Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA: Pejabat AS Katakan Korut Jual Senjata ke Tentara Bayaran Rusia
Padahal di kabupaten berjuluk Kota Tembakau ini ada banyak perguruan tinggi ternama. Serta ribuan lembaga pendidikan di berbagai satuan. Baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. "Jumlah kampus memang banyak, tapi jumlah yang bekerja masih didominasi lulusan SD," kata Kepala BPS Jember Tri Erwandi saat memberikan keterangan kepada awak media di Hotel Luminor Jember, Kamis (22/12) lalu.
Selebihnya, BPS mencatat bahwa pekerja di Jember disumbang lulusan SMP sebesar 14,07 persen, lalu SMA sebesar 9,88 persen, SMK sebesar 9,39 persen, dan paling rendah disumbang lulusan diploma sebesar 0,49 persen. Sementara, perguruan tinggi mencetak lulusan yang bekerja baru sekitar 4,68 persen.
BPS juga mencatat bahwa angka harapan lama sekolah penduduk Jember hanya sekitar 13,44 tahun. Sedangkan, angka rata-rata penduduk Jember bersekolah selama 6,50 tahun. Fakta itu juga mengindikasikan bahwa di Jember, Inpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Wajib Belajar 9 Tahun belum sepenuhnya berjalan mulus.
Sekretaris Dinas Pendidikan Jember Ismail menyebut, meskipun persentase itu rendah, namun angka itu dianggapnya sudah naik jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. "Tahun 2021 itu cuma 6,49 persen, sekarang sudah 6,50 persen. Jadi, walaupun kecil, itu sudah ada kenaikan," kata Ismail saat dikonfirmasi, kemarin (23/12).
Dalam data yang dimiliki Dispendik Jember pula disebutkan, ada 1.881 lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD), terdiri atas 6 taman kanak-kanak (TK) negeri dan 1.875 lembaga swasta. Total siswanya keseluruhan 66.777 anak. Lalu, ada 1.046 lembaga SD, terdiri atas 906 lembaga negeri dan 140 swasta, dengan total siswa 673.495 anak. Untuk SMP, ada 94 sekolah negeri dan 255 lembaga swasta, dengan total siswanya 289.427 anak.
Selebihnya, ada puluhan lembaga SMA/SMK/MAN, masing-masing di bawah naungan Kementerian Agama dan Kemendikbud. Serta ada sekitar 20 perguruan tinggi, baik swasta, negeri, maupun kampus cabang, yang merupakan jumlah terbanyak ke-3 se-Jatim, setelah Surabaya dan Malang.
Ismail menambahkan, memang diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan angka pekerja dan indeks pembangunan manusia (IPM) di Jember. Terlebih indikator IPM tidak hanya sebatas komponen pendidikan. Namun, mencakup kesehatan hingga pendapatan per kapita. "Persoalan pendidikan tidak cukup mengandalkan pemerintah. Butuh peran serta orang tua. Bahkan, desa pun turut serta, mendata warganya bersekolah, minimal selama 12 tahun," katanya. (mau/c2/bud)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



