DPRD Bondowoso Percayakan Penyusunan NA Empat Raperda ke UINSA Surabaya

SURABAYA, RADARJEMBER.ID- DPRD Bondowoso mempercayakan penyusunan naskah akademik (NA) empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya. Kedua belah pihak telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di kampus UINSA Surabaya, Rabu (26/10).

Sekretaris DPRD Kabupaten Bondowoso Sholikin mengatakan, sesuai tenggat yang telah disepakati, penyusunan naskah akademik empat raperda tersebut bakal diselesaikan selama dua bulan ke depan atau hingga Desember nanti. Keempat NA itu adalah NA kebudayaan lokal, NA corporate social responsibility atau CSR, NA Pancasila dan wawasan kebangsaan, serta NA pernikahan dini.

“Untuk tahun-tahun ke depan, DPRD Bondowoso ingin terus bekerja sama dengan UIN Sunan Ampel Surabaya,” tutur Sholikin, saat menyampaikan sambutan.

Sholikin juga menyampaikan terima kasih, sekaligus mengapresiasi atas kesediaan FISIP UINSA menjadi mitra dalam perumusan NA Raperda. Ia yakin, produk pekerjaan FISIP UINSA akan sama baiknya dengan universitas lain. Bahkan bisa lebih baik.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UINSA Surabaya Prof Ahmad Zainul Hamdi, menyambut baik kerjasama yang dilakukan dengan DPRD Bondowoso itu. Dia menyatakan, tidak salah lembaga legislatif di Kota Tape ini menjalin kerja sama dengan UINSA, karena di kampus itu tersedia berbagai ahli yang kompeten.

Terlebih soal penyusunan NA tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan, menurutnya UINSA memiliki sekian ahli yang menguasai di bidangnya. “Saya satu-satunya tim PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) penyusun PMA (Peraturan Menteri Agama) tentang moderasi beragama. Masalah Pancasila dan kebangsaan sangat terkait dengan moderasi beragama,” terangnya.

Soal tenggat dua bulan, dia menilai terlalu lama. Karena pihaknya dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut lebih cepat dari jadwal yang sudah ditentukan. “Bapak jangan khawatir pekerjaan ini tidak selesai, sebab mazhab kami GPL atau gak pake lama. FISIP didukung oleh SDM yang muda, bertalenta dan pekerja keras. Saya yakin pekerjaan lebih cepat dari waktu yang ditentukan,” ucapnya, meyakinkan.

Bahkan, menurut Prof Zainul, UINSA siap bekerja sama dalam bidang lain. Sebab, SDM kampus ini melimpah yang tersebar di banyak fakultas. Seperti Fakultas Sains dan Teknologi (Saintek), Kesehatan, Komunikasi, Ekonomi, Hukum, Pendidikan, dan Psikologi, selain keilmuan agama yang menjadi concern universitas ini.

“Selain di FISIP yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan isu-isu internasional, kami juga punya ahli bidang hukum, arsitek, psikolog, ekonom dan sipil,” jelasnya.

Dia kembali menegaskan, peran UINSA selama ini bukan hanya regional, tetapi juga nasional dan internasional. Misalnya, Rektor UINSA Surabaya saat ini, merupakan satu-satunya rektor yang dipercaya oleh Presiden menjadi tim penanganan HAM berat, bersama dengan para ahli yang lain.

Karenanya, UINSA siap bekerja sama dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam berbagai aspek, mulai penyusunan kebijakan, pendampingan pembangunan, hingga perumusan masalah-masalah strategis daerah. “Kami berharap tahun depan pekerjaan lain terus berlanjut”, pungkasnya. (*)

Editor: Mahrus Sholih

SURABAYA, RADARJEMBER.ID- DPRD Bondowoso mempercayakan penyusunan naskah akademik (NA) empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya. Kedua belah pihak telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di kampus UINSA Surabaya, Rabu (26/10).

Sekretaris DPRD Kabupaten Bondowoso Sholikin mengatakan, sesuai tenggat yang telah disepakati, penyusunan naskah akademik empat raperda tersebut bakal diselesaikan selama dua bulan ke depan atau hingga Desember nanti. Keempat NA itu adalah NA kebudayaan lokal, NA corporate social responsibility atau CSR, NA Pancasila dan wawasan kebangsaan, serta NA pernikahan dini.

“Untuk tahun-tahun ke depan, DPRD Bondowoso ingin terus bekerja sama dengan UIN Sunan Ampel Surabaya,” tutur Sholikin, saat menyampaikan sambutan.

Sholikin juga menyampaikan terima kasih, sekaligus mengapresiasi atas kesediaan FISIP UINSA menjadi mitra dalam perumusan NA Raperda. Ia yakin, produk pekerjaan FISIP UINSA akan sama baiknya dengan universitas lain. Bahkan bisa lebih baik.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UINSA Surabaya Prof Ahmad Zainul Hamdi, menyambut baik kerjasama yang dilakukan dengan DPRD Bondowoso itu. Dia menyatakan, tidak salah lembaga legislatif di Kota Tape ini menjalin kerja sama dengan UINSA, karena di kampus itu tersedia berbagai ahli yang kompeten.

Terlebih soal penyusunan NA tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan, menurutnya UINSA memiliki sekian ahli yang menguasai di bidangnya. “Saya satu-satunya tim PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) penyusun PMA (Peraturan Menteri Agama) tentang moderasi beragama. Masalah Pancasila dan kebangsaan sangat terkait dengan moderasi beragama,” terangnya.

