Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menjelaskan, sejak awal rencana seleksi PPPK itu akan dilaksanakan, Komisi A sempat menerima lawatan BKPSDM Jember dan menyampaikan sejumlah rencana tersebut. Termasuk rencana kebutuhan anggaran menggaji mereka.
Sebab, kuota 793 guru itu jika dikalkulasi, mereka digaji sekitar Rp 4 juta per bulan. Oleh karena itu, anggaran yang dibutuhkan dalam satu bulan sekitar Rp 3,1 miliar, dan mencapai Rp 38 miliar dalam satu tahun anggaran. “Itu (anggaran, Red) yang menjadi perhatian dan tugas dari pemkab agar tambahan dana itu bisa didapatkan melalui dana transfer dari pemerintah pusat,” urai Tabroni.
Menurut dia, jika gaji PPPK baru itu dibebankan pada APBD, maka beban belanja pegawai akan semakin membengkak. Kondisi itu dinilainya menjadi dilema bagi pemerintah daerah. Satu sisi menghendaki ada guru baru berstatus PPPK, namun justru membuka peluang kian membebani APBD.
Tabroni juga mengetahui bahwa Pemkab Jember telah membentuk tim khusus yang bertugas melobi pemerintah pusat agar PPPK itu bisa digaji menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat. Upaya itu diharapkan bisa goal, agar beban belanja pada APBD bisa ditekan seminimal mungkin. “Jika tim lobi ini sukses, kita bisa mendapat dana transfer tambahan dari pusat. Tapi, jika tidak, ini yang jadi beban ke APBD kita. Bisa saja opsi paling akhir memangkas program di OPD-OPD,” jelas Tabroni.
Selebihnya, menurutnya, Komisi A juga meminta selama pelaksanaan rekrutmen PPPK harus sesuai standard operating procedure (SOP), terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. “Semua proses itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Agar memenuhi objektivitas dan rasa keadilan di masyarakat,” pungkas legislator PDI Perjuangan itu. (mau/c2/bud)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



