30.2 C
Jember
Friday, 2 December 2022

Menyikapi Ekslusivisme Keberagaman

Oleh: Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.

Mobile_AP_Rectangle 1

Sebenarnya, tulisan ini merupakan kelanjutan dari tulisan pertama yang berjudul “Mengarifi Perbedaan” (https://radarjember.jawapos.com/pendidikan/pascasarjana_iain/12/01/2022/mengarifi-perbedaan/). Terlebih kemudian, saat tulisan ini dibuat, pihak kepolisian baru saja mengamankan si pelaku (14/1/2022). Meskipun belum dilakukan pendalaman atas motif pelaku, namun secara sepintas si pelaku mengatakan bahwa tindakannya itu didorong atas dasar keyakinan agamanya. 

Bertitik pijak pada hal itu, dua alasan mendasar mengapa tulisan ini penulis anggap relevan, pertama, pentingnya melakukan pembacaan secara paradigmatik terhadap basis ontologis dan formasi epistemologis pemikiran Islam, dan kedua, fenomena ini seharusnya menjadi injakan bagi upaya autokritik penulis atau tepatnya kita. Mengapa demikian, sudah seharusnya kita merasa tertampar oleh kejadian itu, sebab perbuatan itu dapat menjadi sandungan besar bagi keberlangsungan moderasi beragama yang dicanangkan oleh Kementerian Agama,  dan kita adalah bagian yang tidak terpisahkan dari “proyek” besar itu. Atas dasar kedua poin itulah, tulisan sederhana ini dihajatkan.

Poin kedua semakin menemukan titik siginifikansinya terlebih karena institusi kita (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), menjadi salah satu dari sekian lembaga yang telah mencapai puncak transformasi kelembagaan tertingginya dengan menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Sudah seharusnya kita memiliki tanggung jawab moral sebagai akademisi jauh lebih tinggi, khususnya menyangkut fenomena dimaksud, dibandingkan saat lembaga kita belum mencapai puncak transformasi kelembagaan ini. 

Mobile_AP_Rectangle 2

Penulis yakin, masyarakat—tidak hanya sekitar kampus—memiliki ekspektasi yang sangat tinggi kepada kita untuk berperan serta secara aktif dalam mengurai dan (sekaligus) menyelesaikan problem-problem kemasyarakatan, terutama problem yang bertalian dengan keberagamaan. Keyakinan penulis ini, sama sekali tidak bertendensi mengerdilkan, apalagi menihilkan peran serta anasir lain dalam keturut-sertaannya menyelesaikan problem keberagamaan dalam konteks berkebangsaan Indonesia kita.

 

Kerikil Tajam Moderasi Beragama

Diakui atau tidak, dalam situasi kontemporer kini, Islam tengah dihadapkan pada begitu banyak problem kemanusiaan yang semakin hari semakin membesar. Ironisnya, problem-problem kemanusiaan itu semakin nyaris tak terbendung sehingga kedahsyatan daya dobraknya mampu menyerimpung, menyelinap, menelusup, dan sekaligus memesrai beragam dimensi berkeindonesiaan kita.  Dan kenyataan ini, suka atau tidak suka, sudah sepatutnya menjadi kegelisahan akademik kita bersama karena kita telanjur memilih sebagai insan akademik dalam naungan sebuah institusi pendidikan tinggi Islam. 

Dalam konteks pemikiran Islam mutaakhir, mengadopsi identifikasi Arkoun (2002: 170-203), baik di kalangan ulama Islam maupun Muslim pada umumnya, tengah mewabah sebuah pandemi yang disebut sebagai logosentrisme pemikiran Islam. Yakni, sebuah paradigma berpikir yang justru mengebiri bahkan kontra-produktif terhadap spirit utama Islam sendiri sebagai sebuah ajaran yang bernilaikan al-adalah (keadilan), kebebasan (al-hurriyah), dan al-musawah (egalitarianisme). Pada titik inilah moderasi beragama menjumpai kerikil-kerikil tajamnya.

