Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Dispendik Jember Berani PTM untuk SMP, Tapi Harus...

I
Penulis: Ivona❯
“Seluruh sekolah negeri sudah melakukan PTM terbatas. Tapi, pada prisipnya untuk tatap muka harus vaksin dulu. Sekarang sudah 90 persen lebih.” Nur Hamid - Kabid SMP Dispendik Jember
“Seluruh sekolah negeri sudah melakukan PTM terbatas. Tapi, pada prisipnya untuk tatap muka harus vaksin dulu. Sekarang sudah 90 persen lebih.” Nur Hamid - Kabid SMP Dispendik Jember
JEMBER LOR, RADARJEMBER.ID – Vaksinasi menjadi syarat utama agar sekolah bisa melakukan pembelajaran tatap muka (PTM). Baik kepada guru maupun siswanya. Di Jember, saat ini hampir semua sekolah jenjang SMP telah mengikuti vaksinasi. Dari 374 SMP yang ada, sebanyak 90 persen di antaranya sudah melakukan vaksinasi. Sisanya masih dalam proses penyelesaian. Ini artinya pelaksanaan PTM untuk semua sekolah sudah di depan mata.

Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember Nur Hamid mengatakan, pemerintah daerah menargetkan vaksinasi rampung di semua sekolah pada waktu dekat. Kendati demikian, PTM masih belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh. Sebab, perubahan status wilayah cukup dinamis.

Solusinya, PTM dilakukan dengan skema 50 persen luring dan 50 persen daring. Rasio jumlah siswa yang melakukan pembelajaran secara langsung ini dapat bertambah jika seluruh sekolah sudah melakukan vaksinasi. “Seluruh sekolah negeri sudah melakukan PTM terbatas. Tapi, pada prisipnya untuk tatap muka harus vaksin dulu. Sekarang sudah 90 persen lebih,” ungkap Nur Hamid, belum lama ini.

Nantinya, kata dia, akan ada penambahan jumlah murid yang dapat melakukan PTM, seiring kondisi pandemi di Jember yang kian melandai. Ia berharap, nantinya PTM dapat dilakukan 100 persen. Setiap siswa dapat melakukan pembelajaran tatap muka dua jam per hari dalam sepekan. “Maksud 100 persen itu anak mendapat pembelajaran selama satu minggu penuh, meski hanya dua pelajaran. Kalau sekarang kan hanya dua kali sepekan,” tutur Nur Hamid.

Ia mengungkapkan, masih ada beberapa wali murid yang tidak menghendaki anaknya melakukan vaksinasi. Alasannya beragam. Mulai dari meragukan vaksin, dan kondisi siswa yang tidak memungkinkan. “Orang tua yang tidak mengizinkan juga masih ada. Tapi, tidak banyak seperti dulu,” bebernya.

Golongan siswa seperti ini, menurut dia, akan mendapatkan pelayanan secara daring. Disertai dengan pembinaan dan pemahaman mengenai vaksinasi. Sebab, kasus di lapangan, lambat laun orang tua bakal memberikan izin anaknya untuk mendapat vaksinasi. Selebihnya, ada golongan siswa yang berhalangan lantaran usianya kurang dari 12 tahun. Ada pula yang tidak bisa vaksin lantaran dalam kondisi sakit karena penyakit tertentu. Golongan ini sangat minim.

Reporter : Dian Cahyani

Fotografer : Dian Cahyani

Editor : Mahrus Sholih

 

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Cara SMPN 2 Gumukmas Jember Merajut Kembali Kedekatan Ayah dan Anak, lewat KACA tiap Jumat Legi

Cara SMPN 2 Gumukmas Jember Merajut Kembali Kedekatan Ayah dan Anak, lewat KACA tiap Jumat Legi

Ada waktu yang tak selalu bisa dibeli dengan uang, yakni kesempatan untuk hadir bagi anak. Dari kebiasaan sederhana mengantar ke sekolah, SMPN 2 Gumukmas berusaha menghidupkan kembali kedekatan ayah dan anak melalui KACA

Jangan Asal Ikuti Penyedia, Kejari Bondowoso Ingatkan Kepala Sekolah Punya Kewenangan

Jangan Asal Ikuti Penyedia, Kejari Bondowoso Ingatkan Kepala Sekolah Punya Kewenangan

Adi menambahkan, pihak yang merasa dirugikan akibat pencatutan nama atau pencemaran nama baik memiliki hak untuk menempuh jalur hukum.

Gencarkan Edukasi Keamanan Pangan MBG, Balai POM di Jember Libatkan Kader Sekolah dan Posyandu

Gencarkan Edukasi Keamanan Pangan MBG, Balai POM di Jember Libatkan Kader Sekolah dan Posyandu

Kader Keamanan Pangan yang dibentuk Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Jember mulai turun langsung ke sekolah-sekolah untuk mengenalkan cara memastikan makanan MBG tetap aman, sehat, dan layak dikonsumsi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer