Terkait Perda CSR Budaya Kabupaten Banyuwangi, Widya Gama Susun Naskah Akademik

STIE WIDYA GAMA FOR RAME SERAP ASPIRASI: Tim Peneliti STIE Widya Gama Lumajang bersama peserta FGD, tokoh budaya, dewan kesenian, serta DPRD Banyuwangi melakukan serap aspirasi sebagai bahan menyusun Naskah Akademik Perda CSR di ruang Komisi II DPRD Banyuwangi.

RADARJEMBER.ID-– Melalui Focus Group Discussion (FGD), tiga peneliti dari STIE Widya Gama dan dari eksternal Lumajang, masing-masing Ratna Wijayanti Daniar Paramita SE MM, MuchamadTaufiq SH MH, Noviansyah Rizal SE MM, dan satu peneliti dari luar, yaitu Dr Muhaimin Dimyati bersama tokoh budaya, dewan kesenian, DPRD Banyuwangi, juga stakeholder melakukan serap aspirasi sebagai bahan untuk menyusun Naskah Akademik (NA) Raperda Corporate Social Responsibility CSR Budaya, Banyuwangi (28/7).

STIE WIDYA GAMA FOR RAME
PENELITI: Tim Peneliti STIE Widya Gama Lumajang, Ratna Wijayanti Daniar Paramita SE MM (tengah), MuchamadTaufiq SH MH (kiri), dan Noviansyah Rizal SE MM (kanan).
IKLAN

FGD mengambil tema “Menuju Raperda CSR Budaya di Kabupaten Banyuwangi”. Berlangsung di ruang komisi II DPRD Banyuwangi. Untuk selanjutnya, akan menjadi bahan dalam Raperda CSR Budaya di Kabupaten Banyuwangi.

Ketua Tim Peneliti Ratna Wijayanti Daniar Paramita menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan terungkap, pengembangan budaya dapat dilakukan dengan berbagai langkah. Yaitu, melalui pelaksanaan upacara adat, sanggar kesenian, dan berdasarkan model CSR pada partisipasi perusahaan lokal dalam pelestarian budaya adat Osing.

Pihaknya melakukan penelitian dengan masing-masing kelompok informan. “Pada pelaksanaan upacara adat kelompok informan memiliki persepsi yang sama,” ungkapnya. Yaitu bentuk pelaksanaan adalah sesuai dengan ritual yang selama ini sudah dilaksanakan dengan sumber pendanaan berasal dari individu dan masyarakat melalui muphu (iuran). Sedangkan, pengembangan melalui sanggar memiliki persepsi yang berbeda. “Karena sanggar tidak pernah memperoleh bantuan dana, baik dari pemerintah, maupun dari perusahaan,” paparnya.

Pendanaan untuk pengembangan sanggar, baik untuk latihan ataupun untuk perform (b-fest ataupun pementasan) dilakukan dengan biaya mandiri. Dengan melihat realitas tersebut, Tim peneliti sempat memaparkan alur untuk memberikan penjelasan secara lebih transparan. “Ini untuk memberikan gambaran transparansi dana CSR yang dikeluarkan perusahaan untuk pelaku budaya di Banyuwangi sudah dimanfaatkan atau sebaliknya,” tambahnya.

Pada sesi pengantar, anggota peneliti, Noviansyah Rizal , mengungkapkan rekomendasi hasil penelitian pada tahun pertama 2017. “Pada penelitian, penggalian informasi lebih dalam lagi karena melibatkan pelaku budaya yang lebih luas,” katanya. Sehingga, diperoleh informasi yang lebih terperinci mengenai peranan CSR terhadap pengembangan budaya Osing. Selain itu, penelitiannya lebih panjang dan keterlibatan peneliti sebagai instrumen penelitian akan sangat membantu dalam merumuskan hasil penelitian.

Sementara itu, anggota peneliti yang membidangi hukum, M Taufiq SH MH menjelaskan, FGD diharapkan menemukan persamaan persepsi terhadap eksistensi CSR untuk budaya di Banyuwangi. “Peserta FGD memberikan apresiasi sesuai kompetensi masing-masing terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yang sudah berlaku selama ini,” tambahnya.

Berkaitan dengan Naskah Akademik (NA) sendiri, merupakan produk penelitian ini. “Diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh stakeholder dan pelaku budaya sebagai payung hukum yang memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan, dan bermanfaat nyata,” tandasnya.

Strateginya bisa beragam dan tentu masih perlu kajian. “Semisal apakah CSR budaya ini nantinya akan berdiri sendiri sebagai perda, atau substansi CSR budaya menjadi materi usulan perubahan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2014,” ungkapnya.

Atau bisa saja Perda CSR Budaya merupakan perda yang memadukan substansi Perda Nomor 3 Tahun 2014 CSR Perusahaan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat Di Banyuwangi.

Namun demikian, Taufiq mengharapkan, sebaiknya dalam regulasi nanti misalnya memuat ketentuan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak menyelenggarakan CSR perubahan, berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha/penghentian sementara izin usaha, atau pencabutan izin usaha. “Sanksi administratif tersebut diberikan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,” tandasnya.

Reporter : Hafid Asnan
Editor : Narto
Editor Bahasa: Imron Hidayatullah

Reporter :

Fotografer :

Editor :