Pendidikan adalah kunci sebuah peradaban. Kemajuan pendidikan, khususnya pendidikan Islam akan berpengaruh signifikan terhadap kemajuan peradaban bangsa, khususnya Indonesia. Akhir-akhir ini, perdebatan wacana tentang “Pergeseran Paradigma Pendidikan Islam di Indonesia” telah menjadi tema sentral. Banyak argumen yang dikemukakan, salah satunya karena pendidikan Islam selalu bersentuhan dengan umat Islam yang di Indonesia jumlahnya melebihi 200 juta jiwa, dan tentu merupakan jumlah umat Islam terbesar di dunia.

Tema ini sengaja ditawarkan sebagai bahan diskusi para pakar dan pegiat pendidikan Islam. Keberadaan ahli yang saya menjadi “think tank” tersebut berpengaruh strategis terhadap pengembangan pendidikan Islam seperti telah dicontohkan pada awal gerakan reformasi 1998. Salah satu tuntutannya ialah perlunya reformasi dalam bidang pendidikan. Reformasi dimaksud akhirnya terwujud melalui Amandemen IV UUD 1945 (10 Agustus 2002) dan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (11 Juni 2003).

Dalam perkembangannya, reformasi ternyata membawa gagasan perlunya paradigma baru, meskipun istilah itu sudah tidak persis lagi dengan konsep aslinya. Istilah paradigma baru, mula-mula dikenal dalam ilmu sosial, dengan tokoh utamanya Thomas S. Kuhn. Dalam The Structure of Scientific Revolutions, (Chicago: The University of Chicago Press, 1970) Kuhn menjelaskan bahwa perkembangan ilmu sosial sangat berbeda dengan perkembangan ilmu alam. Jika ilmu alam berkembang secara evolusi dan akumulatif, maka ilmu sosial berkembang secara revolusi dan tidak akumulatif. Dalam menjelaskan perbedaan perkembangan itulah, Kuhn menggunakan konsep paradigma. Kuhn menjelaskan bahwa pada dasarnya realitas sosial itu dikonstruksi oleh mode of thought atau mode of inquiry tertentu, yang pada gilirannya akan menghasilkan mode of knowing tertentu pula, sehingga ilmu-ilmu yang sudah ada dan menjadi sebuah paradigma (yang disebut normal science) telah mengalami krisis, lalu timbullah revolusi ilmu. Kemudian ilmu yang memberontak itu menjadi normal science baru, menjadi sebuah paradigma baru.

Pergeseran paradigma, adalah perubahan mendasar dan sistemik. Banyak ahli menyatakan, bahwa pergeseran terjadi karena tiga faktor, yaitu: pengaruh perubahan, pengaruh kebijakan dan pengaruh tuntutan masyarakat. Perubahan pasti terus bergulir, kajian futuristik mempercepat proses tersebut, sehingga kajian baru pendidikan Islam intens dilakukan. Alvin Toffler, John Naisbitt, dan Patricia Aburdene termasuk futurolog papan atas dan relatif terkenal di Indonesia. Ketika masih tahun 1970, Toffler mempublikasikan sebuah buku berjudul Future Shock (New York: Random House, 1970) yang terbukti menjadi bestseller untuk beberapa waktu. Buku ini tidak saja berceritera tentang kejutan-kejutan masa depan, tetapi penerbitannya sendiri merupakan kejutan bagi banyak pembaca. Artinya, pada saat itu masih banyak orang yang tidak membayangkan bahwa masa depan membawa sedemikian banyak perubahan mengejutkan.

Pada intinya Toffler mengidentifikasi tiga fase (wave, gelombang) perkembangan peradaban manusia. Pertama, fase pertanian, adalah fase dimana pertanian menjadi sentral kehidupan. Keberhasilan dan kekuasaan secara dekat berkaitan dengan pertanian dan tanah, sehingga penguasa berpengaruh adalah tuan tanah. Kedua, fase industri, adalah fase dimana industri menjadi poros dan sumber pengaruh dan kekuasaan, sehingga dominasi atas kehidupan berpihak pada penguasa industria, para konglomerat dan pemilik modal. Ketiga, fase informasi, adalah fase dimana informasi menjadi primadona serta penentu sukses dan pengaruh. Kekuasaan tidak lagi ditentukan oleh kekayaan materi seperti pada fase sebelumnya. Rumus sederhananya adalah: “siapa yg menguasai informasi ialah yang menguasai kehidupan”. Memiliki tanah yang luas dan modal yang besar telah bergeser relevansinya oleh penguasaan informasi. Kini, kita telah memasuki era industri 4.0 yang memiliki karakteristik dan implikasi berbeda dengan era sebelumnya.

