Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Insentif Guru Ngaji Ditagih

S
Penulis: Safitri❯

 

SERUAN: Jubir sekaligus Ketua Fraksi PKB DPRD Jember, Sunarsih Khoris, saat menyampaikan pandangan akhir Fraksi PKB, dalam rapat paripurna LPP APBD 2022, pekan lalu (23/6).
SERUAN: Jubir sekaligus Ketua Fraksi PKB DPRD Jember, Sunarsih Khoris, saat menyampaikan pandangan akhir Fraksi PKB, dalam rapat paripurna LPP APBD 2022, pekan lalu (23/6).

SUMBERSARI, Radar Jember - Salah satu program pemerintah daerah berupa penyaluran bantuan insentif terhadap sekitar 23 ribu guru ngaji di Jember menuai sorotan dari legislatif.


Advertisement

Meski telah direncanakan, namun hingga memasuki pertengahan tahun anggaran 2023, honor atau insentif guru gaji masih belum dicairkan. Justru pemerintah daerah merencanakan pencairannya setelah Perubahan APBD atau PAPBD 2023 nanti.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jember menilai, tertundanya pencairan insentif guru ngaji itu dianggap sebagai salah satu indikasi perencanaan program yang kurang matang. "Kami masih belum melihat program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah terlaksana dengan baik," urai Jubir a sekaligus Ketua Fraksi PKB, Sunarsih Khoris, saat menyampaikan pandangan akhir, pengesahan LPP APBD 2022, pekan lalu, (23/6).

Rencana penyaluran insentif guru ngaji itu menggunakan alokasi APBD tahun 2023 dengan total mencapai Rp 39 miliar, dan menyasar sekitar 23 ribu guru ngaji di Jember.

Advertisement

Fraksi PKB juga menyayangkan mengapa dalam proses pencairan tersebut harus tertunda. Bahkan belum diketahui pasti akan benar-benar bisa dicairkan tahun ini atau tidak.

Menurutnya, Fraksi PKB justru juga mengkhawatirkan pencairan insentif guru ngaji yang tertunda itu, bisa kandas. Bila itu terjadi, maka akan mencoreng citra kepemimpinan pemerintahan daerah. "Permasalahan ini justru memberikan kesan rasa kurang percaya terhadap kinerja pengelolaan keuangan di Kabupaten Jember dan realisasi janji-janji yang telah dicanangkan sebelumnya oleh Bupati dan Wakil Bupati Jember," seru Sunarsih Khoris.

Terakhir, Fraksi PKB juga mengingatkan pemerintah daerah bahwa undang-undang telah mengamanatkan bahwa pemerintahan yakni ada bupati (eksekutif) dan DPRD (legislatif). Oleh karena itu, kebijakan program yang telah disusun bersama antara bupati dan DPRD melalui APBD, hukumnya wajib untuk dijalankan ," pungkasnya. (mau/dwi)

Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Rencana Revitalisasi Pasar Tanjung Jember: Dibongkar Total, Bakal Mirip Mal, Cagar Budaya Tetap Utuh

Rencana Revitalisasi Pasar Tanjung Jember: Dibongkar Total, Bakal Mirip Mal, Cagar Budaya Tetap Utuh

Pasar Tanjung tidak hanya sekadar direvitalisasi fisiknya, tetapi diangkat kelasnya agar memiliki standar kenyamanan layaknya pusat perbelanjaan modern. Kendati demikian, karakteristik historis bangunan tetap dijaga ke

Sekolah Diliburkan hingga Korban Jiwa, MUI Jember Desak Polisi Tindak Kebisingan Sound Horeg

Sekolah Diliburkan hingga Korban Jiwa, MUI Jember Desak Polisi Tindak Kebisingan Sound Horeg

Lembaga ulama ini mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi dan kepentingan ekonomi segelintir pelaku usaha tidak boleh memakan tumbal keselamatan publik.

Respons Bupati Jember soal Demo Sound Horeg: Pilih Dengar, Rangkul, dan Atur

Respons Bupati Jember soal Demo Sound Horeg: Pilih Dengar, Rangkul, dan Atur

Ia meyakinkan Pemkab Jember bertekad merumuskan titik tengah agar kepentingan kedua kubu dapat terakomodasi dengan baik

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer