
SUMBERSARI, Radar Jember - Salah satu program pemerintah daerah berupa penyaluran bantuan insentif terhadap sekitar 23 ribu guru ngaji di Jember menuai sorotan dari legislatif.
Meski telah direncanakan, namun hingga memasuki pertengahan tahun anggaran 2023, honor atau insentif guru gaji masih belum dicairkan. Justru pemerintah daerah merencanakan pencairannya setelah Perubahan APBD atau PAPBD 2023 nanti.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jember menilai, tertundanya pencairan insentif guru ngaji itu dianggap sebagai salah satu indikasi perencanaan program yang kurang matang. "Kami masih belum melihat program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah terlaksana dengan baik," urai Jubir a sekaligus Ketua Fraksi PKB, Sunarsih Khoris, saat menyampaikan pandangan akhir, pengesahan LPP APBD 2022, pekan lalu, (23/6).
Rencana penyaluran insentif guru ngaji itu menggunakan alokasi APBD tahun 2023 dengan total mencapai Rp 39 miliar, dan menyasar sekitar 23 ribu guru ngaji di Jember.
Fraksi PKB juga menyayangkan mengapa dalam proses pencairan tersebut harus tertunda. Bahkan belum diketahui pasti akan benar-benar bisa dicairkan tahun ini atau tidak.
Menurutnya, Fraksi PKB justru juga mengkhawatirkan pencairan insentif guru ngaji yang tertunda itu, bisa kandas. Bila itu terjadi, maka akan mencoreng citra kepemimpinan pemerintahan daerah. "Permasalahan ini justru memberikan kesan rasa kurang percaya terhadap kinerja pengelolaan keuangan di Kabupaten Jember dan realisasi janji-janji yang telah dicanangkan sebelumnya oleh Bupati dan Wakil Bupati Jember," seru Sunarsih Khoris.
Terakhir, Fraksi PKB juga mengingatkan pemerintah daerah bahwa undang-undang telah mengamanatkan bahwa pemerintahan yakni ada bupati (eksekutif) dan DPRD (legislatif). Oleh karena itu, kebijakan program yang telah disusun bersama antara bupati dan DPRD melalui APBD, hukumnya wajib untuk dijalankan ," pungkasnya. (mau/dwi)


