Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA: Perjuangkan Harga Cerutu Tetap Stabil
Hanya saja, upaya tersebut masih belum sepenuhnya maksimal. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kemenag Jember Faisol Abrori mengakui bahwa memang ada beberapa hal yang menjadi perhatiannya. Salah satunya pada jaminan mutu pada madrasah khususnya swasta. "Kita harus membangun standardisasi mutu di masing-masing madrasah," jelas Faisol kepada Jawa Pos Radar Jember di kantornya, kemarin.
Pada setiap kali pertemuan dengan pengawas, pihaknya sering menegaskan agar jaminan kualitas itu lebih dikuatkan lagi. Quality assurance, itu perlu dibangun dari setiap lembaga, sehingga bisa berkelanjutan, dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan evaluasi kaitan dengan asuransi quality.
"Setiap madrasah harus mempunyai jaminan kualitas yang harus diberikan kepada masyarakat," terangnya.
Sedikitnya, 98,3 persen madrasah yang ada di Jember di selenggarakan oleh masyarakat, alias swasta. "Mayoritas madrasah yang di kemenag adalah madrasah swasta," imbuhnya.
Dari sini jelas perbedaannya, di mana negeri dibiayai oleh pemerintah, sedangkan swasta masih dilakukan mandiri oleh madrasah masing-masing. Menurut dia sekolah negeri berupa satuan kerja (satker). Pihak sekolah negeri dapat mengusulkan anggaran. Pada madrasah swasta, kemenag mempersiapkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sarana Prasarana (Sim Sarpras), sehingga kebutuhan apapun berkaitan dengan madrasah bisa mengajukan di sana.
"Pengajuannya nanti melalui aplikasi itu, hanya saja biayanya terbatas, karena lebih banyak yang minta daripada anggarannya," ujarnya.
Sebagai informasi jumlah madrasah swasta di Jember terdapat 1.250. Dari banyaknya madrasah di Jember tersebut, belum ada anggaran kabupaten yang mengarah ke infrastruktur. "Sejauh ini kita hanya bisa memberikan rekomendasi bagi yang mengusulkan saja," ujarnya.
Kemudian, jumlah pengawas di jember mulai dari semua tingkatan, dari RA, MI, MTS, MA, hanya sekitar 53 pengawas, jumlah itu sebenarnya masih jauh panggang dari api, mengingat idealnya 1 pengawas membawahi 10 madrasah. "Kita upayakan agar ada penambahan pengawas pada masing-masing madrasah," pungkasnya. (mg6/c1/bud)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