Soal tenggat dua bulan, dia menilai terlalu lama. Karena pihaknya dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut lebih cepat dari jadwal yang sudah ditentukan. “Bapak jangan khawatir pekerjaan ini tidak selesai, sebab mazhab kami GPL atau gak pake lama. FISIP didukung oleh SDM yang muda, bertalenta dan pekerja keras. Saya yakin pekerjaan lebih cepat dari waktu yang ditentukan,” ucapnya, meyakinkan.

Bahkan, menurut Prof Zainul, UINSA siap bekerja sama dalam bidang lain. Sebab, SDM kampus ini melimpah yang tersebar di banyak fakultas. Seperti Fakultas Sains dan Teknologi (Saintek), Kesehatan, Komunikasi, Ekonomi, Hukum, Pendidikan, dan Psikologi, selain keilmuan agama yang menjadi concern universitas ini.

“Selain di FISIP yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan isu-isu internasional, kami juga punya ahli bidang hukum, arsitek, psikolog, ekonom dan sipil,” jelasnya.

Dia kembali menegaskan, peran UINSA selama ini bukan hanya regional, tetapi juga nasional dan internasional. Misalnya, Rektor UINSA Surabaya saat ini, merupakan satu-satunya rektor yang dipercaya oleh Presiden menjadi tim penanganan HAM berat, bersama dengan para ahli yang lain.

Karenanya, UINSA siap bekerja sama dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam berbagai aspek, mulai penyusunan kebijakan, pendampingan pembangunan, hingga perumusan masalah-masalah strategis daerah. “Kami berharap tahun depan pekerjaan lain terus berlanjut”, pungkasnya. (*)

Editor: Mahrus Sholih

SURABAYA, RADARJEMBER.ID- DPRD Bondowoso mempercayakan penyusunan naskah akademik (NA) empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya. Kedua belah pihak telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di kampus UINSA Surabaya, Rabu (26/10).

Sekretaris DPRD Kabupaten Bondowoso Sholikin mengatakan, sesuai tenggat yang telah disepakati, penyusunan naskah akademik empat raperda tersebut bakal diselesaikan selama dua bulan ke depan atau hingga Desember nanti. Keempat NA itu adalah NA kebudayaan lokal, NA corporate social responsibility atau CSR, NA Pancasila dan wawasan kebangsaan, serta NA pernikahan dini.

“Untuk tahun-tahun ke depan, DPRD Bondowoso ingin terus bekerja sama dengan UIN Sunan Ampel Surabaya,” tutur Sholikin, saat menyampaikan sambutan.

Sholikin juga menyampaikan terima kasih, sekaligus mengapresiasi atas kesediaan FISIP UINSA menjadi mitra dalam perumusan NA Raperda. Ia yakin, produk pekerjaan FISIP UINSA akan sama baiknya dengan universitas lain. Bahkan bisa lebih baik.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UINSA Surabaya Prof Ahmad Zainul Hamdi, menyambut baik kerjasama yang dilakukan dengan DPRD Bondowoso itu. Dia menyatakan, tidak salah lembaga legislatif di Kota Tape ini menjalin kerja sama dengan UINSA, karena di kampus itu tersedia berbagai ahli yang kompeten.

Terlebih soal penyusunan NA tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan, menurutnya UINSA memiliki sekian ahli yang menguasai di bidangnya. “Saya satu-satunya tim PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) penyusun PMA (Peraturan Menteri Agama) tentang moderasi beragama. Masalah Pancasila dan kebangsaan sangat terkait dengan moderasi beragama,” terangnya.

Soal tenggat dua bulan, dia menilai terlalu lama. Karena pihaknya dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut lebih cepat dari jadwal yang sudah ditentukan. “Bapak jangan khawatir pekerjaan ini tidak selesai, sebab mazhab kami GPL atau gak pake lama. FISIP didukung oleh SDM yang muda, bertalenta dan pekerja keras. Saya yakin pekerjaan lebih cepat dari waktu yang ditentukan,” ucapnya, meyakinkan.

Bahkan, menurut Prof Zainul, UINSA siap bekerja sama dalam bidang lain. Sebab, SDM kampus ini melimpah yang tersebar di banyak fakultas. Seperti Fakultas Sains dan Teknologi (Saintek), Kesehatan, Komunikasi, Ekonomi, Hukum, Pendidikan, dan Psikologi, selain keilmuan agama yang menjadi concern universitas ini.

“Selain di FISIP yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan isu-isu internasional, kami juga punya ahli bidang hukum, arsitek, psikolog, ekonom dan sipil,” jelasnya.

Dia kembali menegaskan, peran UINSA selama ini bukan hanya regional, tetapi juga nasional dan internasional. Misalnya, Rektor UINSA Surabaya saat ini, merupakan satu-satunya rektor yang dipercaya oleh Presiden menjadi tim penanganan HAM berat, bersama dengan para ahli yang lain.

Karenanya, UINSA siap bekerja sama dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam berbagai aspek, mulai penyusunan kebijakan, pendampingan pembangunan, hingga perumusan masalah-masalah strategis daerah. “Kami berharap tahun depan pekerjaan lain terus berlanjut”, pungkasnya. (*)

Editor: Mahrus Sholih