alexametrics
24.9 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Tanpa Mandat, Plt Kepsek Tak Boleh Teken Ijazah

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Deretan kursi penting yang dijabat pelaksana tugas (Plt) di Jember masih terus berlangsung. Pun demikian dengan Plt kepala sekolah. Nah, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari, para pelaksana tugas ini diminta untuk berhati-hati dalam menandatangani ijazah.

Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD Jember Edy Cahyo Purnomo kepada Jawa Pos Radar Jember. Menurut dia, Plt kepsek tidak boleh menandatangani ijazah. “Sesuai ketentuan, Plt kepsek tidak boleh, terkecuali mendapatkan surat mandat khusus,” katanya.

Ketentuan itu, lanjut dia, juga telah diatur dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. “Selain itu, juga diperkuat oleh Peraturan Sekretaris Jenderal (Persesjen) Kemendikbud Nomor 5 Tahun 2020,” papar pria yang akrab dipanggil Ipung tersebut.

Mobile_AP_Rectangle 2

Berdasarkan ketentuan tersebut, anggota dewan mengingatkan kepada semua Plt kepsek yang tidak memiliki surat mandat khusus agar tidak meneken ijazah. “Solusinya, Plt kepsek harus dapat mandat itu. Kami mengingatkan agar penandatanganan ijazah tidak menjadi masalah di kemudian hari,” papar Ipung.

Terpisah, Kepala MKKS SMPN Jember Syaiful Bahri menyampaikan, kaitan boleh tidaknya Plt kepsek menandatangani ijazah memang telah diatur. Hal itu juga telah menjadi perhatian dunia pendidikan. “Ada ketentuannya. Harus punya nomor registrasi kepala sekolah (NRKS). Itu untuk mengelola dana BOS dan tanda tangan ijazah,” katanya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Deretan kursi penting yang dijabat pelaksana tugas (Plt) di Jember masih terus berlangsung. Pun demikian dengan Plt kepala sekolah. Nah, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari, para pelaksana tugas ini diminta untuk berhati-hati dalam menandatangani ijazah.

Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD Jember Edy Cahyo Purnomo kepada Jawa Pos Radar Jember. Menurut dia, Plt kepsek tidak boleh menandatangani ijazah. “Sesuai ketentuan, Plt kepsek tidak boleh, terkecuali mendapatkan surat mandat khusus,” katanya.

Ketentuan itu, lanjut dia, juga telah diatur dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. “Selain itu, juga diperkuat oleh Peraturan Sekretaris Jenderal (Persesjen) Kemendikbud Nomor 5 Tahun 2020,” papar pria yang akrab dipanggil Ipung tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, anggota dewan mengingatkan kepada semua Plt kepsek yang tidak memiliki surat mandat khusus agar tidak meneken ijazah. “Solusinya, Plt kepsek harus dapat mandat itu. Kami mengingatkan agar penandatanganan ijazah tidak menjadi masalah di kemudian hari,” papar Ipung.

Terpisah, Kepala MKKS SMPN Jember Syaiful Bahri menyampaikan, kaitan boleh tidaknya Plt kepsek menandatangani ijazah memang telah diatur. Hal itu juga telah menjadi perhatian dunia pendidikan. “Ada ketentuannya. Harus punya nomor registrasi kepala sekolah (NRKS). Itu untuk mengelola dana BOS dan tanda tangan ijazah,” katanya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Deretan kursi penting yang dijabat pelaksana tugas (Plt) di Jember masih terus berlangsung. Pun demikian dengan Plt kepala sekolah. Nah, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari, para pelaksana tugas ini diminta untuk berhati-hati dalam menandatangani ijazah.

Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD Jember Edy Cahyo Purnomo kepada Jawa Pos Radar Jember. Menurut dia, Plt kepsek tidak boleh menandatangani ijazah. “Sesuai ketentuan, Plt kepsek tidak boleh, terkecuali mendapatkan surat mandat khusus,” katanya.

Ketentuan itu, lanjut dia, juga telah diatur dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. “Selain itu, juga diperkuat oleh Peraturan Sekretaris Jenderal (Persesjen) Kemendikbud Nomor 5 Tahun 2020,” papar pria yang akrab dipanggil Ipung tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, anggota dewan mengingatkan kepada semua Plt kepsek yang tidak memiliki surat mandat khusus agar tidak meneken ijazah. “Solusinya, Plt kepsek harus dapat mandat itu. Kami mengingatkan agar penandatanganan ijazah tidak menjadi masalah di kemudian hari,” papar Ipung.

Terpisah, Kepala MKKS SMPN Jember Syaiful Bahri menyampaikan, kaitan boleh tidaknya Plt kepsek menandatangani ijazah memang telah diatur. Hal itu juga telah menjadi perhatian dunia pendidikan. “Ada ketentuannya. Harus punya nomor registrasi kepala sekolah (NRKS). Itu untuk mengelola dana BOS dan tanda tangan ijazah,” katanya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/