Sumbangan SPP Model Subsidi Silang

Kepala Cabang (Kacab) Pendidikan SMA-SMK Jember Luthfi Isa Anshori 

RADAR JEMBER.ID – Kebijakan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diterapkan pada sekolah SMA-SMK negeri se-Jawa Timur yakni tidak boleh menarik iuran. Namun, hal itu bisa dijalankan dengan berbagai catatan. Salah  satunya adalah dengan model subsidi silang. Yaitu sumbangan dari masyarakat yang mampu kepada peserta didik yang membutuhkan.

IKLAN

Kepala Cabang (Kacab) Pendidikan SMA-SMK Jember Luthfi Isa Anshori mengatakan, sumber dana sekolah selama ini bersumber dari dua hal. Yaitu dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

“Selama ini, SPP itu dibayar oleh masyarakat.  Mulai Juli hingga Desember 2019 ini, biaya itu akan ditanggung dan dibayari oleh pihak Diknas Pendidikan Provinsi. Besarannya pun sesuai dengan SK Gubernur Tahun 2017,” katanya.

Oleh karenanya, pihaknya menegaskan bahwa bagi sekolah tidak diperkenankan menarik iuran atau SPP. Namun, tidak menutup kemungkinan akan ada partisipasi masyarakat untuk pendanaan pendidikan.

Jika itu mulai berjalan, menurutnya harus sesuai dengan aturan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 yang berkaitan dengan sumbangan yang dilaksanakan oleh komite sekolah. Yakni sumbangan yang bersifat tidak mengikat, tidak ditentukan nominal dan jangka waktunya.

“Namanya sumbangan, terserah masyarakat. Nominal berapa dan kapan itu terserah mereka. Hanya saja, mekanisme itu harus dikoordinasi oleh komite sekolah dan tetap berkoordinasi dengan kami,” jelasnya.

Setelah edaran oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur minggu lalu terkait larangan penarikan SPP bagi SMA-SMK di Jawa Timur dan anjuran bagi SMA-SMK negeri yang melaksanakan Pendidikan Gratis Berkualitas (TISTAS), bahwa dalam penarikan sumbangan SPP itu dilakukan secara subsidi silang.

Meskipun kebijakan tersebut tergolong baru, pihaknya mengaku belum ada koordinasi lanjutan dari beberapa komite sekolah SMA-SMK yang akan menerapkan sistem subsidi silang itu. Bahkan, sebelum dikeluarkannya edaran itu, Lutfi mengaku telah melakukan serangkaian sosialisasi terkait SPP gratis tersebut.

Meskipun di Jember sendiri belum diberlakukan, namun Lutfi tetap mendukung langkah positif pemerataan pendidikan itu. Dia yakin, proses pendidikan bisa berjalan baik jika saling menunjang. “Dana pendidikan sementara ini memang berkurang. Jadi, untuk masyarakat yang mampu monggo menyumbang. Mekanismenya komite sekolah yang mengatur, masuknya pun harus lewat mereka dan kemudian komite yang menghibahkan ke sekolah,” pungkasnya. (*)

 

Reporter : Maulana

Fotografer : Istimewa

Editor : Bagus Supriadi