Fenomena biaya pendidikan dan mutu pendidikan acapkali menimbulkan hal yang problematik. Dari satu sisi, orang ingin mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, namun pada sisi yang lain kita dihadapkan dengan biaya pendidikan yang tidak terjangkau semua orang alias mahal. Problematika yang muncul lainnya adalah adanya penyelewengan/ penyalahgunaan  dana pendidikan sebagaimana beberapa kali diberitakan media massa. Akhirnya, orang tua yang mengeluarkan biaya pendidikan untuk anak-anaknya pun memprotes karena adanya ’’biaya’’ pendidikan yang disunat.

Fenomena lain menunjukkan, lembaga pendidikan dengan ’biaya tinggi’ juga berhasil menaikkan mutu pendidikannya dengan raihan akreditasi yang memuaskan.  Dalam konteks ini, orang beranggapan bahwa, ’’biaya pendidikan tinggi, kualitas pendidikan akan baik,’’ karena ada realitas empirik yang ditemui di sejumlah lembaga pendidikan.

Seiring dengan dinamika perkembangan zaman, terutama pasca era revolusi industri 4.0, persaingan antara lembaga pendidikan berlangsung sengit. Untuk itu, dibutuhkan kemampuan memanaje pembiayaan pendidikan yang lebih kredibel sehingga dapat menyelenggarakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, baik oleh lembaga pendidikan penyelenggara maupun orang tua yang memilih lembaga pendidikan tersebut.

Kajian dalam perspektif ini mencoba membaca secara jernih manajemen pembiayaan pendidikan dengan perspektif Islam. Tentu saja, ajaran  Islam memiliki seperangkat peraturan dalam Al Quran dan As Sunnah yang menjelaskan mengenai pengelolaan/ manajemen pembiayan pendidikan tersebut.

 

Menyoal Biaya Pendidikan

Pada perkembangan zaman globalisasi seperti saat ini, harus diakui, bahwa keberhasilan mutu pendidikan salah satunya ditentukan oleh manajemen pembiayaan. Ini sudah pemahaman jamak, karena manajemen pembiayaan dapat dinyatakan sebagai komponen penting yang dapat menjamin terlaksananya kegiatan dan program sesuai standar mutu Pendidikan. Hal ini salah satunya dibuktinya dengan keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 yang menetapkan standar pembiayaan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Sayang dan seringkali menjadi ironi, karena dalam realitasnya masih terjadi berbagai bentuk penyimpangan anggaran pendidikan dengan berbagai macam alasan.

Mengenai pembiayaan pendidikan ini, Islam sebagai ajaran yang paripurna memberikan aturan yang jelas mengenai pembiayaan pendidikan itu. Hal ini dapat dipahami dari pemakna Surat Al-Mujadilah ayat 12-13 yang menurut para ahli tafsir memberikan pelajaran bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan itu tidak gratis.

Dalam ayat ini,  Allah SWT memberikan persyaratan kepada kaum muslimin yang hendak bertanya (belajar) kepada Rasulullah SAW  untuk mengeluarkan sedekah kepada fakir miskin. Dalam konteks ini, makna mengeluarkan sedekah dalam ayat ini bisa kita asumsikan sebagai biaya pendidikan (pembelajaran) yang harus dikeluarkan oleh si pencari ilmu.

Kalau kita meneliti secara empiris, konsep yang diajarkan dalam surat al-Mujadilah ayat 12-13  ini telah diterapkan oleh lembaga pendidikan pesantren tradisional di nusantara. Para santri yang menuntut ilmu kepada kyainya tidak dibebankan untuk membayar dengan berupa jumlah uang. Diantara para wali santri itu ada yang membawa hasil pertanian-berupa padi, ataupun ada yang membawa hasil perladangan- seperti ketela, pisang ataupun yang lainnya; atau bahkan ada di antara mereka yang hanya membawa kayu bakar.

Selanjutnya, di pesantren tradisional pun tidak mempersalahkan santri yang tidak mampu membayar berupa materi ataupun barang. Biasanya, para santri diberdayakan oleh para kyai untuk membantu mengurus kekayaan kyai, seperti memelihara kolam, mencangkul di sawah, ataupun bekerja di kebun atau ladang. Hal ini menunjukkkan bagaimana para kyai yang mengajar di pesantren tradisional menerapkan prinsip pembiayaan sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Mujadilah ayat 12-13.

Untuk itu, dengan kebolehan mengelola pembiayaan pendidikan agar bermutu, maka diperlukan suatu manajemen pembiayaan agar penyelenggaraan pendidikan meriah mutu yang berkualitas. Disini, sangat penting menegakkan prinsip-prinsip manajemen pembiayaan yang berdimensi tidak hanya hubungan antara produsen/ penyelenggara pendidikan dengan konsumen/ pengguna layanan pendidikan. Islam tidak boleh hanya meletakkan hubungan yang bersifat materiil saja.