alexametrics
26.7 C
Jember
Saturday, 25 June 2022

Nasib 12.700 Mahasiswa Menggantung

Komisi D Soroti Kebijakan Baru Beasiswa Pemkab

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Rencana penyaluran beasiswa Pemkab Jember tak lepas dari kritik. Wakil Ketua Komisi D DPRD Jember Nur Hasan menyayangkan adanya perubahan ketentuan syarat penerima beasiswa itu. Sebab, dinilainya akan berdampak terhadap nasib 12.700 mahasiswa yang sebelumnya telah menerima beasiswa dari pemerintah daerah tersebut.

Menurut Nur Hasan, jika pemkab memaksakan ketentuan baru itu, maka beasiswa terhadap belasan ribu mahasiswa itu akan diputus, dan mereka harus mendaftar ulang untuk memperebutkan jatah 5.000 beasiswa pemkab. Padahal, pihaknya banyak menerima aduan terkait para penerima beasiswa yang terpaksa cuti sementara karena tak mampu membayar uang kuliah tunggal (UKT) setelah aliran beasiswa dari pemkab berhenti.

“Kami menerima aduan mahasiswa yang terpaksa putus kuliah karena tidak bayar UKT. Karena beasiswa berhenti,” Ungkap Nur Hasan seusai melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) Pemkab Jember, (29/7) kemarin.

Mobile_AP_Rectangle 2

Politisi PKS ini mengungkapkan, memang ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada penyaluran beasiswa periode sebelumnya, sehingga pemerintah daerah harus mengembalikan uang sebanyak Rp 36 juta terhadap 30 lebih mahasiswa. Termasuk di dalamnya ada mahasiswa yang sudah lulus. Beberapa universitas juga telah mengembalikan sebagian UKT mahasiswa yang diketahui menerima beasiswa ganda. “Di Bondowoso juga sudah dikembalikan uangnya. Karena dia sudah lulus. Dan ini tidak banyak,” ujarnya.

Meski begitu, jelas Nur Hasan, dengan adanya temuan ini, bukan berarti jumlah 12.700 penerima beasiswa tersebut melakukan kecurangan, sehingga nama mereka hilang atau dihapus dari daftar penerima beasiswa yang sudah tercatat sebelumnya. “Tidak apa-apa mereka diregistrasi lagi. Tapi yang dulu jangan dianggap hilang. Dan existing hari ini, sebanyak 12.700 itu dianggap nol,” terang wakil rakyat asal Kecamatan Gumukmas itu.

Dia meminta, pemkab hanya menghapus nama penerima yang diketahui mendapatkan beasiswa ganda. Atau yang diketahui melakukan kecurangan. Selain itu, jangan. Sebab, sebagian besar dari belasan ribu penerima beasiswa ini berasal dari keluarga tidak mampu. “Jangan anggarannya yang dipangkas habis,” paparnya.

Oleh karenanya, dalam rapat dengar pendapat tersebut, Komisi D sepakat bahwa para penerima beasiswa sebanyak 12.700 ini tetap diverifikasi untuk mendapat beasiswa kembali. Jika di antaranya ada yang curang, maka Dispendik berhak untuk menghapus yang bersangkutan dari daftar penerima beasiswa pemkab. “Bukan mereka (penerima beasiswa terdahulu, Red) mendaftar ulang, kemudian diseleksi lagi dan ditambah pendaftar baru 5.000. Itu kan ngenes,” bebernya.

Berkenaan dengan besaran yang akan diterima oleh mahasiswa, Nur Hasan menyatakan, hal itu akan disesuaikan dengan kebutuhan UKT tiap mahasiswa. Ia menilai bahwa rencana pemangkasan dana yang dikucurkan menjadi Rp 5 juta per tahun untuk tiap mahasiswa tidak ideal. Sebab, besaran UKT tiap program studi dalam satu kampus saja berbeda-beda. Apalagi berbeda perguruan tinggi. “Biaya hidup itu (tidak apa-apa, Red) dihapus. Tapi, kalau nerima Rp 5 juta per tahun ya janganlah. Kan tiap UKT berbeda,” pungkasnya.

