Ada Apa Dibalik PPDB Zonasi?

JAKARTA, RADARJEMBER.ID - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengeluarkan kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) sejak 2017 lalu.

BACA JUGA : Sepak Bola Putri Jember Telan Kekalahan

Jumeri, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek, zonasi sengaja dilakukan untuk mewujudkan pendidikan berkeadilan di tanah air.

Ia mengatakan dalam pelaksanaan PPDB tahun 2022 masih mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021. Mengatur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari TK sampai SMA/SMK.

“Pemerintah masih menggunakan pedoman seperti tahun lalu, Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dan telah dijelaskan bahwa PPDB dilakukan melalui empat jalur yaitu zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan jalur prestasi.” kata Jumeri

Besaran kuota pada setiap jalur PPDB di masing-masing jenjang satuan pendidikan. Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), kuota sebanyak 70 persen dari daya tampung sekolah digunakan untuk zonasi, 15 persen untuk afirmasi, dan 5 persen pada jalur perpindahan orang tua.

Sedangkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), jalur zonasi diberikan kuota sebesar 50 persen dari daya tampung sekolah.Selanjutnya afirmasi 15 persen, serta jalur perpindahan orang tua maksimal 5 persen.

Selebihnya dapat digunakan sebagai jalur prestasi. Pada jalur Zonasi jenjang SD kuota lebih banyak karena di jenjang tersebut belum ada jalur prestasi, berbagi praktik baik dalam pelaksanaan PPDB di tahun-tahun sebelumnya.
Jumeri menyampaikan banyak contoh yang telah dilakukan pemda. Salah satunya dengan kolaborasi bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memastikan keabsahan data.

“Pengalaman di daerah, banyak data siswa yang tidak valid, selain itu juga mengalami kendala jaringan internet sehingga membuka pendaftaran secara luring. Dengan kerja sama melalui Disdukcapil dan Dinas Kominfo maka hal-hal tersebut dapat diminimalisir,” kata Jumeri.(*)

Editor:Winardyasto
Foto:Dery Ridwansah/Jawa Pos.com
Sumber Berita: jawapos.com