SMP Imam Syafii Belum Berizin, Tak Masuk Dapodik

Jumai/Radar Jember UNGKAP PERSOALAN: KH Hamid Hasbullah (tengah) dan Gus Baiquni serta Kapolres Jember Kusworo Wibowo saat melakukan hearing dengan Dinas Pendidikan dan DPRD Jember terkait nasib izin SMP Imam Syafii di lingkungan Gladak Pakem, kemarin.

RADARJEMBER.ID – Kabar mengejutkan terungkap saat pelaksanaan hearing di DPRD Jember mengenai polemik SMP Imam Syafii Gladak Pakem. Pasalnya, hingga kemarin masih belum keluar izin untuk lembaga pendidikan ini. Padahal, di lokasi sudah ada siswa untuk kelas 1 dan 2. Para siswa ini malah terancam tidak bisa mengikuti ujian nasional saat kelas tiga nanti.

IKLAN

Hal ini diungkapkan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Jember Erwan Salus Priyono dalam hearing di DPRD Jember terkait nasib perizinan yang diajukan oleh SMP Imam Syafii. “Perizinan hingga kemarin belum dikeluarkan Pemkab Jember,” tegas Erwan. Oleh karena itu, adanya siswa hingga kelas dua di sana juga menjadi banyak pertanyaan.

“Pertama masuk sudah saya cek, kaget juga. Kok ini ada muridnya sampai kelas dua, ini berbahaya, ini pembohongan bagi siswa. Yang menjadi korban ini siswa,” jelasnya. Karena belum berizin, maka siswa tidak masuk ke Dapodik (data pokok pendidikan), maka siswa ini nantinya di kelas tiga tidak akan bisa mengikuti ujian. Padahal, menurut Erwan, Dapodik ini tidak bisa dibohongi, karena semuanya dilakukan secara daring (online) yang terpusat. Oleh karena itu, bisa jadi nantinya siswa ini harus mengulangi dari kelas 1 alias kelas 7 SMP. “Itu sudah saya sampaikan kepada lembaga,” jelas Erwan menambahkan, kemarin.

Untuk pengurusan izin, sebenarnya prosedurnya sangat panjang. Yakni mulai izin pendirian sekolah, izin operasional dari PTSP, mengurus nomor statistik sekolah, mengurus administrasi Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Setiap lembaga sebelum mengantongi izin dari Pemkab seharusnya tidak bisa menerima murid.

Pihaknya mengatakan, selama ini juga belum melakukan pengawasan terhadap SMP Imam Syafii karena memang belum memiliki izin. “Pengawas memang belum melakukan pengawasan karena izin operasional belum keluar, sehingga belum bisa bertugas membina di sana,” jelas Erwan.

Terkait dengan izin lembaganya sendiri, pihaknya mendapatkan surat beberapa kali. Yakni pertama pada 2 Februari 2018, muncul lagi pada April dan terakhir Juli 2018 kemarin. Namun, pihaknya sempat kesulitan untuk melakukan survei karena staf survei Dispendik sedang ada kegiatan di luar kota.

Pihaknya pun baru melakukan survei beberapa waktu lalu. Erwan pun langsung melakukan survei ke lapangan bersama unsur pengawas dan PTSP. Hasilnya, memang ada surat persetujuan dari SMP terdekat. “Tetapi, hanya SMP negeri di dekat sana, sementara untuk SMP swasta tidak ada,” jelasnya. Untuk SMP yang sudah setuju di antaranya SMPN 5, 8, 9, 11, dan SMPN Jenggawah 1.

Untuk ruang kelas atau ruang belajar dibangun berhadap-hadapan dengan asrama. Sehingga, ventilasi kurang memenuhi syarat, serta jarak yang dekat dengan asrama dikhawatirkan membuat peserta didik terlalu gaduh dan sering bolak-balik dari kelas ke asrama. “MCK komplet, sarana prasarana sudah bagus. Tetapi tiang bendera tidak permanen. Sudah suruh ganti, karena masih dari bambu, kan upacaranya setiap Senin,” ungkapnya.

Mengenai unsur-unsur kurikulum, bangunan, visi misi (pendidikan), guru (pendidik) linier, rapor, buku induk, dan jadwal pelajaran, termasuk ekstrakurikuler juga ada. Untuk kegiatan belajar mengajar diakuinya memang ada, tetapi bukan operasional sekolah. “Mereka bilang memang tidak memulai pelajaran, tetapi hanya ngaji-ngaji saja. Karena operasional izinnya belum turun,” jelasnya.

Meskipun demikian, Erwan mengakui bahwa ada siswa yang sudah kelas 2 SMP. Bahkan, juga ada catatan akademik yang dimiliki oleh siswa yang sudah naik ke kelas 2 tersebut. “Rapor pun juga ada sampai kelas 2,” ungkapnya.

Koordinator Topi Bangsa Baiquni Purnomo yang juga hadir dalam pertemuan kemarin mengaku heran. “Bagaimana mungkin tidak melakukan proses belajar mengajar, tetapi sudah ada yang naik ke kelas dua,” ucapnya penuh pertanyaan. Pihaknya pun mempertanyakan dasar bagi SMP Imam Syafii menaikkan siswa dari kelas satu ke kelas dua jika memang pendidikan dan kurikulum belum dijalankan.

Oleh karena itu, pihaknya berharap kepada Pemkab Jember untuk tegas terhadap lembaga tersebut, karena tentu yang dirugikan adalah siswa jika sampai tidak bisa ikut ujian nasional. Dalam hearing kemarin, ada dua kesimpulan yang diambil menindak tegas lembaga pendidikan yang belum memiliki izin. Bukan hanya Imam Syafii, namun juga lembaga lainnya yang tidak berizin.

Selain itu, karena tidak memenuhi sejumlah persyaratan materiel dan formal, maka diharapkan juga tidak dengan mudah mengeluarkan izin tersebut.

Reporter : Rangga Mahardika
Editor : MS Rasyid
Editor Bahasa: Imron Hidayatullah.
Fotografer: Jumai

Reporter :

Fotografer :

Editor :