Logosentrisme berkecenderungan memandang wahyu (al-Qur’an) sebagai sesuatu yang final, mandeg, dan tanpa alternatif. Perspektif berpikir sedemikian, menjadi sebuah nyanyian merdu yang senantiasa disenandungkan oleh kelompok-kelompok Muslim yang oleh Khaled M. Abou El-Fadl (2005) kemudian diidentifikasi sebagai puritan. Dalam skala global, gagasan sedemikian itu melahirkan apa yang disebut Bassam Tibi (2000) sebagai Fundamentalisme Islam, atau Ed Husain (2007) melabelinya dengan Islamist, sementara Roel Meijer (2009) mengistilahkannya dengan Salafism

Dalam lanskap keindonesiaan, sedikit menengok ke belakang, kelompok-kelompok ini menemukan momentumnya pasca tumbangnya Rezim Orba. Dan kelompok yang dijuluki salafi militan ini terus membingkai fikrah, siyasah, dan harakah-nya dengan mewujud pada karakteristik utamanya yakni senantiasa bersikap eksklusif dan antipluralistik yang beranggapan dasar bahwa semua orang di luar mereka, baik non-Muslim maupun Muslim yang dianggap menyimpang dari keyakinan mereka adalah kafir, murtad, dan sesat. 

Hasrat memurnikan (puritanisme) Islam tidak jarang menggiring pada ketidakmampuan untuk mengapresiasi kearifan yang terkandung dalam tradisi lokal. Terlebih kemudian, hasrat tersebut dibungkus dengan cara pandang bahwa kebenaran Islam (Arab) adalah satu-satunya kebenaran. Baginya, tidak boleh bahkan tidak ada Islam lokal, sebuah warisan Islam yang sangat mesra dan menghargai lokalitas.

Klaim teologis sedemikian seringkali menjadi alasan kuat bagi mereka untuk menolak, merusak, juga menghacurkan segala hal yang berkaitan dengan pihak yang mereka posisikan sebagai musuh bersama (common enemy) Islam versi mereka. Bahkan, pada titik tertentu, mereka tidak ragu untuk menghalalkan darah orang-orang di luar mereka. 

Selain itu, karakteristik lain yang senantiasa melekat erat pada kelompok ini adalah kecenderungannya mempromosikan peradaban tekstual Islam (hadlarah al-nash), memegangi erat pola pikir syari’ah minded berdasarkan interpretasi mereka sendiri, dan cenderung mempercayai secara berlebihan teori konspirasi yang dijalankan Barat untuk menghancurkan Islam. Berpatokan pada cara pandang demikian, maka tidaklah berlebihan apabila tindakan si penendang sesajen itu dapat dikategorikan sebagai wujud nyata dari ekspresi Islam puritan ini.

Tidaklah sulit untuk menunjuk kasus atau peristiwa sebagai sebuah bukti nyata bahwa kecenderungan pemikiran keberagaman itu acapkali memicu munculnya benturan intra umat beragama, bahkan antarumat beragama. Benturan yang bukan saja menyasar dan bersifat intelektual, tapi juga (bahkan) berujung pada benturan fisik. Sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah kesombronoan jika kita meyakini bahwa peristiwa penendangan sesajen itu sebuah peristiwa yang berdiri sendiri, sekaligus tidak memiliki relevansi apapun dengan kacamata di atas dalam membaca dan menyikapinya. Dan oleh karenanya, kita memilih untuk tidak perlu bersibuk diri atasnya!

 

Rethinking Posisi Islam dan Moral Akademisi

Sebagai agama rahmah, sudah sepatutnya kita (Muslim) bertanggungjawab sekaligus berkewajiban penuh menghadirkannya sebagai entitas nilai-nilai yang mengatasi ruang-waktu dan membumikan potensi transformatif-membebaskan yang menjadi watak dasarnya. Dalam konteks reformulasi, khususnya dalam hal menyikapi eksklusivisme keberagamaan yang dilahirkan oleh rahim skripturalisme pemahaman, terdapat minimal dua hal mendesak yang harus dilakukan.

Pertama, melakukan reinterpretasi secara terus menerus terhadap doktrin-doktrin keislaman ortodoks yang selama ini dijadikan sebagai dasar dan pijakan oleh kelompok-kelompok Islam—sebagaimana kriteria di atas, dalam membenarkan aksi-aksi diskriminatif dan opresif mereka. Doktrin-doktrin keislaman dimaksud sebut saja misalnya bertalian dengan hak kebebasan beragama dan berpikir, hak dan status non-Muslim, hukum publik, negara dan politik, juga relasi gender.  Kedua, pada saat yang sama mendesak pula dengan tanpa mengenal lelah mendialogkan Islam secara kritis dengan gagasan-gagasan modernitas, seperti pluralisme, multikulturalisme, gender, wacana nationstate, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. 

