Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Protes itu mencuat ke permukaan setelah ada surat pernyataan penolakan pembayaran iuran PGRI melalui rekening bank dari guru di SMPN 2 Balung beredar. Foto surat pernyataan ini tersebar di grup WhatsApp. Namun, nama terang sengaja ditutup sehingga tidak diketahui siapa anggota atau guru yang melayangkan keberatan tersebut.
Surat tertanggal 4 Oktober 2021 ini menjelaskan, guru tersebut tidak bersedia membayar melalui bank yang nantinya memotong otomatis gaji mereka sebesar Rp20 ribu. Namun, mereka bersedia membayar manual melalui pengurus ranting PGRI di masing-masing kecamatan.
Beberapa anggota PGRI mengaku kewajiban membayar iuran itu hanya dibebankan kepada guru PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sedangkan untuk honorer ditangguhkan alias tidak diwajibkan.“Bagi yang PNS sama PPPK saja. Bagi yang honorer tidak,” kata Trio, salah satu anggota PGRI yang merupakan guru honorer.
Ketua PGRI Jember Supriyono mengatakan, surat pernyataan yang beredar itu bukan berarti guru anggota PGRI tidak menghendaki adanya iuran. Namun, mereka memilih membayar secara langsung. “Iuran dibayar secara langsung (melalui bendahara ranting atau cabang, Red). Itu pun karena dikondisikan,” ungkapnya.
Sejatinya, hal ini sudah berlangsung selama dua tahun belakangan. Selama itu pula, iuran wajib disetorkan melalui bendahara cabang di 31 kecamatan. Namun, hanya empat kecamatan yang rutin melakukan pembayaran. Lainnya macet. Dengan metode pembayaran seperti itu, dia menuturkan, anggota PGRI cenderung meremehkan dan melalaikan untuk melakukan pembayaran iuran bulanan.
“Paling yang rutin bayar empat kecamatan. Makanya ada ide untuk membayar melalui Bank Jatim. Karena memang ada pihak yang tidak berkenan (oknum, Red) yang mengondisikan,” tudingnya. Oknum inilah yang dia sebut memengaruhi guru agar menolak pola pembayaran yang langsung dipotong melalui bank.
Sebenarnya, Supriyono memaparkan, kewajiban membayar iuran ini telah lama ada. Sebab, telah diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD-ART) PGRI. Kewajiban ini juga dibebankan kepada seluruh anggota PGRI.Baik yang berstatus honorer, PNS, maupun PPPK. Hingga saat ini jumlah anggota PGRI Jember telah mencapai sekitar 6.500 orang.
“Siapa pun yang sudah menunjukkan diri sebagai anggota PGRI mendapatkan hak dan kewajiban. Kewajibannya membayar iuran. Haknya mendapat perlindungan hukum, diperjuangkan kesejahteraannya, dan banyak hak lainnya,” jelas Supriyono kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin (11/10).
Dia menguraikan, dari dana Rp20 ribu itusebenarnya tidak utuh diterima oleh PGRI kabupaten. Melain dialirkan pada enam pos kegiatan PGRI. Perinciannya, sebesar Rp 6.000 dialokasikan untuk PGRI tingkat ranting, Rp6.000 untuk PGRI cabang atau tingkat kecamatan, Rp 3.000untuk PGRI kabupaten dan Rp 3.000 untuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI. Sisanya, untuk PGRI provinsi sebesar Rp 1.200, dan untuk PGRI pusat Rp 800. “Rp 20 ribu itu dibagi- bagi,” ungkapnya.
Nantinya, kata dia, pendanaan itu akan ada pertanggung jawaban melalui rapat forum besar. Misalnya, pertanggung jawaban penggunaan dana PGRI pusat melalui kongres besar. Kemudian, pertanggung jawaban ditingkat provinsi dilakukan setiap lima tahun sekali melalui kongres provinsi. “Kemudian kabupaten juga mempertanggungjawabkannya. Itu ada setiap di laporan. Begitu pun forum ranting dan cabang. Jadi ada laporannya melalui forum masing-masing,” jelasnya.Top of Form
Reporter : Dian Cahyani
Fotografer : Delfi Nihaya
Editor : Mahrus Sholih
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



