alexametrics
23.3 C
Jember
Tuesday, 17 May 2022

Pendamping Diminta Kawal Proses Pencairan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang menimpa salah satu keluarga penerima manfaat (KPM) di Kalisat, beberapa hari lalu, kian menambah daftar panjang pungli yang dilakukan oknum agen kepada KPM. Lemahnya penindakan terhadap kasus-kasus serupa disebut menjadi musabab praktik pungli ini tumbuh subur.

Meski sejumlah pihak mengaku masih mengupayakan penindakan, namun hal itu baru sebatas langkah koordinasi. Belum sampai pada upaya penegakan hukum yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Padahal, sedikit atau banyak, pungli merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Koordinator Daerah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Jember Syadila Maulidina mengaku, para agen yang ditengarai melakukan pungli itu, kini masih dalam penelusuran untuk dilakukan penindakan. “Kami harapkan ini bisa dibicarakan melalui duduk bersama dengan semua pihak terkait,” ucapnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sementara itu, Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan (PKH) Jember Puput Indra menyatakan hal berbeda. Menurut dia, model penyaluran yang harus melalui agen itu dianggap akan memicu peluang bagi oknum untuk bermain. Jika tidak ada tindakan tegas, maka praktik semacam itu bakal berlangsung terus-menerus.

Karenanya, ia juga meminta para pendamping PKH di tiap kecamatan agar mengedukasi KPM supaya tidak gampangan memberikan sejumlah uang kepada agen. Selain itu, para pendamping juga diharapkan mengawal proses pencarian bantuan itu. Sekaligus mencegah praktik pungli tersebut. “Kami bersama teman-teman lain sudah bergerak. Monggo, ini kita kawal bareng-bareng,” ajaknya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang menimpa salah satu keluarga penerima manfaat (KPM) di Kalisat, beberapa hari lalu, kian menambah daftar panjang pungli yang dilakukan oknum agen kepada KPM. Lemahnya penindakan terhadap kasus-kasus serupa disebut menjadi musabab praktik pungli ini tumbuh subur.

Meski sejumlah pihak mengaku masih mengupayakan penindakan, namun hal itu baru sebatas langkah koordinasi. Belum sampai pada upaya penegakan hukum yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Padahal, sedikit atau banyak, pungli merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Koordinator Daerah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Jember Syadila Maulidina mengaku, para agen yang ditengarai melakukan pungli itu, kini masih dalam penelusuran untuk dilakukan penindakan. “Kami harapkan ini bisa dibicarakan melalui duduk bersama dengan semua pihak terkait,” ucapnya.

Sementara itu, Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan (PKH) Jember Puput Indra menyatakan hal berbeda. Menurut dia, model penyaluran yang harus melalui agen itu dianggap akan memicu peluang bagi oknum untuk bermain. Jika tidak ada tindakan tegas, maka praktik semacam itu bakal berlangsung terus-menerus.

Karenanya, ia juga meminta para pendamping PKH di tiap kecamatan agar mengedukasi KPM supaya tidak gampangan memberikan sejumlah uang kepada agen. Selain itu, para pendamping juga diharapkan mengawal proses pencarian bantuan itu. Sekaligus mencegah praktik pungli tersebut. “Kami bersama teman-teman lain sudah bergerak. Monggo, ini kita kawal bareng-bareng,” ajaknya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang menimpa salah satu keluarga penerima manfaat (KPM) di Kalisat, beberapa hari lalu, kian menambah daftar panjang pungli yang dilakukan oknum agen kepada KPM. Lemahnya penindakan terhadap kasus-kasus serupa disebut menjadi musabab praktik pungli ini tumbuh subur.

Meski sejumlah pihak mengaku masih mengupayakan penindakan, namun hal itu baru sebatas langkah koordinasi. Belum sampai pada upaya penegakan hukum yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Padahal, sedikit atau banyak, pungli merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Koordinator Daerah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Jember Syadila Maulidina mengaku, para agen yang ditengarai melakukan pungli itu, kini masih dalam penelusuran untuk dilakukan penindakan. “Kami harapkan ini bisa dibicarakan melalui duduk bersama dengan semua pihak terkait,” ucapnya.

Sementara itu, Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan (PKH) Jember Puput Indra menyatakan hal berbeda. Menurut dia, model penyaluran yang harus melalui agen itu dianggap akan memicu peluang bagi oknum untuk bermain. Jika tidak ada tindakan tegas, maka praktik semacam itu bakal berlangsung terus-menerus.

Karenanya, ia juga meminta para pendamping PKH di tiap kecamatan agar mengedukasi KPM supaya tidak gampangan memberikan sejumlah uang kepada agen. Selain itu, para pendamping juga diharapkan mengawal proses pencarian bantuan itu. Sekaligus mencegah praktik pungli tersebut. “Kami bersama teman-teman lain sudah bergerak. Monggo, ini kita kawal bareng-bareng,” ajaknya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/