Lantas mengapa kita dan lembaga pendidikan tinggi Islam yang harus mengambil peran itu? Menurut hemat penulis, sebagai sebuah upaya reformulasi, maka langkahnya harus melalui tahapan berupa shifting paradigm (menggeser paradigma) secara menyeluruh terhadap basis ontologis dan formasi epistemologis pemikiran keislaman yang telah mendarah daging dan bersumsum-tulang dalam rahim yang melahirkan logosentrisme pemikiran Islam. Langkah ini mensyaratkan antara lain upaya secara terus-menerus dan terprogram, political will berupa keberpihakan kebijakan, milieu akademik, serta tidak kalah penting berupa sumber daya manusia (dosen) yang memiliki integritas moral dan kapasitas intelektual dalam konteks ini. Melihat eksistensi dan kapasitas lembaga pendidikan tinggi Islam, lebih khusus UIN KH. Achmad Siddiq Jember, anasir sebagai prasyarat dimaksud sudah dimiliki dan sangat mencukupi.

Namun, mengapa langkah tersebut seolah tidak mudah untuk direalisasikan? Di samping karena memang problem dimaksud tidak serta merta dapat diselesaikan dalam setarikan nafas, di satu pihak. Di pihak lain, faktor yang turut berperan besar menghambat upaya itu antara lain, rasa ketakutan yang begitu akut dan berlebihan terhadap stigma sebagai agen Barat dalam proyek liberalisasi pemikiran Islam menghinggapi sebagian besar kaum intelektual kita. Kurangnya keberpihakan kebijakan-kebijakan kampus terhadap masalah dimaksud. Di saat yang sama, tengah melanda gejala berpuas diri dan euforia atas capaian, baik berupa dikantonginya gelar akademik tertinggi, digenggamnya jabatan sekaligus tunjangannya, juga bergesernya wilayah tanggungjawab dosen dari pelaksanaan tri dharma perguruan  menjadi terjerembab dalam ranah administratif. Celakanya, beberapa hal dimaksud justru berujung pada mandeg-nya milieu akademik, dalam semua konteksnya. 

Kondisi sedemikian, tentu sangatlah disayangkan. Seharusnya, capaian dan raihan berupa hal-hal di atas justru menjadi pemicu kuriositas kita dan sekaligus wujud pertanggungjawaban moral sebagai insan akademik. Dan bukan malah sebaliknya! Akhirnya, apabila kita tidak segera mereposisi peran dan tanggungjawab moral akademik kita, maka ekspektasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan tinggi Islam dan segenap civitas akademikanya sebagai pihak yang mampu mengurai dan menyelesaikan beragam problem kemasyarakatan, terutama berkaitan dengan masalah keagamaan, jauh pangang dari api. Wallahu a’lam

 

*) Penulis adalah Staf Pengajar pada Prodi Studi Islam Program Pascasarjana UIN KH. Achmad Siddiq Jember

- Advertisement -

Sebenarnya, tulisan ini merupakan kelanjutan dari tulisan pertama yang berjudul “Mengarifi Perbedaan” (https://radarjember.jawapos.com/pendidikan/pascasarjana_iain/12/01/2022/mengarifi-perbedaan/). Terlebih kemudian, saat tulisan ini dibuat, pihak kepolisian baru saja mengamankan si pelaku (14/1/2022). Meskipun belum dilakukan pendalaman atas motif pelaku, namun secara sepintas si pelaku mengatakan bahwa tindakannya itu didorong atas dasar keyakinan agamanya. 

Bertitik pijak pada hal itu, dua alasan mendasar mengapa tulisan ini penulis anggap relevan, pertama, pentingnya melakukan pembacaan secara paradigmatik terhadap basis ontologis dan formasi epistemologis pemikiran Islam, dan kedua, fenomena ini seharusnya menjadi injakan bagi upaya autokritik penulis atau tepatnya kita. Mengapa demikian, sudah seharusnya kita merasa tertampar oleh kejadian itu, sebab perbuatan itu dapat menjadi sandungan besar bagi keberlangsungan moderasi beragama yang dicanangkan oleh Kementerian Agama,  dan kita adalah bagian yang tidak terpisahkan dari “proyek” besar itu. Atas dasar kedua poin itulah, tulisan sederhana ini dihajatkan.

