PAUD Wajib Terapkan Program J- Penting

KREONGAN, Radar Jember – Stunting di Jember belum menunjukkan pencapaian penurunan yang signifikan dan perlu adanya perhatian yang serius. Salah satu solusi yang kini tengah digencarkan yakni melalui pembentukan Program Jember Pusat Edukasi dan Penurunan Stunting (J-Penting).

BACA JUGA : Ibu Muda di Jember Tertabrak Truk, Motor Terseret hingga 20 Meter

Kepala Plt Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember Hadi Mulyono mengatakan, program yang mulai dicanangkan oleh Dispendik melalui satuan pendidikan PAUD. Yakni untuk menekan stunting yang bertujuan mewujudkan Jember bebas stunting. “Dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di setiap satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP juga harus menyisipkan dana untuk program J- Penting,” bebernya.

Penggunaan dana BOSP di setiap satuan pendidikan memang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022. Peraturan tersebut mengacu pada petunjuk pengelolaan dana BOSP.

Selain itu, dalam poin belanja penggunaan BOSP yakni bagi satuan pendidikan PAUD untuk penyelenggaraan kesehatan gizi dan kebersihan. Sementara itu, bagi satuan pendidikan yang menggunakan dana BOSP, agar sekolah segera merencanakan dalam penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) sebagai kegiatan pendukung program J- Penting.

Sebab, untuk tahunan 2023 dari Pemkab Jember sudah menargetkan angka stunting di Jember harus turun. “Untuk itu, perlu dilakukan bersama–sama dan gotong royong terutama di lingkungan Dispendik Jember agar tahun 2023 Jember bebas stunting dan menurunkan angka pernikahan dini,” ungkapnya.

Dalam kegiatan J-Penting nantinya akan ada program edukasi tentang pentingnya nutrisi dan gizi bayi di bawah dua tahun (baduta) dan literasi gizi dengan mengonsumsi bahan pangan lokal. Serta nantinya, ada pendekatan agama tentang pernikahan usia dini dan pendidikan seksual meliputi kesehatan reproduksi, tidak melalukan seks bebas, tidak hamil di luar nikah, serta keadilan gender. (kim/c2/bud)