Tembus Scopus, Pascasarjana UIN KHAS Jember Bidik IJIL Jadi Rujukan Hukum Islam Dunia
Radar Jember – Masuk Scopus bukan garis akhir bagi Indonesian Journal of Islamic Law (IJIL). Jurnal yang dikelola Pascasarjana UIN KHAS Jember itu justru menghadapi tantangan lebih besar.
Bukan lagi sekadar mengejar pengakuan internasional, melainkan menjadikan hasil penelitian yang diterbitkan sebagai rujukan akademisi dunia dalam kajian hukum Islam.
Target tersebut mulai menjadi arah baru pengembangan IJIL setelah berhasil menembus indeksasi Scopus pada 2026.
Baca Juga: Pramono Umumkan Tiga Tokoh Jakarta Jadi Pahlawan Nasional, Ada Ali Sadikin hingga Hoegeng
Pengelola kini ingin memperkuat identitas jurnal sebagai ruang akademik yang mengangkat pengalaman masyarakat Muslim di kawasan Global South, termasuk Asia Tenggara, Afrika, dan Timur Tengah.
Editor-in-Chief IJIL, Dr. H. Muhammad Fauzinudin Faiz, S.H.I., M.H.I., mengatakan, capaian Scopus harus diikuti peningkatan kontribusi keilmuan.
Sebab, reputasi jurnal tidak cukup hanya dilihat dari status pengindeksan maupun peringkat kuartil. Lebih dari itu, artikel yang diterbitkan harus memiliki pengaruh terhadap perkembangan penelitian hukum Islam.
"Setelah Scopus, kami langsung memasang target baru. IJIL harus berkembang menjadi salah satu jurnal rujukan internasional dalam kajian hukum Islam Global South. Kami ingin para peneliti merasa perlu membaca serta merujuk artikel-artikel yang diterbitkan IJIL," ujarnya.
Menurut Faiz, pengalaman masyarakat Muslim di negara-negara Global South menyimpan banyak persoalan hukum yang layak menjadi bahan perdebatan akademik internasional.
Mulai hubungan hukum Islam dengan negara, hukum adat, otoritas keagamaan, hingga praktik peradilan dalam masyarakat dengan sistem hukum yang beragam. Pengalaman tersebut tidak semestinya hanya dijadikan objek penelitian, tetapi juga dapat melahirkan teori dan perspektif baru.
Arah itu mulai terlihat dalam sejumlah publikasi IJIL sepanjang 2026. Di antaranya kajian mengenai otoritas hukum Islam di Singapura, regulasi syariah daerah di Indonesia, hubungan syariah dan adat dalam historiografi hukum Minangkabau, hingga praktik otoritas hukum Islam di Sierra Leone.