Poin kedua semakin menemukan titik siginifikansinya terlebih karena institusi kita (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), menjadi salah satu dari sekian lembaga yang telah mencapai puncak transformasi kelembagaan tertingginya dengan menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Sudah seharusnya kita memiliki tanggung jawab moral sebagai akademisi jauh lebih tinggi, khususnya menyangkut fenomena dimaksud, dibandingkan saat lembaga kita belum mencapai puncak transformasi kelembagaan ini. 

Penulis yakin, masyarakat—tidak hanya sekitar kampus—memiliki ekspektasi yang sangat tinggi kepada kita untuk berperan serta secara aktif dalam mengurai dan (sekaligus) menyelesaikan problem-problem kemasyarakatan, terutama problem yang bertalian dengan keberagamaan. Keyakinan penulis ini, sama sekali tidak bertendensi mengerdilkan, apalagi menihilkan peran serta anasir lain dalam keturut-sertaannya menyelesaikan problem keberagamaan dalam konteks berkebangsaan Indonesia kita.

 

Kerikil Tajam Moderasi Beragama

Diakui atau tidak, dalam situasi kontemporer kini, Islam tengah dihadapkan pada begitu banyak problem kemanusiaan yang semakin hari semakin membesar. Ironisnya, problem-problem kemanusiaan itu semakin nyaris tak terbendung sehingga kedahsyatan daya dobraknya mampu menyerimpung, menyelinap, menelusup, dan sekaligus memesrai beragam dimensi berkeindonesiaan kita.  Dan kenyataan ini, suka atau tidak suka, sudah sepatutnya menjadi kegelisahan akademik kita bersama karena kita telanjur memilih sebagai insan akademik dalam naungan sebuah institusi pendidikan tinggi Islam. 

Dalam konteks pemikiran Islam mutaakhir, mengadopsi identifikasi Arkoun (2002: 170-203), baik di kalangan ulama Islam maupun Muslim pada umumnya, tengah mewabah sebuah pandemi yang disebut sebagai logosentrisme pemikiran Islam. Yakni, sebuah paradigma berpikir yang justru mengebiri bahkan kontra-produktif terhadap spirit utama Islam sendiri sebagai sebuah ajaran yang bernilaikan al-adalah (keadilan), kebebasan (al-hurriyah), dan al-musawah (egalitarianisme). Pada titik inilah moderasi beragama menjumpai kerikil-kerikil tajamnya.

Logosentrisme berkecenderungan memandang wahyu (al-Qur’an) sebagai sesuatu yang final, mandeg, dan tanpa alternatif. Perspektif berpikir sedemikian, menjadi sebuah nyanyian merdu yang senantiasa disenandungkan oleh kelompok-kelompok Muslim yang oleh Khaled M. Abou El-Fadl (2005) kemudian diidentifikasi sebagai puritan. Dalam skala global, gagasan sedemikian itu melahirkan apa yang disebut Bassam Tibi (2000) sebagai Fundamentalisme Islam, atau Ed Husain (2007) melabelinya dengan Islamist, sementara Roel Meijer (2009) mengistilahkannya dengan Salafism

Dalam lanskap keindonesiaan, sedikit menengok ke belakang, kelompok-kelompok ini menemukan momentumnya pasca tumbangnya Rezim Orba. Dan kelompok yang dijuluki salafi militan ini terus membingkai fikrah, siyasah, dan harakah-nya dengan mewujud pada karakteristik utamanya yakni senantiasa bersikap eksklusif dan antipluralistik yang beranggapan dasar bahwa semua orang di luar mereka, baik non-Muslim maupun Muslim yang dianggap menyimpang dari keyakinan mereka adalah kafir, murtad, dan sesat. 

Hasrat memurnikan (puritanisme) Islam tidak jarang menggiring pada ketidakmampuan untuk mengapresiasi kearifan yang terkandung dalam tradisi lokal. Terlebih kemudian, hasrat tersebut dibungkus dengan cara pandang bahwa kebenaran Islam (Arab) adalah satu-satunya kebenaran. Baginya, tidak boleh bahkan tidak ada Islam lokal, sebuah warisan Islam yang sangat mesra dan menghargai lokalitas.

