Sekolah Rakyat Dianggap Solusi, Tapi Benarkah Siap Jalan di Jember? Ini Kata Komisi D DPRD Jember

Radar Jember - Sepanjang itu adalah program nasional, DPRD Jember menilai pemerintah daerah harus menyukseskannya.

Seperti program Sekolah Rakyat (SR).

Untuk itu, perlu kerja lebih ekstra demi berjalannya SR tersebut.

Anggota Komisi D DPRD Jember Mufid mengatakan, besarnya jumlah masyarakat miskin ekstrem di Jember mencapai 33.433 orang.

Dengan begitu, Dinas Pendidikan (Dispendik) dan Dinas Sosial (Dinsos) Jember harus bekerja keras.

Dengan adanya SR, diharapkan bisa menjawab persoalan daerah sekaligus membuat SR berjalan sesuai yang diharapkan pemerintah pusat.

"Jangan sampai program yang baik dari pemerintah ini menjadi masalah di kemudian hari, termasuk di antaranya adalah rekrutmen peserta didik," ucapnya, Minggu (8/6/2025).

Menurutnya, SR menjadi tantangan tersendiri bagi internal nantinya.

Dengan bekerja menjaga anak didik 24 jam.

Ini, kata dia, yang harus dipikirkan juga.

"Yang terpenting adalah tujuan itu kemudian betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Terutama jumlah masyarakat tidak mampu banyak," katanya.

Perihal kekhawatiran adanya ketimpangan layanan dalam sistem pendidikannya, dia memandang bahwa SR sepatutnya sudah melalui kajian.

Juga antisipasi mengingat masih ada beberapa sekolah di Jember yang kekurangan siswa.

Legislator Fraksi PKB itu merasa tidak berwenang menanggapi mengapa harus ada SR.

 Yang jelas, pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemerataan pendidikan hingga nantinya SR sudah berjalan. "Dalam hal ini OPD terkait mesti bisa menyampaikan apakah SR bisa dilaksanakan atau tidak dengan kebutuhan yang sangat besar," tegasnya.

Sejak awal, tambahnya, OPD harus lugas menyatakan kesiapannya terhadap komitmen menjalankan SR.

Begitu pun sebaliknya.

"Kalau hitungannya per orang miskin ekstrem itu punya satu anak, kalau umpama punya dua anak usia sekolah, sudah berapa yang harus disiapkan. Jangan kemudian biaya uang besar ini menjadi sia-sia," terangnya.

Di sisi lain, Mufid lebih menyarankan agar anggaran yang ada lebih baik diarahkan untuk meningkatkan sekolah yang sudah ada.

Mulai dari infrastruktur maupun SDM seperti guru agar terpenuhi kesejahteraannya. (sil/nur)