Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Tunggal Putri dan Ganda Campuran Indonesia ke Final Spain Masters 2023
Seperti diketahui, sistem zonasi ini harus dibuktikan dengan catatan kartu keluarga (KK) atau surat domisili. Semakin dekat dengan sekolah, maka potensi diterima di sekolah itu akan semakin besar.
Nah, selama beberapa tahun terakhir, permainan dalam zonasi kerap dilakukan oleh orang tak bertanggung jawab. Misalnya, pindah KK atau menggunakan surat domisili ke tempat tertentu untuk mendekatkan alamat tinggal dengan sekolah yang dituju. Praktik ini bahkan beberapa kali dikeluhkan hingga dirapatkan secara khusus di DPRD Jember.
Kepala Bidang SMPN Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember Hariyanto menyampaikan, penerapan sistem zonasi relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Yaitu mengukur jarak sekolah dengan tempat tinggal calon siswa.
Sistem pengukurannya dengan mengambil titik koordinat nol yang terletak di sekolah. Selanjutnya, akan diukur menggunakan aplikasi yang telah disiapkan. “Dalam perhitungan jarak rumah dengan lokasi sekolah masing-masing sudah menggunakan aplikasi. Penggunaan aplikasi tersebut telah dilaksanakan selama 4 tahun sejak PPDB jalur zonasi dilaksanakan,” ungkap Hariyanto.
Aplikasi yang telah disiapkan Dispendik akan otomatis bekerja begitu alamat calon siswa dimasukkan. Ukuran dari titik nol sekolah akan menunjukkan angka jarak secara otomatis pula. Apabila kuota zonasi masih kurang atau kuota siswa belum terpenuhi, maka jarak zonasi bisa lebih jauh. Awalnya 1 kilometer (km) bisa menjadi 2 km. “Tetapi, itu bukan mencangkup garis lurus atau mengikuti jalan, itu mencangkup lingkaran. Perhitungan itu menggunakan aplikasi,” tegas Hariyanto.
Dalam sistem pengukuran PPDB zonasi dari tahun-tahun sebelumnya, menurut Hariyanti, tidak pernah ada laporan mengenai kecurangan pengukuran yang masuk ke Dispendik. Demi mencegah kemungkinan kecurangan itu, panitia PPDB sudah dievaluasi agar pengukuran lebih teliti. Termasuk dalam memeriksa berkas calon siswa maupun keaslian KK atau surat domisilinya.
Penting diketahui, pada tahun 2023 ini, jumlah siswa SDN yang lulus sekolah dasar mencapai 26.040 anak. Jumlah itu belum termasuk siswa SD swasta termasuk siswa madrasah ibtidaiyah. Sementara, kuota PPDB SMPN di Jember ada sebanyak 15.680 kursi. “Untuk kuota SMPN dan lulusan siswa SDN memang masih jomplang. Itu belum termasuk MIN dan MTSN yang wewenang dari Kementerian Agama,” bebernya.
Seperti diketahui, jumlah SMPN di Jember ada 94 lembaga. Jumlah ini terbilang sedikit dibanding jumlah lulusan siswa SDN. Sehingga mereka yang tidak masuk melalui PPDB tahap 1, termasuk PPDB tahap 2 atau jalur zonasi ini, bisa sekolah di MTsN atau sekolah swasta. Meski demikian, sebagian orang tua dan siswa ada yang memilih tidak ikut jalur zonasi dan sekolah di swasta. (mg4/c2/nur)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