Klaim teologis sedemikian seringkali menjadi alasan kuat bagi mereka untuk menolak, merusak, juga menghacurkan segala hal yang berkaitan dengan pihak yang mereka posisikan sebagai musuh bersama (common enemy) Islam versi mereka. Bahkan, pada titik tertentu, mereka tidak ragu untuk menghalalkan darah orang-orang di luar mereka. 

Selain itu, karakteristik lain yang senantiasa melekat erat pada kelompok ini adalah kecenderungannya mempromosikan peradaban tekstual Islam (hadlarah al-nash), memegangi erat pola pikir syari’ah minded berdasarkan interpretasi mereka sendiri, dan cenderung mempercayai secara berlebihan teori konspirasi yang dijalankan Barat untuk menghancurkan Islam. Berpatokan pada cara pandang demikian, maka tidaklah berlebihan apabila tindakan si penendang sesajen itu dapat dikategorikan sebagai wujud nyata dari ekspresi Islam puritan ini.

Tidaklah sulit untuk menunjuk kasus atau peristiwa sebagai sebuah bukti nyata bahwa kecenderungan pemikiran keberagaman itu acapkali memicu munculnya benturan intra umat beragama, bahkan antarumat beragama. Benturan yang bukan saja menyasar dan bersifat intelektual, tapi juga (bahkan) berujung pada benturan fisik. Sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah kesombronoan jika kita meyakini bahwa peristiwa penendangan sesajen itu sebuah peristiwa yang berdiri sendiri, sekaligus tidak memiliki relevansi apapun dengan kacamata di atas dalam membaca dan menyikapinya. Dan oleh karenanya, kita memilih untuk tidak perlu bersibuk diri atasnya!

 

Rethinking Posisi Islam dan Moral Akademisi

Sebagai agama rahmah, sudah sepatutnya kita (Muslim) bertanggungjawab sekaligus berkewajiban penuh menghadirkannya sebagai entitas nilai-nilai yang mengatasi ruang-waktu dan membumikan potensi transformatif-membebaskan yang menjadi watak dasarnya. Dalam konteks reformulasi, khususnya dalam hal menyikapi eksklusivisme keberagamaan yang dilahirkan oleh rahim skripturalisme pemahaman, terdapat minimal dua hal mendesak yang harus dilakukan.

Pertama, melakukan reinterpretasi secara terus menerus terhadap doktrin-doktrin keislaman ortodoks yang selama ini dijadikan sebagai dasar dan pijakan oleh kelompok-kelompok Islam—sebagaimana kriteria di atas, dalam membenarkan aksi-aksi diskriminatif dan opresif mereka. Doktrin-doktrin keislaman dimaksud sebut saja misalnya bertalian dengan hak kebebasan beragama dan berpikir, hak dan status non-Muslim, hukum publik, negara dan politik, juga relasi gender.  Kedua, pada saat yang sama mendesak pula dengan tanpa mengenal lelah mendialogkan Islam secara kritis dengan gagasan-gagasan modernitas, seperti pluralisme, multikulturalisme, gender, wacana nationstate, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. 

Lantas mengapa kita dan lembaga pendidikan tinggi Islam yang harus mengambil peran itu? Menurut hemat penulis, sebagai sebuah upaya reformulasi, maka langkahnya harus melalui tahapan berupa shifting paradigm (menggeser paradigma) secara menyeluruh terhadap basis ontologis dan formasi epistemologis pemikiran keislaman yang telah mendarah daging dan bersumsum-tulang dalam rahim yang melahirkan logosentrisme pemikiran Islam. Langkah ini mensyaratkan antara lain upaya secara terus-menerus dan terprogram, political will berupa keberpihakan kebijakan, milieu akademik, serta tidak kalah penting berupa sumber daya manusia (dosen) yang memiliki integritas moral dan kapasitas intelektual dalam konteks ini. Melihat eksistensi dan kapasitas lembaga pendidikan tinggi Islam, lebih khusus UIN KH. Achmad Siddiq Jember, anasir sebagai prasyarat dimaksud sudah dimiliki dan sangat mencukupi.

