Jember Krisis Guru Agama 

JEMBER, RADARJEMBER.ID - Jember masih kekurangan guru pendidikan agama Islam (PAI). Informasi yang diterima, jumlah guru agama di Jember kini hanya sekitar 300 orang. Padahal, instansi pendidikan yang memerlukan guru agama tidaklah sedikit. Setidaknya ada 900 SD. Jika setiap lembaga sekolah dasar terpenuhi 1 guru PAI, maka kebutuhannya mencapai 900 guru.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jember Supriyono mengatakan, jumlah kebutuhan guru ini belum mewakili lembaga SMP. Jika dihitung keseluruhan, maka jumlah guru agama yang dibutuhkan untuk Jember bisa lebih dari seribu pendidik. Oleh karena itu, kualitas guru, kompetensi, serta SDM manajemen harus konsisten ditingkatkan.

Menurut dia, kurangnya guru PAI di Jember bukan hanya disebabkan SDM yang kurang memadai. Namun, lebih ke sistem manajemen yang dinilainya kurang solid sehingga menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Dampaknya, pemerataan dan pemenuhan kebutuhan guru PAI pun terbengkalai. "Untuk lulusan guru PAI ini banyak. Jember punya IAIN, Unmuh, dan UIJ. Kampus ini kan banyak mengeluarkan lulusan PAI,” kata Supriyono.

Selain itu, dia menambahkan, hal lain yang menjadi musabab adalah sempat dihentikannya pengangkatan guru PAI. Padahal, peluang menjadi guru PAI cukup terbuka lebar. "Guru PAI itu guru mata pelajaran. Makanya tetap dibutuhkan dan terus dibutuhkan," tambah pria yang tinggal di Kecamatan Puger tersebut.

Alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan guru PAI, kata Supriyono, adalah dengan menambah kuota pendaftar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di bidang PAI. Selain juga pengangkatan guru honorer yang disebutnya sudah waktunya dan harus mendapat perhatian lebih. Termasuk upaya pemenuhan kesejahteraan mereka.

Terpisah, Mohamad Dzamil, salah satu guru agama di Jember, mengungkapkan bahwa selama ini kekurangan guru PAI tidak hanya terjadi di desa terpencil. Namun juga di sekolah pinggiran kota.

Menurutnya, kondisi ini sangat menyulitkan manajemen pendidikan di sekolah. Sebab, kepala sekolah dilarang mengangkat guru baru. Kondisi ini menjadi kontraproduktif dengan tuntutan kepada kepala sekolah agar mampu memenuhi kebutuhan pendidikan di lembaganya. Imbasnya, dia mengungkapkan, kekosongan guru PAI ini diisi oleh guru yang kompetensinya tidak linier. "Di setiap kecamatan pasti ada sekolah yang tidak ada guru PAI,” ujar Dzamil.

Ia pun berharap, pada tahun mendatang akan ada penyegaran manajemen yang dapat mendorong pemenuhan kebutuhan guru PAI. Baik di sekolah-sekolah terpencil maupun lembaga pendidikan di pinggiran kota kabupaten.