- Advertisement -

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Rencana penyaluran beasiswa Pemkab Jember tak lepas dari kritik. Wakil Ketua Komisi D DPRD Jember Nur Hasan menyayangkan adanya perubahan ketentuan syarat penerima beasiswa itu. Sebab, dinilainya akan berdampak terhadap nasib 12.700 mahasiswa yang sebelumnya telah menerima beasiswa dari pemerintah daerah tersebut.

Menurut Nur Hasan, jika pemkab memaksakan ketentuan baru itu, maka beasiswa terhadap belasan ribu mahasiswa itu akan diputus, dan mereka harus mendaftar ulang untuk memperebutkan jatah 5.000 beasiswa pemkab. Padahal, pihaknya banyak menerima aduan terkait para penerima beasiswa yang terpaksa cuti sementara karena tak mampu membayar uang kuliah tunggal (UKT) setelah aliran beasiswa dari pemkab berhenti.

“Kami menerima aduan mahasiswa yang terpaksa putus kuliah karena tidak bayar UKT. Karena beasiswa berhenti,” Ungkap Nur Hasan seusai melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) Pemkab Jember, (29/7) kemarin.

Politisi PKS ini mengungkapkan, memang ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada penyaluran beasiswa periode sebelumnya, sehingga pemerintah daerah harus mengembalikan uang sebanyak Rp 36 juta terhadap 30 lebih mahasiswa. Termasuk di dalamnya ada mahasiswa yang sudah lulus. Beberapa universitas juga telah mengembalikan sebagian UKT mahasiswa yang diketahui menerima beasiswa ganda. “Di Bondowoso juga sudah dikembalikan uangnya. Karena dia sudah lulus. Dan ini tidak banyak,” ujarnya.

Meski begitu, jelas Nur Hasan, dengan adanya temuan ini, bukan berarti jumlah 12.700 penerima beasiswa tersebut melakukan kecurangan, sehingga nama mereka hilang atau dihapus dari daftar penerima beasiswa yang sudah tercatat sebelumnya. “Tidak apa-apa mereka diregistrasi lagi. Tapi yang dulu jangan dianggap hilang. Dan existing hari ini, sebanyak 12.700 itu dianggap nol,” terang wakil rakyat asal Kecamatan Gumukmas itu.

Dia meminta, pemkab hanya menghapus nama penerima yang diketahui mendapatkan beasiswa ganda. Atau yang diketahui melakukan kecurangan. Selain itu, jangan. Sebab, sebagian besar dari belasan ribu penerima beasiswa ini berasal dari keluarga tidak mampu. “Jangan anggarannya yang dipangkas habis,” paparnya.

Oleh karenanya, dalam rapat dengar pendapat tersebut, Komisi D sepakat bahwa para penerima beasiswa sebanyak 12.700 ini tetap diverifikasi untuk mendapat beasiswa kembali. Jika di antaranya ada yang curang, maka Dispendik berhak untuk menghapus yang bersangkutan dari daftar penerima beasiswa pemkab. “Bukan mereka (penerima beasiswa terdahulu, Red) mendaftar ulang, kemudian diseleksi lagi dan ditambah pendaftar baru 5.000. Itu kan ngenes,” bebernya.

Berkenaan dengan besaran yang akan diterima oleh mahasiswa, Nur Hasan menyatakan, hal itu akan disesuaikan dengan kebutuhan UKT tiap mahasiswa. Ia menilai bahwa rencana pemangkasan dana yang dikucurkan menjadi Rp 5 juta per tahun untuk tiap mahasiswa tidak ideal. Sebab, besaran UKT tiap program studi dalam satu kampus saja berbeda-beda. Apalagi berbeda perguruan tinggi. “Biaya hidup itu (tidak apa-apa, Red) dihapus. Tapi, kalau nerima Rp 5 juta per tahun ya janganlah. Kan tiap UKT berbeda,” pungkasnya.

