alexametrics
31.1 C
Jember
Sunday, 29 May 2022

Sekolah Dasar (SD) di Jember Belum Boleh PTM Karena Ini

“Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, guling diperbolehkan dengan tetap mematuhi protokol Covid-19.” Endang Sulistyowati - Kabid Pembinaan SD Dispendik Jember

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER LOR, RADARJEMBER.ID – Syarat vaksinasi bagi sekolah yang ingin menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) menghambat keinginan siswa SD untuk belajar di sekolah. Sebab, hingga saat ini belum ada regulasi yang membolehkan vaksin diberikan kepada anak berusia di bawah 12 tahun. Karena itu, pemerintah hanya mengizinkan PTM bagi pelajar tingkat SMP dan SMA.

Bupati Jember Hendy Siswanto menjelaskan, PTM untuk SD masih belum bisa dilakukan. Sebab, mereka belum bisa divaksin. “PTM SD masih belum bisa. Belum bisa divaksin, khawatir ada klaster dari SD seperti di Jawa Tengah,” jelasnya.

Ia mengatakan, lantaran pembelajaran sudah terbiasa daring, maka lebih diutamakan melakukan pembelajaran secara virtual. Sebab, syarat untuk melakukan PTM adalah telah melakukan vaksinasi. “SMP yang udah vaksin diberi izin. Yang belum tidak boleh. Kebijakan lanjutan akan didiskusikan bersama gugus tugas,” terangnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember Endang Sulistyowati menyampaikan hal senada. Menurut dia, PTM SD bisa dilakukan jika sudah ada kejelasan vaksinasi untuk siswa yang berusia di bawah 12 tahun. Atau adanya aturan resmi diperbolehkannya PTM.

Sekolah- sekolah yang memaksakan diri untuk melakukan PTM, dia mengungkapkan, harus dihentikan. Sebab, memang belum ada aturan resmi yang memperbolehkan. “Sudah tidak ada sekolah-sekolah yang PTM pakai seragam. Sudah kami beri pengertian,” paparnya, kemarin (29/9).

- Advertisement -

JEMBER LOR, RADARJEMBER.ID – Syarat vaksinasi bagi sekolah yang ingin menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) menghambat keinginan siswa SD untuk belajar di sekolah. Sebab, hingga saat ini belum ada regulasi yang membolehkan vaksin diberikan kepada anak berusia di bawah 12 tahun. Karena itu, pemerintah hanya mengizinkan PTM bagi pelajar tingkat SMP dan SMA.

Bupati Jember Hendy Siswanto menjelaskan, PTM untuk SD masih belum bisa dilakukan. Sebab, mereka belum bisa divaksin. “PTM SD masih belum bisa. Belum bisa divaksin, khawatir ada klaster dari SD seperti di Jawa Tengah,” jelasnya.

Ia mengatakan, lantaran pembelajaran sudah terbiasa daring, maka lebih diutamakan melakukan pembelajaran secara virtual. Sebab, syarat untuk melakukan PTM adalah telah melakukan vaksinasi. “SMP yang udah vaksin diberi izin. Yang belum tidak boleh. Kebijakan lanjutan akan didiskusikan bersama gugus tugas,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember Endang Sulistyowati menyampaikan hal senada. Menurut dia, PTM SD bisa dilakukan jika sudah ada kejelasan vaksinasi untuk siswa yang berusia di bawah 12 tahun. Atau adanya aturan resmi diperbolehkannya PTM.

Sekolah- sekolah yang memaksakan diri untuk melakukan PTM, dia mengungkapkan, harus dihentikan. Sebab, memang belum ada aturan resmi yang memperbolehkan. “Sudah tidak ada sekolah-sekolah yang PTM pakai seragam. Sudah kami beri pengertian,” paparnya, kemarin (29/9).

JEMBER LOR, RADARJEMBER.ID – Syarat vaksinasi bagi sekolah yang ingin menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) menghambat keinginan siswa SD untuk belajar di sekolah. Sebab, hingga saat ini belum ada regulasi yang membolehkan vaksin diberikan kepada anak berusia di bawah 12 tahun. Karena itu, pemerintah hanya mengizinkan PTM bagi pelajar tingkat SMP dan SMA.

Bupati Jember Hendy Siswanto menjelaskan, PTM untuk SD masih belum bisa dilakukan. Sebab, mereka belum bisa divaksin. “PTM SD masih belum bisa. Belum bisa divaksin, khawatir ada klaster dari SD seperti di Jawa Tengah,” jelasnya.

Ia mengatakan, lantaran pembelajaran sudah terbiasa daring, maka lebih diutamakan melakukan pembelajaran secara virtual. Sebab, syarat untuk melakukan PTM adalah telah melakukan vaksinasi. “SMP yang udah vaksin diberi izin. Yang belum tidak boleh. Kebijakan lanjutan akan didiskusikan bersama gugus tugas,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember Endang Sulistyowati menyampaikan hal senada. Menurut dia, PTM SD bisa dilakukan jika sudah ada kejelasan vaksinasi untuk siswa yang berusia di bawah 12 tahun. Atau adanya aturan resmi diperbolehkannya PTM.

Sekolah- sekolah yang memaksakan diri untuk melakukan PTM, dia mengungkapkan, harus dihentikan. Sebab, memang belum ada aturan resmi yang memperbolehkan. “Sudah tidak ada sekolah-sekolah yang PTM pakai seragam. Sudah kami beri pengertian,” paparnya, kemarin (29/9).

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/