Dispendik Belum Kantongi Jumlah PPPK Guru

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pendaftaran untuk mengikuti penjaringan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah di depan mata. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian yang disosialisasikan pada kalangan guru honorer.

Hal ini diterangkan oleh Ketua Asosiasi GTT Kabupaten Jember, Abdul Halil Ediyanto ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon. “Kalau program dan rencananya iya. Tapi, kami masih menunggu info resminya,” kata Abdul Halil Ediyanto.

Adanya penjaringan profesi guru melalui PPPK, lanjut dia, dapat menjawab permasalahan kurangnya guru sekolah baik jenjang SD maupun jenjang SMP. Khususnya untuk guru mata pelajaran. Sebab hingga saat ini jumlah guru mata pelajaran menjadi problem utama yang masih mengakar di dunia pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Bambang Hariono mengungkapkan bahwa kekurangan guru merupakan permasalhan yang menjamur dari dulu hingga saat ini. Menurutnya, dengan adanya rekrutmen PPPK bisa menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan akan guru.

Terlebih, pada beberapa waktu lalu pihaknya sudah melakukan upaya pemerataan dengan menurunkan SK GTT/PTT. “Apalagi kemarin kita sudah melakukan pemerataan pada sekolah- sekolah,” ungkapnya, Senin (26/4).

Hingga saat ini pihaknya masih dalam tahap verifikasi data guru yang hendak mengikuti PPPK. Ketika dikonfirmasi mengenai jumlah PPPK yang akan diikutkan dalam pendaftaran, Bambang mengungkapkan pihaknya masih melakukan konfirmasi dengan Badan Kepegawaiaan dan Perencanaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). “Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami masih akan berkoodinasi dengan BKPSDM,” imbuhnya.

Adapun mekanisme perekrutan PPPK pada tahun ini relatif berbeda dengan tahun lalu. Tahun ini semua calon peserta PPPK akan bersaing dengan sejawat di lembaganya. Selain itu, kabarnya akan ada perlakuan khusus untuk peserta yang usianya diatas 35 tahun.

Tentunya, semua itu ada negatif dan positifnya. Menurut Abdul Halil Ediyanto beberapa dampak negatifnya adalah, jika formasi yang dibutuhkan sedikit, sedangkan guru honorernya banyak ditambah lagi, jumlah guru prestasinya lumayan banyak, maka akan ada penumpukan dalam satu lembaga. Sedangkan aspek postifinya adalah adanya persaingan hanya dengan teman selembaga yang relatif tidak banyak. Sehingga, dalam satu lembaga tidak harus bersaing dengan guru dari lembaga lain.

Selain sosialisasi, pemerintah juga belum menetapkan petunjuk teknis terkait dengan passing grade untuk mengukur kemampuan pendaftar sebelum mengikuti tes seleksi. Lantaran belum ditentukan juknisnya, para peserta yang termasuk dalam honorer tidak memiliki perbandingan untuk memprediksi passing grade yang akan digunakan. “Belum ada sosialisasi passing grade,” kata salah satu guru honorer, Khoir, Minggu (25/4).

Kendati belum ada sosialisasi skema passing grade, banyak guru honorer yang mulai mempersiapkan kelengkapan berkas pendaftarannya. Selain persiapan berkas-berkas yang dibutuhkan, para guru juga mencari lembaga yang lowong, untuk selanjutnya membuat permohonan mutasi ke Dinas Pendidikan. “Skema persaingan baru ini yang jelas ada positif dan negatifnya. Bisa-bisa ada yg tidak bisa ikut penjaringan,” tandasnya.

Jurnalis : Dian Cahyani
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pendaftaran untuk mengikuti penjaringan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah di depan mata. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian yang disosialisasikan pada kalangan guru honorer.

Hal ini diterangkan oleh Ketua Asosiasi GTT Kabupaten Jember, Abdul Halil Ediyanto ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon. “Kalau program dan rencananya iya. Tapi, kami masih menunggu info resminya,” kata Abdul Halil Ediyanto.

Adanya penjaringan profesi guru melalui PPPK, lanjut dia, dapat menjawab permasalahan kurangnya guru sekolah baik jenjang SD maupun jenjang SMP. Khususnya untuk guru mata pelajaran. Sebab hingga saat ini jumlah guru mata pelajaran menjadi problem utama yang masih mengakar di dunia pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Bambang Hariono mengungkapkan bahwa kekurangan guru merupakan permasalhan yang menjamur dari dulu hingga saat ini. Menurutnya, dengan adanya rekrutmen PPPK bisa menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan akan guru.

Terlebih, pada beberapa waktu lalu pihaknya sudah melakukan upaya pemerataan dengan menurunkan SK GTT/PTT. “Apalagi kemarin kita sudah melakukan pemerataan pada sekolah- sekolah,” ungkapnya, Senin (26/4).

Hingga saat ini pihaknya masih dalam tahap verifikasi data guru yang hendak mengikuti PPPK. Ketika dikonfirmasi mengenai jumlah PPPK yang akan diikutkan dalam pendaftaran, Bambang mengungkapkan pihaknya masih melakukan konfirmasi dengan Badan Kepegawaiaan dan Perencanaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). “Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami masih akan berkoodinasi dengan BKPSDM,” imbuhnya.

