alexametrics
32 C
Jember
Saturday, 28 May 2022

Bantuan Pendidikan Gratis di Jember Dicabut ?

Kami tidak bisa apa-apa. Kasihan kepala sekolahnya.” Lukman -Ketua Komite SDN Jember Lor 01

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER LOR, RADARJEMBER.ID – Saat ini program pendidikan gratis (PPG) sudah tidak ada. PPG adalah program pengucuran dana bantuan dari Pemkab Jember untuk sekolah jenjang SD dan SMP pada era pemerintahan sebelumnya. Dengan program itu, sekolah-sekolah dilarang memungut biaya dari wali murid. Namun, kini program tersebut telah dihapus.

Meski telah tiada, namun sekolah-sekolah masih ketar-ketir melibatkan wali murid untuk membantu program pendanaan sekolah. Selama ini, sekolah hanya bertumpu pada pembiayaan pemerintah melalui dana alokasi khusus (DAK) dan bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat. Sejatinya, pembiayaan ini sudah cukup untuk kebutuhan dasar operasional. Namun, tidak sampai pada pengembangan program pendidikan. Misalnya, untuk mendanai kegiatan ekstrakurikuler.

“Dana pemerintah cukup. Tapi, untuk pengembangannya tidak cukup. Misalnya pengembangan ekstrakurikuler. Itu pun tidak akan ditangani jika tidak mendesak,” tutur Fauzi, Kepala SDN Jember Lor 01, Kecamatan Patrang, kemarin (22/10).

Mobile_AP_Rectangle 2

Dalam kondisi inilah, seharusnya komite sekolah terlibat. Namun, komite sekolah juga tidak dapat berbuat banyak karena berkaitan dengan kebijakan yang tidak memperbolehkan mengambil pungutan pada masyarakat. Sebenarnya, partisipasi masyarakat untuk mendukung komite cukup kuat. Namun, tidak ada payung hukum yang bisa menjadi cantolannya.

Jika dalam waktu dekat komite sekolah bisa dilibatkan dalam pembiayaan, maka pengelolaan lembaga pendidikan tidak hanya berpangku pada anggaran BOS. Namun, dapat berkolaborasi dengan masyarakat melalui komite sekolah. Apalagi, wali murid juga punya semangat yang sama untuk memajukan ekstrakurikuler. “Jika ada akselerasi di lembaga pendidikan, maka akan menjadi lebih baik. Karena saat ini masih belum ada. Dan wadahnya juga belum memiliki payung hukum,” ujar Fauzi.

Terpisah, Ketua Komite SDN Jember Lor 01 Lukman mengungkapkan, setidaknya ada 58 poin yang mengatur kewenangan komite sekolah. Salah satu yang menurut dia dapat menghambat dan tidak masuk akal adalah kegiatan infak di hari Jumat termasuk dalam kategori pungutan liar (pungli). “Kami tidak bisa apa-apa. Kasihan kepala sekolahnya,” ungkap pensiunan pegawai bank itu.

- Advertisement -

JEMBER LOR, RADARJEMBER.ID – Saat ini program pendidikan gratis (PPG) sudah tidak ada. PPG adalah program pengucuran dana bantuan dari Pemkab Jember untuk sekolah jenjang SD dan SMP pada era pemerintahan sebelumnya. Dengan program itu, sekolah-sekolah dilarang memungut biaya dari wali murid. Namun, kini program tersebut telah dihapus.

Meski telah tiada, namun sekolah-sekolah masih ketar-ketir melibatkan wali murid untuk membantu program pendanaan sekolah. Selama ini, sekolah hanya bertumpu pada pembiayaan pemerintah melalui dana alokasi khusus (DAK) dan bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat. Sejatinya, pembiayaan ini sudah cukup untuk kebutuhan dasar operasional. Namun, tidak sampai pada pengembangan program pendidikan. Misalnya, untuk mendanai kegiatan ekstrakurikuler.

“Dana pemerintah cukup. Tapi, untuk pengembangannya tidak cukup. Misalnya pengembangan ekstrakurikuler. Itu pun tidak akan ditangani jika tidak mendesak,” tutur Fauzi, Kepala SDN Jember Lor 01, Kecamatan Patrang, kemarin (22/10).