Namun, mengapa langkah tersebut seolah tidak mudah untuk direalisasikan? Di samping karena memang problem dimaksud tidak serta merta dapat diselesaikan dalam setarikan nafas, di satu pihak. Di pihak lain, faktor yang turut berperan besar menghambat upaya itu antara lain, rasa ketakutan yang begitu akut dan berlebihan terhadap stigma sebagai agen Barat dalam proyek liberalisasi pemikiran Islam menghinggapi sebagian besar kaum intelektual kita. Kurangnya keberpihakan kebijakan-kebijakan kampus terhadap masalah dimaksud. Di saat yang sama, tengah melanda gejala berpuas diri dan euforia atas capaian, baik berupa dikantonginya gelar akademik tertinggi, digenggamnya jabatan sekaligus tunjangannya, juga bergesernya wilayah tanggungjawab dosen dari pelaksanaan tri dharma perguruan  menjadi terjerembab dalam ranah administratif. Celakanya, beberapa hal dimaksud justru berujung pada mandeg-nya milieu akademik, dalam semua konteksnya. 

Kondisi sedemikian, tentu sangatlah disayangkan. Seharusnya, capaian dan raihan berupa hal-hal di atas justru menjadi pemicu kuriositas kita dan sekaligus wujud pertanggungjawaban moral sebagai insan akademik. Dan bukan malah sebaliknya! Akhirnya, apabila kita tidak segera mereposisi peran dan tanggungjawab moral akademik kita, maka ekspektasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan tinggi Islam dan segenap civitas akademikanya sebagai pihak yang mampu mengurai dan menyelesaikan beragam problem kemasyarakatan, terutama berkaitan dengan masalah keagamaan, jauh pangang dari api. Wallahu a’lam

 

*) Penulis adalah Staf Pengajar pada Prodi Studi Islam Program Pascasarjana UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Sebenarnya, tulisan ini merupakan kelanjutan dari tulisan pertama yang berjudul “Mengarifi Perbedaan” (https://radarjember.jawapos.com/pendidikan/pascasarjana_iain/12/01/2022/mengarifi-perbedaan/). Terlebih kemudian, saat tulisan ini dibuat, pihak kepolisian baru saja mengamankan si pelaku (14/1/2022). Meskipun belum dilakukan pendalaman atas motif pelaku, namun secara sepintas si pelaku mengatakan bahwa tindakannya itu didorong atas dasar keyakinan agamanya. 

Bertitik pijak pada hal itu, dua alasan mendasar mengapa tulisan ini penulis anggap relevan, pertama, pentingnya melakukan pembacaan secara paradigmatik terhadap basis ontologis dan formasi epistemologis pemikiran Islam, dan kedua, fenomena ini seharusnya menjadi injakan bagi upaya autokritik penulis atau tepatnya kita. Mengapa demikian, sudah seharusnya kita merasa tertampar oleh kejadian itu, sebab perbuatan itu dapat menjadi sandungan besar bagi keberlangsungan moderasi beragama yang dicanangkan oleh Kementerian Agama,  dan kita adalah bagian yang tidak terpisahkan dari “proyek” besar itu. Atas dasar kedua poin itulah, tulisan sederhana ini dihajatkan.

Poin kedua semakin menemukan titik siginifikansinya terlebih karena institusi kita (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), menjadi salah satu dari sekian lembaga yang telah mencapai puncak transformasi kelembagaan tertingginya dengan menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Sudah seharusnya kita memiliki tanggung jawab moral sebagai akademisi jauh lebih tinggi, khususnya menyangkut fenomena dimaksud, dibandingkan saat lembaga kita belum mencapai puncak transformasi kelembagaan ini. 

Penulis yakin, masyarakat—tidak hanya sekitar kampus—memiliki ekspektasi yang sangat tinggi kepada kita untuk berperan serta secara aktif dalam mengurai dan (sekaligus) menyelesaikan problem-problem kemasyarakatan, terutama problem yang bertalian dengan keberagamaan. Keyakinan penulis ini, sama sekali tidak bertendensi mengerdilkan, apalagi menihilkan peran serta anasir lain dalam keturut-sertaannya menyelesaikan problem keberagamaan dalam konteks berkebangsaan Indonesia kita.

 

Kerikil Tajam Moderasi Beragama

Diakui atau tidak, dalam situasi kontemporer kini, Islam tengah dihadapkan pada begitu banyak problem kemanusiaan yang semakin hari semakin membesar. Ironisnya, problem-problem kemanusiaan itu semakin nyaris tak terbendung sehingga kedahsyatan daya dobraknya mampu menyerimpung, menyelinap, menelusup, dan sekaligus memesrai beragam dimensi berkeindonesiaan kita.  Dan kenyataan ini, suka atau tidak suka, sudah sepatutnya menjadi kegelisahan akademik kita bersama karena kita telanjur memilih sebagai insan akademik dalam naungan sebuah institusi pendidikan tinggi Islam. 