Kebijakan baru yang mendasar dan sistemik, pasti bereffect terhadap pergeseran paradigm, khususnya paradigma pendidikan Islam. Para era reformasi, seperti dibahas sebelumnya perubahan paradigma pendidikan Islam terjadi sejak amandemen IV UUD 1945 pasal 31 yang berefek terjadinya perubahan kebijakan secara mendasar dan sistemik. Kenapa?, karena UUD 1945 (yang penuh nuansa pendidikan Islam) adalah rujukan tertinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia, semua aturan dibawahnya (undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya) tidak boleh bertentangan. Contoh aktual adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas 2003, 11 Juni 2003) setelah Amandemen IV UUD 1945 (10 Agustus 2002) selanjutnya diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (UU Pesantren, 16 Oktober 2019).

Selain perubahan zaman dan perubahan kebijakan tersebut, tuntutan masyarakat yang beragam, akan berefek terhadap perubahan paradigma baik persepsi dan perwujudannya. Masyarakat memiliki latar belakang yang beragam dari segi agama, pendidikan, pengalaman dan lingkungan. Keragaman latar memiliki trends yang berbeda, beragam, tidak seragam, tidak mungkin diseragamkan. Keragaman memunculkan maindset berbeda, keragaman pemikiran, keragaman sikap dan keragaman perilaku. Kenyataan ini juga menjadi alasan bahwa dinamika pendidikan Islam tidak berkembang dalam konteks vakum, dan pergeseran dan keragaan keragaman ini mengharuskan pendidikan Islam lebih terbuka dan menginspirasi.

Dua implikasi pergeseran paradigma yang kami cermati tentang pergeseran paradigma pendidikan Islam di Indonesia. Pertama, pergeseran karena adanya tuntutan persepsi baru memahami pendidikan Islam, dan kedua, pergeseran karena terjadinya pemetaan baru institusi pendidikan Islam di Indonesia.

Pergeseran pertama, karena adanya tuntutan persepsi baru dalam memahami pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang islami. Karakteristik yang sangat menonjol dari pendidikan Islam adalah prinsip pokoknya: “prinsip tauhid”, yaitu prinsip dimana segalanya berasal dan berakhir. Prinsip ini telah memandu komitmen, teori dan praktik pendidikan Islam secara formal, informal, dan nonformal. Prinsip ini juga yang telah memandu persepsi umat, sehingga pendidikan Islam dipersepsi dengan pemahaman yang lebih mencakup, komprehensif. Artinya, sekarang, pendidikan Islam tidak memadai hanya dipersepsi sebagai materi, tetapi juga sebagai institusi (yang memiliki banyak varian), sebagai kultur dan aktivitas, dan sebagai sistem. Seperti inilah persepsi yang tercermin dalam UU Sisdiknas 2003 dan UU Pesantren serta Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama yang secara operasional mengatur pelaksanaan UU tersebut. Dengan demikian, maka penyebutan “Pendidikan Islam” mencakup: pendidikan Islam dalam pengertian materi; pendidikan Islam dalam pengertian institusi; pendidikan Islam dalam pengertian kultur dan aktivitas, dan pendidikan Islam dalam pengertian pendidikan yang islami.

Pergeseran kedua, pergeseran karena terjadinya pemetaan baru institusi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Secara institusional, kajian pendidikan Islam tidak memadai lagi hanya merujuk pada UU Sisdiknas 2003 dengan peraturan pemerintah dan aturan peraturan operasional lainnya. Mengkaji pendidikan Islam harus juga merujuk pada UU Pesantren dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantrren (3 Desember 2020), PMA Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (30 Nopember 2020) dan PMA Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma’had Aly (3 Desember 2020).

Sebagai bahan renungan, jika kita merujuk pada UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dan UU Pesantren Nomor 18 Tahun 2019, dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia sebenarnya sudah berkembang tiga sistem pendidikan, yakn: sistem pendidikan sekolah umum, sistem pendidikan sekolah umum berciri khas agama Islam, dan sistem pendidikan pesantren. Pemetaan baru berdasarkan dua undang-undang tersebut menjadi menarik dikaji karena akan berimplikasi terhadap persepsi dan inisiasi generasi bangsa tentang pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional (bersambung)

*) Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, MA., Guru Besar Pendidikan Islam/Direktur Pascasarjana IAIN Jember, Wakil Ketua Umum MUI Jawa Timur dan Pengasuh Pesantren Sofa Marwa Jember.