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Rencana penyaluran beasiswa Pemkab Jember tak lepas dari kritik. Wakil Ketua Komisi D DPRD Jember Nur Hasan menyayangkan adanya perubahan ketentuan syarat penerima beasiswa itu. Sebab, dinilainya akan berdampak terhadap nasib 12.700 mahasiswa yang sebelumnya telah menerima beasiswa dari pemerintah daerah tersebut.

Menurut Nur Hasan, jika pemkab memaksakan ketentuan baru itu, maka beasiswa terhadap belasan ribu mahasiswa itu akan diputus, dan mereka harus mendaftar ulang untuk memperebutkan jatah 5.000 beasiswa pemkab. Padahal, pihaknya banyak menerima aduan terkait para penerima beasiswa yang terpaksa cuti sementara karena tak mampu membayar uang kuliah tunggal (UKT) setelah aliran beasiswa dari pemkab berhenti.

“Kami menerima aduan mahasiswa yang terpaksa putus kuliah karena tidak bayar UKT. Karena beasiswa berhenti,” Ungkap Nur Hasan seusai melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) Pemkab Jember, (29/7) kemarin.

Politisi PKS ini mengungkapkan, memang ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada penyaluran beasiswa periode sebelumnya, sehingga pemerintah daerah harus mengembalikan uang sebanyak Rp 36 juta terhadap 30 lebih mahasiswa. Termasuk di dalamnya ada mahasiswa yang sudah lulus. Beberapa universitas juga telah mengembalikan sebagian UKT mahasiswa yang diketahui menerima beasiswa ganda. “Di Bondowoso juga sudah dikembalikan uangnya. Karena dia sudah lulus. Dan ini tidak banyak,” ujarnya.

Meski begitu, jelas Nur Hasan, dengan adanya temuan ini, bukan berarti jumlah 12.700 penerima beasiswa tersebut melakukan kecurangan, sehingga nama mereka hilang atau dihapus dari daftar penerima beasiswa yang sudah tercatat sebelumnya. “Tidak apa-apa mereka diregistrasi lagi. Tapi yang dulu jangan dianggap hilang. Dan existing hari ini, sebanyak 12.700 itu dianggap nol,” terang wakil rakyat asal Kecamatan Gumukmas itu.

Dia meminta, pemkab hanya menghapus nama penerima yang diketahui mendapatkan beasiswa ganda. Atau yang diketahui melakukan kecurangan. Selain itu, jangan. Sebab, sebagian besar dari belasan ribu penerima beasiswa ini berasal dari keluarga tidak mampu. “Jangan anggarannya yang dipangkas habis,” paparnya.

Oleh karenanya, dalam rapat dengar pendapat tersebut, Komisi D sepakat bahwa para penerima beasiswa sebanyak 12.700 ini tetap diverifikasi untuk mendapat beasiswa kembali. Jika di antaranya ada yang curang, maka Dispendik berhak untuk menghapus yang bersangkutan dari daftar penerima beasiswa pemkab. “Bukan mereka (penerima beasiswa terdahulu, Red) mendaftar ulang, kemudian diseleksi lagi dan ditambah pendaftar baru 5.000. Itu kan ngenes,” bebernya.

Berkenaan dengan besaran yang akan diterima oleh mahasiswa, Nur Hasan menyatakan, hal itu akan disesuaikan dengan kebutuhan UKT tiap mahasiswa. Ia menilai bahwa rencana pemangkasan dana yang dikucurkan menjadi Rp 5 juta per tahun untuk tiap mahasiswa tidak ideal. Sebab, besaran UKT tiap program studi dalam satu kampus saja berbeda-beda. Apalagi berbeda perguruan tinggi. “Biaya hidup itu (tidak apa-apa, Red) dihapus. Tapi, kalau nerima Rp 5 juta per tahun ya janganlah. Kan tiap UKT berbeda,” pungkasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/