alexametrics
23.3 C
Jember
Friday, 27 May 2022

Tanpa NUPTK, Gugur Pengajuan PPPK

AGPAI Masih Upayakan Honorer Didaftarkan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Efek panjang pengusulan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk guru PAI di Jember masih belum rampung. Hasil audiensi yang dilakukan pada pertengahan Maret lalu belum mendapat respons dari Bupati Jember.

Sebagai informasi, tercatat setidaknya terdapat 180 guru agama dari jenjang SMP dan 512 guru dari jenjang yang sudah diajukan untuk mengisi data. Jumlah tersebut sudah dirangkum dan disampaikan kepada Bupati Jember melalui Dinas Pendidikan. Sayangnya, hingga saat ini belum ada feedback dari bupati.

Sebelumnya, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Wilayah Jember berharap bahwa bupati akan memberikan respons di akhir Maret agar data tersebut cepat diproses di Kemendikbud. Sehingga dapat mengurangi kekhawatiran guru PAI untuk mengikuti seleksi PPPK. “AGPAI Pusat sudah mengirim datanya ke Kemendikbud. Tapi, jika bupati juga mengirimkan data pengajuan, bisa memperkuat,” papar Ketua Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Wilayah Jember Zaenal Hadi ketika ditemui Jawa Pos Radar Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dari data tersebut, terdapat 43 guru SMP yang diajukan, namun tidak mencantumkan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). Zaenal mengungkapkan bahwa pihaknya tetap mengusulkan guru-guru yang tidak memiliki NUPTK. Alasannya, dia berharap akan ada perenggangan kebijakan untuk guru-guru yang tidak memiliki NUPTK. Sebab, masih banyak guru-guru PAI senior yang belum memiliki NUPTK.

“Ada beberapa guru yang lebih dari tujuh tahun belum dapat NUPTK. Pertimbangannya untuk memasukkan data karena kebijaksanaan. Banyak sekali yang tidak ber-NUPTK,” kata Zaenul, Senin (30/3).

Secara prosedural, lanjut dia, pengajuan guru tanpa NUPTK tentu berpotensi tidak lolos. Sebab, syarat utama adalah guru yang diajukan akan disinkronkan datanya dengan Dapodik. Maka, secara otomatis guru yang tidak memiliki PPPK tak memiliki kesempatan untuk melaju ke persyaratan selanjutnya. Kecuali ada toleransi kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbud.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Efek panjang pengusulan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk guru PAI di Jember masih belum rampung. Hasil audiensi yang dilakukan pada pertengahan Maret lalu belum mendapat respons dari Bupati Jember.

Sebagai informasi, tercatat setidaknya terdapat 180 guru agama dari jenjang SMP dan 512 guru dari jenjang yang sudah diajukan untuk mengisi data. Jumlah tersebut sudah dirangkum dan disampaikan kepada Bupati Jember melalui Dinas Pendidikan. Sayangnya, hingga saat ini belum ada feedback dari bupati.

Sebelumnya, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Wilayah Jember berharap bahwa bupati akan memberikan respons di akhir Maret agar data tersebut cepat diproses di Kemendikbud. Sehingga dapat mengurangi kekhawatiran guru PAI untuk mengikuti seleksi PPPK. “AGPAI Pusat sudah mengirim datanya ke Kemendikbud. Tapi, jika bupati juga mengirimkan data pengajuan, bisa memperkuat,” papar Ketua Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Wilayah Jember Zaenal Hadi ketika ditemui Jawa Pos Radar Jember.

Dari data tersebut, terdapat 43 guru SMP yang diajukan, namun tidak mencantumkan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). Zaenal mengungkapkan bahwa pihaknya tetap mengusulkan guru-guru yang tidak memiliki NUPTK. Alasannya, dia berharap akan ada perenggangan kebijakan untuk guru-guru yang tidak memiliki NUPTK. Sebab, masih banyak guru-guru PAI senior yang belum memiliki NUPTK.

“Ada beberapa guru yang lebih dari tujuh tahun belum dapat NUPTK. Pertimbangannya untuk memasukkan data karena kebijaksanaan. Banyak sekali yang tidak ber-NUPTK,” kata Zaenul, Senin (30/3).

Secara prosedural, lanjut dia, pengajuan guru tanpa NUPTK tentu berpotensi tidak lolos. Sebab, syarat utama adalah guru yang diajukan akan disinkronkan datanya dengan Dapodik. Maka, secara otomatis guru yang tidak memiliki PPPK tak memiliki kesempatan untuk melaju ke persyaratan selanjutnya. Kecuali ada toleransi kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbud.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Efek panjang pengusulan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk guru PAI di Jember masih belum rampung. Hasil audiensi yang dilakukan pada pertengahan Maret lalu belum mendapat respons dari Bupati Jember.

Sebagai informasi, tercatat setidaknya terdapat 180 guru agama dari jenjang SMP dan 512 guru dari jenjang yang sudah diajukan untuk mengisi data. Jumlah tersebut sudah dirangkum dan disampaikan kepada Bupati Jember melalui Dinas Pendidikan. Sayangnya, hingga saat ini belum ada feedback dari bupati.

Sebelumnya, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Wilayah Jember berharap bahwa bupati akan memberikan respons di akhir Maret agar data tersebut cepat diproses di Kemendikbud. Sehingga dapat mengurangi kekhawatiran guru PAI untuk mengikuti seleksi PPPK. “AGPAI Pusat sudah mengirim datanya ke Kemendikbud. Tapi, jika bupati juga mengirimkan data pengajuan, bisa memperkuat,” papar Ketua Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Wilayah Jember Zaenal Hadi ketika ditemui Jawa Pos Radar Jember.

Dari data tersebut, terdapat 43 guru SMP yang diajukan, namun tidak mencantumkan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). Zaenal mengungkapkan bahwa pihaknya tetap mengusulkan guru-guru yang tidak memiliki NUPTK. Alasannya, dia berharap akan ada perenggangan kebijakan untuk guru-guru yang tidak memiliki NUPTK. Sebab, masih banyak guru-guru PAI senior yang belum memiliki NUPTK.

“Ada beberapa guru yang lebih dari tujuh tahun belum dapat NUPTK. Pertimbangannya untuk memasukkan data karena kebijaksanaan. Banyak sekali yang tidak ber-NUPTK,” kata Zaenul, Senin (30/3).

Secara prosedural, lanjut dia, pengajuan guru tanpa NUPTK tentu berpotensi tidak lolos. Sebab, syarat utama adalah guru yang diajukan akan disinkronkan datanya dengan Dapodik. Maka, secara otomatis guru yang tidak memiliki PPPK tak memiliki kesempatan untuk melaju ke persyaratan selanjutnya. Kecuali ada toleransi kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbud.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/