Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Jembatan Bambu Patah, Pemikul Kayu Warga Jember Hanyut Tercebur Sungai
Masa depan bangsa yang digadang-gadang berada di tangan generasi muda cukup mengkhawatirkan ketika melihat kondisi banyaknya anak yang tidak sekolah, bahkan putus sekolah. Oleh karenanya, Unicef akan melakukan pendataan ulang untuk melakukan klasifikasi dan mengembalikan anak ke sekolah. Hal ini tentu melalui kerja sama dengan Pemkab Jember yang membawahi sejumlah instansi terkait.
Konsultan Pendidikan Unicef Supriono Subakhir menjelaskan, ada kegelisahan yang cukup mendasar saat mengetahui banyak anak di Jember yang tidak sekolah. Padahal, banyak lembaga pendidikan yang telah mapan di Jember. "Ada 40 ribu anak tidak sekolah berdasarkan data Susenas tahun 2020. Bisa saja turun, atau naik, karena usianya sudah bertambah," katanya. Data itu menegaskan mirisnya pendidikan di Jember. Sementara, tuntutan indeks pembangunan manusia (IPM) harus tinggi.
Pria yang kerap dipanggil Supri itu juga menjelaskan, banyak klasifikasi anak yang tidak sekolah di Jember. Di antaranya ada yang putus sekolah sejak SD, serta anak yang belum sekolah sama sekali. Namun, jumlah pastinya belum bisa diketahui. "Data ini masih umum. Jadi, perlu kerja sama untuk mendata lagi ke bawah, dari Unicef dan Pemkab Jember," tandasnya.
Dari jenis anak yang tidak sekolah tersebut, ada beberapa faktor yang mendasari mereka tidak sekolah atau putus sekolah. Namun, yang paling mendominasi adalah faktor ekonomi. Yakni ketidakmampuan untuk membayar biaya sekolah. Selanjutnya, karena tinggal di luar kabupaten, dan anak berkebutuhan khusus (ABK). "Faktor ekonomi paling banyak. Selanjutnya, ada rasa malu saat hendak sekolah karena berstatus ABK," papar Supri.
Dari pendataan itu, nantinya diharapkan mereka yang tidak sekolah dan putus sekolah bisa kembali lagi menempuh pendidikan. Menurutnya, pemerintah pusat juga telah menyediakan fasilitas berupa biaya sekolah bagi anak yang hendak melanjutkan pendidikannya. "Asal mau sekolah saja, sudah dibiayai. Disekolahkan, ada biaya operasional dari pemerintah pusat," ujar Supri.
Selain itu, faktor lain adalah akses menuju sekolah di sebagian daerah Jember juga menjadi salah satu penghambat. Dia menegaskan, standar pendidikan minimal (SPM) lembaga pendidikan paling jauh 3 kilometer. "Jadi, dengan jarak itu harus ada sekolah," tegasnya.
Dengan demikian, langkah pertama yang akan dilakukan ialah pelatihan untuk pendataan ulang seluruh anak yang tidak sekolah atau putus sekolah di Jember. "Goal-nya nanti, terkumpulnya data-data anak yang tidak sekolah. Lalu, akhirnya mereka bisa sekolah kembali," ucapnya, saat dikonfirmasi di Pemkab Jember.
Menurutnya, masalah itu cukup serius bagi generasi muda bangsa. Oleh karenanya, perlu penanganan yang serius ke depannya, bekerja sama dengan Pemkab Jember. "Maka perlu pendataan langsung ke bawah untuk mengetahui siapa anak yang tidak sekolah itu," imbuhnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh Bagus B Affandre, perwakilan dari LPKIPI Pelatihan Konsultan Inovasi Pendidikan Indonesia (LPKIPI) yang bermitra dengan Unicef. Menurutnya, 40 ribu anak di Jember tidak sekolah itu belum bisa diketahui siapa anak itu. Untuk itu, perlu didata lagi melalui Kemendes dan perlu diselingi cara mengembalikan anak itu agar sekolah lagi.
"Dari hasil survei sementara, itu mayoritas karena ekonomi, lalu sudah menikah, dan bekerja. Kalau memang berkenan sekolah lagi, monggo kami alokasi pembiayaannya. Ada bantuan di BOS," timpalnya.
Berkaitan dengan itu, Kabid Perlindungan Anak DP3AKB Jember Joko Sutriswanto menambahkan, banyak sekali anak yang tidak sekolah. Pihaknya juga tengah menjalin koordinasi dengan Unicef untuk pendataan ribuan anak yang tidak sekolah tersebut. "Program ini cukup bagus, karena memang banyak anak yang tidak sekolah di Jember," katanya.
Joko juga memaparkan data yang dikantongi oleh PA Jember. Sejak tahun 2021, ada 2.681 anak yang putus sekolah di bawah naungan Dispendik Jember. "Sejauh ini, yang sudah melaporkan ke DP3AKB Jember dari Dispendik Jember ada 596 anak putus sekolah tingkat SD. Sementara yang SMP 2.085 anak. Jadi, total yang ditangani 2.681 anak," jelasnya.
Menurutnya, data itu belum terkumpul dengan anak putus sekolah yang di bawah naungan Kemenag Jember dan Bakorwil. Serta data anak yang tidak sekolah sama sekali. "Jadi, kami perkirakan memang cukup banyak anak yang tidak sekolah di Jember. Ini belum data yang Kemenag dan Bakorwil, belum setor ke kami," pungkasnya. (mun/c2/nur)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


