alexametrics
24.9 C
Jember
Wednesday, 18 May 2022

Kepala Sekolah Rangkap Jabatan, Efektifkah?

Dispendik Terbitkan SK untuk Isi Kekosongan Kepsek

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kekhawatiran legalitas ijazah akibat kekosongan kepala sekolah (kepsek) jenjang SD dan SMP telah menemui jalan keluar. Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember sudah menerbitkan SK bagi kepsek definitif untuk selanjutnya merangkap sebagai kepsek pada lembaga yang mengalami kekosongan pimpinan. Meski begitu, ada yang menilai, kebijakan ini kurang efektif. Sebab, kepsek yang rangkap jabatan akan menerima beban ganda. Terlebih, mereka juga bertanggung jawab atas manajemen sekolah.

Kepala Bidang SMP Dispendik Jember Nur Hamid menjelaskan, kepsek yang mendapatkan SK akan merangkap sebagai kepala di sekolah lain. SK ini menyasar pada kepsek SD dan SMP. Untuk SMP sebanyak 44 kepsek yang menerima SK. “Memang yang merangkap itu tujuannya untuk ijazah yang ditandatangani itu agar benar-benar legal. Itu kan kepsek definitif yang ditambahtugaskan untuk menjabat kepsek yang kosong. Jadi, tujuannya ke sana,” katanya, kemarin (23/5).

Sementara itu, bagi Plt kepsek yang sebelumnya menjabat, maka mereka dikembalikan sebagai guru tanpa dibebani menjadi kepsek. Sebab, sejatinya para Plt tersebut merupakan guru. “Status Plt sebelumnya adalah guru. Namun, kalau lolos menjadi kepsek, maka akan diangkat kepsek,” imbuh Nur Hamid.

Mobile_AP_Rectangle 2

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Syaiful Bahri mengungkapkan, dengan adanya SK ini, sekolah yang tidak memiliki kepsek akan mempunyai Plt kepsek yang secara persyaratan sudah terpenuhi sesuai aturan. “Karena syarat utama menjadi kepsek adalah lulus seleksi kepsek dan memiliki LPKS Kemendikbud. Jabatan ini bersifat sementara, sambil menunggu diklat kepsek yang berlangsung,” jelas Kepala SMP Negeri 7 Jember yang kini merangkap Plt Kepala SMP Negeri di Mumbulsari tersebut.

Kendati menjabat sebagai Plt, menurut Syaiful, tugas utamanya masih tetap sama, menjadi kepsek layaknya di sekolah asal. Tidak sekadar melakukan penandatanganan ijazah dan laporan bantuan operasional sekolah (BOS). Namun, juga menjalankan penugasan sebagai kepsek pada umumnya. “Ya mengelola sekolah juga,” ujarnya, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kekhawatiran legalitas ijazah akibat kekosongan kepala sekolah (kepsek) jenjang SD dan SMP telah menemui jalan keluar. Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember sudah menerbitkan SK bagi kepsek definitif untuk selanjutnya merangkap sebagai kepsek pada lembaga yang mengalami kekosongan pimpinan. Meski begitu, ada yang menilai, kebijakan ini kurang efektif. Sebab, kepsek yang rangkap jabatan akan menerima beban ganda. Terlebih, mereka juga bertanggung jawab atas manajemen sekolah.

Kepala Bidang SMP Dispendik Jember Nur Hamid menjelaskan, kepsek yang mendapatkan SK akan merangkap sebagai kepala di sekolah lain. SK ini menyasar pada kepsek SD dan SMP. Untuk SMP sebanyak 44 kepsek yang menerima SK. “Memang yang merangkap itu tujuannya untuk ijazah yang ditandatangani itu agar benar-benar legal. Itu kan kepsek definitif yang ditambahtugaskan untuk menjabat kepsek yang kosong. Jadi, tujuannya ke sana,” katanya, kemarin (23/5).

Sementara itu, bagi Plt kepsek yang sebelumnya menjabat, maka mereka dikembalikan sebagai guru tanpa dibebani menjadi kepsek. Sebab, sejatinya para Plt tersebut merupakan guru. “Status Plt sebelumnya adalah guru. Namun, kalau lolos menjadi kepsek, maka akan diangkat kepsek,” imbuh Nur Hamid.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Syaiful Bahri mengungkapkan, dengan adanya SK ini, sekolah yang tidak memiliki kepsek akan mempunyai Plt kepsek yang secara persyaratan sudah terpenuhi sesuai aturan. “Karena syarat utama menjadi kepsek adalah lulus seleksi kepsek dan memiliki LPKS Kemendikbud. Jabatan ini bersifat sementara, sambil menunggu diklat kepsek yang berlangsung,” jelas Kepala SMP Negeri 7 Jember yang kini merangkap Plt Kepala SMP Negeri di Mumbulsari tersebut.

Kendati menjabat sebagai Plt, menurut Syaiful, tugas utamanya masih tetap sama, menjadi kepsek layaknya di sekolah asal. Tidak sekadar melakukan penandatanganan ijazah dan laporan bantuan operasional sekolah (BOS). Namun, juga menjalankan penugasan sebagai kepsek pada umumnya. “Ya mengelola sekolah juga,” ujarnya, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kekhawatiran legalitas ijazah akibat kekosongan kepala sekolah (kepsek) jenjang SD dan SMP telah menemui jalan keluar. Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember sudah menerbitkan SK bagi kepsek definitif untuk selanjutnya merangkap sebagai kepsek pada lembaga yang mengalami kekosongan pimpinan. Meski begitu, ada yang menilai, kebijakan ini kurang efektif. Sebab, kepsek yang rangkap jabatan akan menerima beban ganda. Terlebih, mereka juga bertanggung jawab atas manajemen sekolah.

Kepala Bidang SMP Dispendik Jember Nur Hamid menjelaskan, kepsek yang mendapatkan SK akan merangkap sebagai kepala di sekolah lain. SK ini menyasar pada kepsek SD dan SMP. Untuk SMP sebanyak 44 kepsek yang menerima SK. “Memang yang merangkap itu tujuannya untuk ijazah yang ditandatangani itu agar benar-benar legal. Itu kan kepsek definitif yang ditambahtugaskan untuk menjabat kepsek yang kosong. Jadi, tujuannya ke sana,” katanya, kemarin (23/5).

Sementara itu, bagi Plt kepsek yang sebelumnya menjabat, maka mereka dikembalikan sebagai guru tanpa dibebani menjadi kepsek. Sebab, sejatinya para Plt tersebut merupakan guru. “Status Plt sebelumnya adalah guru. Namun, kalau lolos menjadi kepsek, maka akan diangkat kepsek,” imbuh Nur Hamid.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Syaiful Bahri mengungkapkan, dengan adanya SK ini, sekolah yang tidak memiliki kepsek akan mempunyai Plt kepsek yang secara persyaratan sudah terpenuhi sesuai aturan. “Karena syarat utama menjadi kepsek adalah lulus seleksi kepsek dan memiliki LPKS Kemendikbud. Jabatan ini bersifat sementara, sambil menunggu diklat kepsek yang berlangsung,” jelas Kepala SMP Negeri 7 Jember yang kini merangkap Plt Kepala SMP Negeri di Mumbulsari tersebut.

Kendati menjabat sebagai Plt, menurut Syaiful, tugas utamanya masih tetap sama, menjadi kepsek layaknya di sekolah asal. Tidak sekadar melakukan penandatanganan ijazah dan laporan bantuan operasional sekolah (BOS). Namun, juga menjalankan penugasan sebagai kepsek pada umumnya. “Ya mengelola sekolah juga,” ujarnya, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/