Dalam konteks pemikiran Islam mutaakhir, mengadopsi identifikasi Arkoun (2002: 170-203), baik di kalangan ulama Islam maupun Muslim pada umumnya, tengah mewabah sebuah pandemi yang disebut sebagai logosentrisme pemikiran Islam. Yakni, sebuah paradigma berpikir yang justru mengebiri bahkan kontra-produktif terhadap spirit utama Islam sendiri sebagai sebuah ajaran yang bernilaikan al-adalah (keadilan), kebebasan (al-hurriyah), dan al-musawah (egalitarianisme). Pada titik inilah moderasi beragama menjumpai kerikil-kerikil tajamnya.

Logosentrisme berkecenderungan memandang wahyu (al-Qur’an) sebagai sesuatu yang final, mandeg, dan tanpa alternatif. Perspektif berpikir sedemikian, menjadi sebuah nyanyian merdu yang senantiasa disenandungkan oleh kelompok-kelompok Muslim yang oleh Khaled M. Abou El-Fadl (2005) kemudian diidentifikasi sebagai puritan. Dalam skala global, gagasan sedemikian itu melahirkan apa yang disebut Bassam Tibi (2000) sebagai Fundamentalisme Islam, atau Ed Husain (2007) melabelinya dengan Islamist, sementara Roel Meijer (2009) mengistilahkannya dengan Salafism

Dalam lanskap keindonesiaan, sedikit menengok ke belakang, kelompok-kelompok ini menemukan momentumnya pasca tumbangnya Rezim Orba. Dan kelompok yang dijuluki salafi militan ini terus membingkai fikrah, siyasah, dan harakah-nya dengan mewujud pada karakteristik utamanya yakni senantiasa bersikap eksklusif dan antipluralistik yang beranggapan dasar bahwa semua orang di luar mereka, baik non-Muslim maupun Muslim yang dianggap menyimpang dari keyakinan mereka adalah kafir, murtad, dan sesat. 

Hasrat memurnikan (puritanisme) Islam tidak jarang menggiring pada ketidakmampuan untuk mengapresiasi kearifan yang terkandung dalam tradisi lokal. Terlebih kemudian, hasrat tersebut dibungkus dengan cara pandang bahwa kebenaran Islam (Arab) adalah satu-satunya kebenaran. Baginya, tidak boleh bahkan tidak ada Islam lokal, sebuah warisan Islam yang sangat mesra dan menghargai lokalitas.

Klaim teologis sedemikian seringkali menjadi alasan kuat bagi mereka untuk menolak, merusak, juga menghacurkan segala hal yang berkaitan dengan pihak yang mereka posisikan sebagai musuh bersama (common enemy) Islam versi mereka. Bahkan, pada titik tertentu, mereka tidak ragu untuk menghalalkan darah orang-orang di luar mereka. 

Selain itu, karakteristik lain yang senantiasa melekat erat pada kelompok ini adalah kecenderungannya mempromosikan peradaban tekstual Islam (hadlarah al-nash), memegangi erat pola pikir syari’ah minded berdasarkan interpretasi mereka sendiri, dan cenderung mempercayai secara berlebihan teori konspirasi yang dijalankan Barat untuk menghancurkan Islam. Berpatokan pada cara pandang demikian, maka tidaklah berlebihan apabila tindakan si penendang sesajen itu dapat dikategorikan sebagai wujud nyata dari ekspresi Islam puritan ini.

Tidaklah sulit untuk menunjuk kasus atau peristiwa sebagai sebuah bukti nyata bahwa kecenderungan pemikiran keberagaman itu acapkali memicu munculnya benturan intra umat beragama, bahkan antarumat beragama. Benturan yang bukan saja menyasar dan bersifat intelektual, tapi juga (bahkan) berujung pada benturan fisik. Sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah kesombronoan jika kita meyakini bahwa peristiwa penendangan sesajen itu sebuah peristiwa yang berdiri sendiri, sekaligus tidak memiliki relevansi apapun dengan kacamata di atas dalam membaca dan menyikapinya. Dan oleh karenanya, kita memilih untuk tidak perlu bersibuk diri atasnya!

