alexametrics
27.9 C
Jember
Wednesday, 29 June 2022

Penerbitan SK Tak Ada Dasar Hukum

Kesejahteraan Guru Inklusi Tinggal Mimpi

Mobile_AP_Rectangle 1

Bahkan, beberapa lembaga yang sudah dinobatkan sebagai sekolah inklusi saat ini juga tidak memiliki guru khusus yang menangani siswa difabel atau berkebutuhan khusus. Sebab, banyak guru inklusi yang beralih status agar setara dengan guru yang lain. Mereka memilih melanjutkan studi yang fokus pada pendidikan SD. “Memang banyak yang meneruskan untuk jadi guru SD. Tapi, jumlah guru inklusi di Jember ada kalau ratusan,” ungkap Ilham.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dispendik Jember Ismail mengungkapkan, SK yang dikeluarkan pemerintah daerah hanya diperuntukkan guru kelas, guru olahraga, dan guru agama. Memang tidak tercantum untuk guru inklusi.

Menurut Ismail, hal itu karena untuk mengeluarkan SK harus ada dasar hukumnya. Sedangkan bagi guru inklusi, sejauh ini belum ada aturan yang bisa menjadi cantolan hukum. “Tidak ada dasar hukumnya untuk memberi SK guru inklusi. Di SD loh, ya? Jadi, cuma guru kelas, guru olahraga, dan guru agama,” jelasnya, ketika ditemui di gedung DPRD seusai melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi D.

Mobile_AP_Rectangle 2

 

 

Jurnalis : Dian Cahyani
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Redaktur : Mahrus Sholih

- Advertisement -

Bahkan, beberapa lembaga yang sudah dinobatkan sebagai sekolah inklusi saat ini juga tidak memiliki guru khusus yang menangani siswa difabel atau berkebutuhan khusus. Sebab, banyak guru inklusi yang beralih status agar setara dengan guru yang lain. Mereka memilih melanjutkan studi yang fokus pada pendidikan SD. “Memang banyak yang meneruskan untuk jadi guru SD. Tapi, jumlah guru inklusi di Jember ada kalau ratusan,” ungkap Ilham.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dispendik Jember Ismail mengungkapkan, SK yang dikeluarkan pemerintah daerah hanya diperuntukkan guru kelas, guru olahraga, dan guru agama. Memang tidak tercantum untuk guru inklusi.

Menurut Ismail, hal itu karena untuk mengeluarkan SK harus ada dasar hukumnya. Sedangkan bagi guru inklusi, sejauh ini belum ada aturan yang bisa menjadi cantolan hukum. “Tidak ada dasar hukumnya untuk memberi SK guru inklusi. Di SD loh, ya? Jadi, cuma guru kelas, guru olahraga, dan guru agama,” jelasnya, ketika ditemui di gedung DPRD seusai melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi D.

 

 

Jurnalis : Dian Cahyani
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Redaktur : Mahrus Sholih

Bahkan, beberapa lembaga yang sudah dinobatkan sebagai sekolah inklusi saat ini juga tidak memiliki guru khusus yang menangani siswa difabel atau berkebutuhan khusus. Sebab, banyak guru inklusi yang beralih status agar setara dengan guru yang lain. Mereka memilih melanjutkan studi yang fokus pada pendidikan SD. “Memang banyak yang meneruskan untuk jadi guru SD. Tapi, jumlah guru inklusi di Jember ada kalau ratusan,” ungkap Ilham.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dispendik Jember Ismail mengungkapkan, SK yang dikeluarkan pemerintah daerah hanya diperuntukkan guru kelas, guru olahraga, dan guru agama. Memang tidak tercantum untuk guru inklusi.

Menurut Ismail, hal itu karena untuk mengeluarkan SK harus ada dasar hukumnya. Sedangkan bagi guru inklusi, sejauh ini belum ada aturan yang bisa menjadi cantolan hukum. “Tidak ada dasar hukumnya untuk memberi SK guru inklusi. Di SD loh, ya? Jadi, cuma guru kelas, guru olahraga, dan guru agama,” jelasnya, ketika ditemui di gedung DPRD seusai melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi D.

 

 

Jurnalis : Dian Cahyani
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Redaktur : Mahrus Sholih

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/