Dalam kondisi inilah, seharusnya komite sekolah terlibat. Namun, komite sekolah juga tidak dapat berbuat banyak karena berkaitan dengan kebijakan yang tidak memperbolehkan mengambil pungutan pada masyarakat. Sebenarnya, partisipasi masyarakat untuk mendukung komite cukup kuat. Namun, tidak ada payung hukum yang bisa menjadi cantolannya.

Jika dalam waktu dekat komite sekolah bisa dilibatkan dalam pembiayaan, maka pengelolaan lembaga pendidikan tidak hanya berpangku pada anggaran BOS. Namun, dapat berkolaborasi dengan masyarakat melalui komite sekolah. Apalagi, wali murid juga punya semangat yang sama untuk memajukan ekstrakurikuler. “Jika ada akselerasi di lembaga pendidikan, maka akan menjadi lebih baik. Karena saat ini masih belum ada. Dan wadahnya juga belum memiliki payung hukum,” ujar Fauzi.

Terpisah, Ketua Komite SDN Jember Lor 01 Lukman mengungkapkan, setidaknya ada 58 poin yang mengatur kewenangan komite sekolah. Salah satu yang menurut dia dapat menghambat dan tidak masuk akal adalah kegiatan infak di hari Jumat termasuk dalam kategori pungutan liar (pungli). “Kami tidak bisa apa-apa. Kasihan kepala sekolahnya,” ungkap pensiunan pegawai bank itu.

JEMBER LOR, RADARJEMBER.ID – Saat ini program pendidikan gratis (PPG) sudah tidak ada. PPG adalah program pengucuran dana bantuan dari Pemkab Jember untuk sekolah jenjang SD dan SMP pada era pemerintahan sebelumnya. Dengan program itu, sekolah-sekolah dilarang memungut biaya dari wali murid. Namun, kini program tersebut telah dihapus.

Meski telah tiada, namun sekolah-sekolah masih ketar-ketir melibatkan wali murid untuk membantu program pendanaan sekolah. Selama ini, sekolah hanya bertumpu pada pembiayaan pemerintah melalui dana alokasi khusus (DAK) dan bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat. Sejatinya, pembiayaan ini sudah cukup untuk kebutuhan dasar operasional. Namun, tidak sampai pada pengembangan program pendidikan. Misalnya, untuk mendanai kegiatan ekstrakurikuler.

“Dana pemerintah cukup. Tapi, untuk pengembangannya tidak cukup. Misalnya pengembangan ekstrakurikuler. Itu pun tidak akan ditangani jika tidak mendesak,” tutur Fauzi, Kepala SDN Jember Lor 01, Kecamatan Patrang, kemarin (22/10).

Dalam kondisi inilah, seharusnya komite sekolah terlibat. Namun, komite sekolah juga tidak dapat berbuat banyak karena berkaitan dengan kebijakan yang tidak memperbolehkan mengambil pungutan pada masyarakat. Sebenarnya, partisipasi masyarakat untuk mendukung komite cukup kuat. Namun, tidak ada payung hukum yang bisa menjadi cantolannya.

Jika dalam waktu dekat komite sekolah bisa dilibatkan dalam pembiayaan, maka pengelolaan lembaga pendidikan tidak hanya berpangku pada anggaran BOS. Namun, dapat berkolaborasi dengan masyarakat melalui komite sekolah. Apalagi, wali murid juga punya semangat yang sama untuk memajukan ekstrakurikuler. “Jika ada akselerasi di lembaga pendidikan, maka akan menjadi lebih baik. Karena saat ini masih belum ada. Dan wadahnya juga belum memiliki payung hukum,” ujar Fauzi.

Terpisah, Ketua Komite SDN Jember Lor 01 Lukman mengungkapkan, setidaknya ada 58 poin yang mengatur kewenangan komite sekolah. Salah satu yang menurut dia dapat menghambat dan tidak masuk akal adalah kegiatan infak di hari Jumat termasuk dalam kategori pungutan liar (pungli). “Kami tidak bisa apa-apa. Kasihan kepala sekolahnya,” ungkap pensiunan pegawai bank itu.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/