 

Rethinking Posisi Islam dan Moral Akademisi

Sebagai agama rahmah, sudah sepatutnya kita (Muslim) bertanggungjawab sekaligus berkewajiban penuh menghadirkannya sebagai entitas nilai-nilai yang mengatasi ruang-waktu dan membumikan potensi transformatif-membebaskan yang menjadi watak dasarnya. Dalam konteks reformulasi, khususnya dalam hal menyikapi eksklusivisme keberagamaan yang dilahirkan oleh rahim skripturalisme pemahaman, terdapat minimal dua hal mendesak yang harus dilakukan.

Pertama, melakukan reinterpretasi secara terus menerus terhadap doktrin-doktrin keislaman ortodoks yang selama ini dijadikan sebagai dasar dan pijakan oleh kelompok-kelompok Islam—sebagaimana kriteria di atas, dalam membenarkan aksi-aksi diskriminatif dan opresif mereka. Doktrin-doktrin keislaman dimaksud sebut saja misalnya bertalian dengan hak kebebasan beragama dan berpikir, hak dan status non-Muslim, hukum publik, negara dan politik, juga relasi gender.  Kedua, pada saat yang sama mendesak pula dengan tanpa mengenal lelah mendialogkan Islam secara kritis dengan gagasan-gagasan modernitas, seperti pluralisme, multikulturalisme, gender, wacana nationstate, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. 

Lantas mengapa kita dan lembaga pendidikan tinggi Islam yang harus mengambil peran itu? Menurut hemat penulis, sebagai sebuah upaya reformulasi, maka langkahnya harus melalui tahapan berupa shifting paradigm (menggeser paradigma) secara menyeluruh terhadap basis ontologis dan formasi epistemologis pemikiran keislaman yang telah mendarah daging dan bersumsum-tulang dalam rahim yang melahirkan logosentrisme pemikiran Islam. Langkah ini mensyaratkan antara lain upaya secara terus-menerus dan terprogram, political will berupa keberpihakan kebijakan, milieu akademik, serta tidak kalah penting berupa sumber daya manusia (dosen) yang memiliki integritas moral dan kapasitas intelektual dalam konteks ini. Melihat eksistensi dan kapasitas lembaga pendidikan tinggi Islam, lebih khusus UIN KH. Achmad Siddiq Jember, anasir sebagai prasyarat dimaksud sudah dimiliki dan sangat mencukupi.

Namun, mengapa langkah tersebut seolah tidak mudah untuk direalisasikan? Di samping karena memang problem dimaksud tidak serta merta dapat diselesaikan dalam setarikan nafas, di satu pihak. Di pihak lain, faktor yang turut berperan besar menghambat upaya itu antara lain, rasa ketakutan yang begitu akut dan berlebihan terhadap stigma sebagai agen Barat dalam proyek liberalisasi pemikiran Islam menghinggapi sebagian besar kaum intelektual kita. Kurangnya keberpihakan kebijakan-kebijakan kampus terhadap masalah dimaksud. Di saat yang sama, tengah melanda gejala berpuas diri dan euforia atas capaian, baik berupa dikantonginya gelar akademik tertinggi, digenggamnya jabatan sekaligus tunjangannya, juga bergesernya wilayah tanggungjawab dosen dari pelaksanaan tri dharma perguruan  menjadi terjerembab dalam ranah administratif. Celakanya, beberapa hal dimaksud justru berujung pada mandeg-nya milieu akademik, dalam semua konteksnya. 

Kondisi sedemikian, tentu sangatlah disayangkan. Seharusnya, capaian dan raihan berupa hal-hal di atas justru menjadi pemicu kuriositas kita dan sekaligus wujud pertanggungjawaban moral sebagai insan akademik. Dan bukan malah sebaliknya! Akhirnya, apabila kita tidak segera mereposisi peran dan tanggungjawab moral akademik kita, maka ekspektasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan tinggi Islam dan segenap civitas akademikanya sebagai pihak yang mampu mengurai dan menyelesaikan beragam problem kemasyarakatan, terutama berkaitan dengan masalah keagamaan, jauh pangang dari api. Wallahu a’lam

 

*) Penulis adalah Staf Pengajar pada Prodi Studi Islam Program Pascasarjana UIN KH. Achmad Siddiq Jember

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/