Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jalur Zonasi Hanya Tiga Hari

S
Penulis: Safitri❯
ANTRE: Orang tua calon siswa mendaftarkan anak di SMPN 2 Jember, beberapa waktu lalu.
ANTRE: Orang tua calon siswa mendaftarkan anak di SMPN 2 Jember, beberapa waktu lalu.
JEMBER, RADARJEMBER.ID - Penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur zonasi untuk SMPN se-Kabupaten Jember dilangsungkan tanggal 3 sampai 5 April 2023. PPDB SMPN di Kota Suwar-Suwir tahun ini menjadi yang pertama, karena lebih cepat dibandingkan daerah lain di Jawa Timur.

BACA JUGA : Tunggal Putri dan Ganda Campuran Indonesia ke Final Spain Masters 2023

Seperti diketahui, sistem zonasi ini harus dibuktikan dengan catatan kartu keluarga (KK) atau surat domisili. Semakin dekat dengan sekolah, maka potensi diterima di sekolah itu akan semakin besar.

Nah, selama beberapa tahun terakhir, permainan dalam zonasi kerap dilakukan oleh orang tak bertanggung jawab. Misalnya, pindah KK atau menggunakan surat domisili ke tempat tertentu untuk mendekatkan alamat tinggal dengan sekolah yang dituju. Praktik ini bahkan beberapa kali dikeluhkan hingga dirapatkan secara khusus di DPRD Jember.

Kepala Bidang SMPN Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember Hariyanto menyampaikan, penerapan sistem zonasi relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Yaitu mengukur jarak sekolah dengan tempat tinggal calon siswa.

Sistem pengukurannya dengan mengambil titik koordinat nol yang terletak di sekolah. Selanjutnya, akan diukur menggunakan aplikasi yang telah disiapkan. “Dalam perhitungan jarak rumah dengan lokasi sekolah masing-masing sudah menggunakan aplikasi. Penggunaan aplikasi tersebut telah dilaksanakan selama 4 tahun sejak PPDB jalur zonasi dilaksanakan,” ungkap Hariyanto.

Aplikasi yang telah disiapkan Dispendik akan otomatis bekerja begitu alamat calon siswa dimasukkan. Ukuran dari titik nol sekolah akan menunjukkan angka jarak secara otomatis pula. Apabila kuota zonasi masih kurang atau kuota siswa belum terpenuhi, maka jarak zonasi bisa lebih jauh. Awalnya 1 kilometer (km) bisa menjadi 2 km. “Tetapi, itu bukan mencangkup garis lurus atau mengikuti jalan, itu mencangkup lingkaran. Perhitungan itu menggunakan aplikasi,” tegas Hariyanto.

Dalam sistem pengukuran PPDB zonasi dari tahun-tahun sebelumnya, menurut Hariyanti, tidak pernah ada laporan mengenai kecurangan pengukuran yang masuk ke Dispendik. Demi mencegah kemungkinan kecurangan itu, panitia PPDB sudah dievaluasi agar pengukuran lebih teliti. Termasuk dalam memeriksa berkas calon siswa maupun keaslian KK atau surat domisilinya.

Penting diketahui, pada tahun 2023 ini, jumlah siswa SDN yang lulus sekolah dasar mencapai 26.040 anak. Jumlah itu belum termasuk siswa SD swasta termasuk siswa madrasah ibtidaiyah. Sementara, kuota PPDB SMPN di Jember ada sebanyak 15.680 kursi. “Untuk kuota SMPN dan lulusan siswa SDN memang masih jomplang. Itu belum termasuk MIN dan MTSN yang wewenang dari Kementerian Agama,” bebernya.

Seperti diketahui, jumlah SMPN di Jember ada 94 lembaga. Jumlah ini terbilang sedikit dibanding jumlah lulusan siswa SDN. Sehingga mereka yang tidak masuk melalui PPDB tahap 1, termasuk PPDB tahap 2 atau jalur zonasi ini, bisa sekolah di MTsN atau sekolah swasta. Meski demikian, sebagian orang tua dan siswa ada yang memilih tidak ikut jalur zonasi dan sekolah di swasta. (mg4/c2/nur)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Rencana Revitalisasi Pasar Tanjung Jember: Dibongkar Total, Bakal Mirip Mal, Cagar Budaya Tetap Utuh

Rencana Revitalisasi Pasar Tanjung Jember: Dibongkar Total, Bakal Mirip Mal, Cagar Budaya Tetap Utuh

Pasar Tanjung tidak hanya sekadar direvitalisasi fisiknya, tetapi diangkat kelasnya agar memiliki standar kenyamanan layaknya pusat perbelanjaan modern. Kendati demikian, karakteristik historis bangunan tetap dijaga ke

Sekolah Diliburkan hingga Korban Jiwa, MUI Jember Desak Polisi Tindak Kebisingan Sound Horeg

Sekolah Diliburkan hingga Korban Jiwa, MUI Jember Desak Polisi Tindak Kebisingan Sound Horeg

Lembaga ulama ini mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi dan kepentingan ekonomi segelintir pelaku usaha tidak boleh memakan tumbal keselamatan publik.

Respons Bupati Jember soal Demo Sound Horeg: Pilih Dengar, Rangkul, dan Atur

Respons Bupati Jember soal Demo Sound Horeg: Pilih Dengar, Rangkul, dan Atur

Ia meyakinkan Pemkab Jember bertekad merumuskan titik tengah agar kepentingan kedua kubu dapat terakomodasi dengan baik

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer