alexametrics
26.6 C
Jember
Sunday, 29 May 2022

SK Guru Honorer Ditunda

Dibagikan Setelah Pelantikan Bupati Baru

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Penundaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih Hendy Siswanto-Muhammad Balya Firjaun Barlaman yang seyogianya dilakukan pada tanggal 17 Februari lalu, ikut memengaruhi sektor pendidikan. Dampaknya adalah penundaan penurunan SK bupati kepada tiga ribuan guru honorer.

Padahal, rencana awal adalah pembagian SK ini akan dilakukan tiga hari setelah bupati–wakil bupati terpilih dilantik. Namun, karena pelantikan ditunda, maka belum dipastikan kapan SK untuk guru honorer akan diberikan.

Ketua PGRI Jember Supriyono mengungkapkan bahwa dengan adanya SK, guru honorer yang terdiri atas GTT dan PTT berhak untuk mengikuti sertifikasi. Sebelumnya, sertifikasi hanya dapat diikuti oleh guru PNS. Sedangkan guru non-PNS yang dapat wewenang untuk mengikuti sertifikasi adalah guru tetap yayasan (GTY).

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurut penjelasannya, setidaknya terdapat sekitar tiga ribu guru honorer yang akan mendapatkan SK dari bupati. Jumlah tersebut merupakan guru honorer yang murni tidak menerima SK PPPK. Sementara, terdapat 800 guru honorer yang telah menerima SK PPPK. “Jumlah 3 ribu ini sudah dikurangi 800 guru yang menerima SK PPPK,” ungkap Supriyono.

Tak hanya berisi tentang kewenangan mengikuti sertifikasi, melalui SK tersebut, penugasan untuk mengajar pada guru akan dipetakan kembali. Salah satunya agar tidak jauh dari tempat domisili. “Jadi, kalau sebelumnya ada surat penugasan, maka dengan adanya SK ini surat penugasan sudah tidak berlaku lagi,” ungkap Supriyono.

Pihaknya juga menegaskan bahwa secara teknis data guru honorer yang bakal menerima SK di bawah kewenangan Dinas Pendidikan. Hal ini juga berkaitan dengan sosialisasi kepada guru honorer. Hingga saat ini guru honorer yang bakal menerima SK masih dalam tahap sosialisasi. Artinya, pihak terkait yang meliputi PGRI dan Dinas Pendidikan masih dalam sosialisasi penundaan penyerahan SK.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Penundaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih Hendy Siswanto-Muhammad Balya Firjaun Barlaman yang seyogianya dilakukan pada tanggal 17 Februari lalu, ikut memengaruhi sektor pendidikan. Dampaknya adalah penundaan penurunan SK bupati kepada tiga ribuan guru honorer.

Padahal, rencana awal adalah pembagian SK ini akan dilakukan tiga hari setelah bupati–wakil bupati terpilih dilantik. Namun, karena pelantikan ditunda, maka belum dipastikan kapan SK untuk guru honorer akan diberikan.

Ketua PGRI Jember Supriyono mengungkapkan bahwa dengan adanya SK, guru honorer yang terdiri atas GTT dan PTT berhak untuk mengikuti sertifikasi. Sebelumnya, sertifikasi hanya dapat diikuti oleh guru PNS. Sedangkan guru non-PNS yang dapat wewenang untuk mengikuti sertifikasi adalah guru tetap yayasan (GTY).

Menurut penjelasannya, setidaknya terdapat sekitar tiga ribu guru honorer yang akan mendapatkan SK dari bupati. Jumlah tersebut merupakan guru honorer yang murni tidak menerima SK PPPK. Sementara, terdapat 800 guru honorer yang telah menerima SK PPPK. “Jumlah 3 ribu ini sudah dikurangi 800 guru yang menerima SK PPPK,” ungkap Supriyono.

Tak hanya berisi tentang kewenangan mengikuti sertifikasi, melalui SK tersebut, penugasan untuk mengajar pada guru akan dipetakan kembali. Salah satunya agar tidak jauh dari tempat domisili. “Jadi, kalau sebelumnya ada surat penugasan, maka dengan adanya SK ini surat penugasan sudah tidak berlaku lagi,” ungkap Supriyono.

Pihaknya juga menegaskan bahwa secara teknis data guru honorer yang bakal menerima SK di bawah kewenangan Dinas Pendidikan. Hal ini juga berkaitan dengan sosialisasi kepada guru honorer. Hingga saat ini guru honorer yang bakal menerima SK masih dalam tahap sosialisasi. Artinya, pihak terkait yang meliputi PGRI dan Dinas Pendidikan masih dalam sosialisasi penundaan penyerahan SK.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Penundaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih Hendy Siswanto-Muhammad Balya Firjaun Barlaman yang seyogianya dilakukan pada tanggal 17 Februari lalu, ikut memengaruhi sektor pendidikan. Dampaknya adalah penundaan penurunan SK bupati kepada tiga ribuan guru honorer.

Padahal, rencana awal adalah pembagian SK ini akan dilakukan tiga hari setelah bupati–wakil bupati terpilih dilantik. Namun, karena pelantikan ditunda, maka belum dipastikan kapan SK untuk guru honorer akan diberikan.

Ketua PGRI Jember Supriyono mengungkapkan bahwa dengan adanya SK, guru honorer yang terdiri atas GTT dan PTT berhak untuk mengikuti sertifikasi. Sebelumnya, sertifikasi hanya dapat diikuti oleh guru PNS. Sedangkan guru non-PNS yang dapat wewenang untuk mengikuti sertifikasi adalah guru tetap yayasan (GTY).

Menurut penjelasannya, setidaknya terdapat sekitar tiga ribu guru honorer yang akan mendapatkan SK dari bupati. Jumlah tersebut merupakan guru honorer yang murni tidak menerima SK PPPK. Sementara, terdapat 800 guru honorer yang telah menerima SK PPPK. “Jumlah 3 ribu ini sudah dikurangi 800 guru yang menerima SK PPPK,” ungkap Supriyono.

Tak hanya berisi tentang kewenangan mengikuti sertifikasi, melalui SK tersebut, penugasan untuk mengajar pada guru akan dipetakan kembali. Salah satunya agar tidak jauh dari tempat domisili. “Jadi, kalau sebelumnya ada surat penugasan, maka dengan adanya SK ini surat penugasan sudah tidak berlaku lagi,” ungkap Supriyono.

Pihaknya juga menegaskan bahwa secara teknis data guru honorer yang bakal menerima SK di bawah kewenangan Dinas Pendidikan. Hal ini juga berkaitan dengan sosialisasi kepada guru honorer. Hingga saat ini guru honorer yang bakal menerima SK masih dalam tahap sosialisasi. Artinya, pihak terkait yang meliputi PGRI dan Dinas Pendidikan masih dalam sosialisasi penundaan penyerahan SK.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/