Adapun mekanisme perekrutan PPPK pada tahun ini relatif berbeda dengan tahun lalu. Tahun ini semua calon peserta PPPK akan bersaing dengan sejawat di lembaganya. Selain itu, kabarnya akan ada perlakuan khusus untuk peserta yang usianya diatas 35 tahun.

Tentunya, semua itu ada negatif dan positifnya. Menurut Abdul Halil Ediyanto beberapa dampak negatifnya adalah, jika formasi yang dibutuhkan sedikit, sedangkan guru honorernya banyak ditambah lagi, jumlah guru prestasinya lumayan banyak, maka akan ada penumpukan dalam satu lembaga. Sedangkan aspek postifinya adalah adanya persaingan hanya dengan teman selembaga yang relatif tidak banyak. Sehingga, dalam satu lembaga tidak harus bersaing dengan guru dari lembaga lain.

Selain sosialisasi, pemerintah juga belum menetapkan petunjuk teknis terkait dengan passing grade untuk mengukur kemampuan pendaftar sebelum mengikuti tes seleksi. Lantaran belum ditentukan juknisnya, para peserta yang termasuk dalam honorer tidak memiliki perbandingan untuk memprediksi passing grade yang akan digunakan. “Belum ada sosialisasi passing grade,” kata salah satu guru honorer, Khoir, Minggu (25/4).

Kendati belum ada sosialisasi skema passing grade, banyak guru honorer yang mulai mempersiapkan kelengkapan berkas pendaftarannya. Selain persiapan berkas-berkas yang dibutuhkan, para guru juga mencari lembaga yang lowong, untuk selanjutnya membuat permohonan mutasi ke Dinas Pendidikan. “Skema persaingan baru ini yang jelas ada positif dan negatifnya. Bisa-bisa ada yg tidak bisa ikut penjaringan,” tandasnya.

Jurnalis : Dian Cahyani
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pendaftaran untuk mengikuti penjaringan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah di depan mata. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian yang disosialisasikan pada kalangan guru honorer.

Hal ini diterangkan oleh Ketua Asosiasi GTT Kabupaten Jember, Abdul Halil Ediyanto ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon. “Kalau program dan rencananya iya. Tapi, kami masih menunggu info resminya,” kata Abdul Halil Ediyanto.

Adanya penjaringan profesi guru melalui PPPK, lanjut dia, dapat menjawab permasalahan kurangnya guru sekolah baik jenjang SD maupun jenjang SMP. Khususnya untuk guru mata pelajaran. Sebab hingga saat ini jumlah guru mata pelajaran menjadi problem utama yang masih mengakar di dunia pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Bambang Hariono mengungkapkan bahwa kekurangan guru merupakan permasalhan yang menjamur dari dulu hingga saat ini. Menurutnya, dengan adanya rekrutmen PPPK bisa menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan akan guru.

Terlebih, pada beberapa waktu lalu pihaknya sudah melakukan upaya pemerataan dengan menurunkan SK GTT/PTT. “Apalagi kemarin kita sudah melakukan pemerataan pada sekolah- sekolah,” ungkapnya, Senin (26/4).

Hingga saat ini pihaknya masih dalam tahap verifikasi data guru yang hendak mengikuti PPPK. Ketika dikonfirmasi mengenai jumlah PPPK yang akan diikutkan dalam pendaftaran, Bambang mengungkapkan pihaknya masih melakukan konfirmasi dengan Badan Kepegawaiaan dan Perencanaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). “Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami masih akan berkoodinasi dengan BKPSDM,” imbuhnya.

Adapun mekanisme perekrutan PPPK pada tahun ini relatif berbeda dengan tahun lalu. Tahun ini semua calon peserta PPPK akan bersaing dengan sejawat di lembaganya. Selain itu, kabarnya akan ada perlakuan khusus untuk peserta yang usianya diatas 35 tahun.

Tentunya, semua itu ada negatif dan positifnya. Menurut Abdul Halil Ediyanto beberapa dampak negatifnya adalah, jika formasi yang dibutuhkan sedikit, sedangkan guru honorernya banyak ditambah lagi, jumlah guru prestasinya lumayan banyak, maka akan ada penumpukan dalam satu lembaga. Sedangkan aspek postifinya adalah adanya persaingan hanya dengan teman selembaga yang relatif tidak banyak. Sehingga, dalam satu lembaga tidak harus bersaing dengan guru dari lembaga lain.

Selain sosialisasi, pemerintah juga belum menetapkan petunjuk teknis terkait dengan passing grade untuk mengukur kemampuan pendaftar sebelum mengikuti tes seleksi. Lantaran belum ditentukan juknisnya, para peserta yang termasuk dalam honorer tidak memiliki perbandingan untuk memprediksi passing grade yang akan digunakan. “Belum ada sosialisasi passing grade,” kata salah satu guru honorer, Khoir, Minggu (25/4).

Kendati belum ada sosialisasi skema passing grade, banyak guru honorer yang mulai mempersiapkan kelengkapan berkas pendaftarannya. Selain persiapan berkas-berkas yang dibutuhkan, para guru juga mencari lembaga yang lowong, untuk selanjutnya membuat permohonan mutasi ke Dinas Pendidikan. “Skema persaingan baru ini yang jelas ada positif dan negatifnya. Bisa-bisa ada yg tidak bisa ikut penjaringan,” tandasnya.

Jurnalis : Dian Cahyani
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti