Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Beban Belanja Pegawai Berpotensi Membengkak

M
Penulis: Maulana Ijal❯
TABRONI  Ketua Komisi A DPRD Jember
TABRONI Ketua Komisi A DPRD Jember
JEMBER, RADARJEMBER.ID - SELEKSI PPPK yang kini tengah berlangsung bisa menjadi salah satu peluang bagi ribuan guru di Jember yang selama ini berstatus honorer atau sukwan. Namun, di sisi lain, mengangkat tenaga pendidik baru menjadi guru PPPK sama halnya menambah beban biaya baru terhadap APBD Jember.

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menjelaskan, sejak awal rencana seleksi PPPK itu akan dilaksanakan, Komisi A sempat menerima lawatan BKPSDM Jember dan menyampaikan sejumlah rencana tersebut. Termasuk rencana kebutuhan anggaran menggaji mereka.

Sebab, kuota 793 guru itu jika dikalkulasi, mereka digaji sekitar Rp 4 juta per bulan. Oleh karena itu, anggaran yang dibutuhkan dalam satu bulan sekitar Rp 3,1 miliar, dan mencapai Rp 38 miliar dalam satu tahun anggaran. “Itu (anggaran, Red) yang menjadi perhatian dan tugas dari pemkab agar tambahan dana itu bisa didapatkan melalui dana transfer dari pemerintah pusat,” urai Tabroni.

Menurut dia, jika gaji PPPK baru itu dibebankan pada APBD, maka beban belanja pegawai akan semakin membengkak. Kondisi itu dinilainya menjadi dilema bagi pemerintah daerah. Satu sisi menghendaki ada guru baru berstatus PPPK, namun justru membuka peluang kian membebani APBD.

Tabroni juga mengetahui bahwa Pemkab Jember telah membentuk tim khusus yang bertugas melobi pemerintah pusat agar PPPK itu bisa digaji menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat. Upaya itu diharapkan bisa goal, agar beban belanja pada APBD bisa ditekan seminimal mungkin. “Jika tim lobi ini sukses, kita bisa mendapat dana transfer tambahan dari pusat. Tapi, jika tidak, ini yang jadi beban ke APBD kita. Bisa saja opsi paling akhir memangkas program di OPD-OPD,” jelas Tabroni.

Selebihnya, menurutnya, Komisi A juga meminta selama pelaksanaan rekrutmen PPPK harus sesuai standard operating procedure (SOP), terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. “Semua proses itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Agar memenuhi objektivitas dan rasa keadilan di masyarakat,” pungkas legislator PDI Perjuangan itu. (mau/c2/bud)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Maulana Ijal

Artikel Terkait

Respon Keluhan Warga, Pemkab Lumajang Prioritaskan Perbaikan Jalan di APBD 2027

Respon Keluhan Warga, Pemkab Lumajang Prioritaskan Perbaikan Jalan di APBD 2027

Bupati Lumajang Indah Amperawati menegaskan perbaikan jalan rusak menjadi salah satu fokus prioritas pembangunan daerah dalam pembahasan Raperda APBD 2027.

Tak Perlu Bebani APBD Rp 100 Miliar, Dispendik Bondowoso Genjot Revitalisasi 165 Sekolah

Tak Perlu Bebani APBD Rp 100 Miliar, Dispendik Bondowoso Genjot Revitalisasi 165 Sekolah

Dispendik Bondowoso mengandalkan program revitalisasi pusat untuk 165 sekolah demi menghemat APBD senilai Rp 100 miliar melalui mekanisme swakelola.

APBD Lumajang 2027 Terbatas tapi Kebutuhan Meningkat, Bupati Indah Tekankan Efisiensi

APBD Lumajang 2027 Terbatas tapi Kebutuhan Meningkat, Bupati Indah Tekankan Efisiensi

Di tengah keterbatasan fiskal dan meningkatnya kebutuhan, Pemkab Lumajang menetapkan delapan prioritas pembangunan serta pengelolaan APBD 2027 yang berorientasi pada hasil nyata.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer