeane. Namun, dia irit bicara dan enggan mengungkapkan hasil mediasi tersebut secara gamblang. “Sekarang kami sudah di Kalisat. Ke Kantor Kecamatan Kalisat saja. Biar jelas. Kapan saja monggo,” kilahnya, saat dihubungi, kemarin (5/5).

Penyelesaian kasus pungli seperti itu mendapat catatan miring. Sebab, tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Dan di kemudian hari, potensi pungli serupa bisa terjadi dan dilakukan oleh orang berbeda. Sebab, Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Jember sempat mencatat, ada beberapa kali kasus pungli yang terjadi di tempat lain. Salah satu musababnya, karena penindakan hukum terhadap perkara serupa masih sangat lemah.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Mencuatnya kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh dua agen penyalur bantuan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa/Kecamatan Kalisat, beberapa hari lalu, terus menuai sorotan. Sebab, tindakan terhadap agen itu dinilai kurang tegas, dan tidak ada kejelasan soal sanksi yang diberikan.

Kabar teranyar, pihak Pemerintah Kecamatan Kalisat sempat menggelar mediasi bersama agen yang diduga menyunat bantuan. Mediasi itu juga menghadirkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kalisat, Korcam Pendamping PKH Kalisat, pemerintah desa, dan Muspika Kalisat, Selasa (4/5).

Informasi tertulis yang diterima Jawa Pos Radar Jember, dalam mediasi itu, agen atas nama Siti Rafiah dan Endang Sumiarsih mengakui telah melakukan pemungutan terhadap bantuan PKH. Dalihnya sebagai biaya administrasi. Besarannya antara Rp 10–15 ribu. Rupanya, pemotongan seperti itu memang dilarang. Namun, para pelaku hanya mendapat pembinaan. Mereka tidak mendapatkan sanksi pemutusan keagenan atau sanksi lain. Cukup hanya menyesali dan berjanji tidak akan melakukan pemotongan lagi.

Kendati telah mengakui memungut biaya yang melanggar ketentuan, namun sejauh ini belum ada kepastian apakah ada langkah hukum ke depannya. Atau apakah ada upaya lain. Semisal degan mengembalikan duit hasil potongan itu, juga pemberian sanksi administrasi terhadap agen tersebut.

Jawa Pos Radar Jember mencoba mengonfirmasi Plt Camat Kalisat Regar Jeane. Namun, dia irit bicara dan enggan mengungkapkan hasil mediasi tersebut secara gamblang. “Sekarang kami sudah di Kalisat. Ke Kantor Kecamatan Kalisat saja. Biar jelas. Kapan saja monggo,” kilahnya, saat dihubungi, kemarin (5/5).

Penyelesaian kasus pungli seperti itu mendapat catatan miring. Sebab, tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Dan di kemudian hari, potensi pungli serupa bisa terjadi dan dilakukan oleh orang berbeda. Sebab, Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Jember sempat mencatat, ada beberapa kali kasus pungli yang terjadi di tempat lain. Salah satu musababnya, karena penindakan hukum terhadap perkara serupa masih sangat lemah.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/