Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sekolah Dasar (SD) di Jember Belum Boleh PTM Karena Ini

I
Penulis: Ivona❯
Photo
Photo
JEMBER LOR, RADARJEMBER.ID – Syarat vaksinasi bagi sekolah yang ingin menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) menghambat keinginan siswa SD untuk belajar di sekolah. Sebab, hingga saat ini belum ada regulasi yang membolehkan vaksin diberikan kepada anak berusia di bawah 12 tahun. Karena itu, pemerintah hanya mengizinkan PTM bagi pelajar tingkat SMP dan SMA.

Bupati Jember Hendy Siswanto menjelaskan, PTM untuk SD masih belum bisa dilakukan. Sebab, mereka belum bisa divaksin. “PTM SD masih belum bisa. Belum bisa divaksin, khawatir ada klaster dari SD seperti di Jawa Tengah,” jelasnya.

Ia mengatakan, lantaran pembelajaran sudah terbiasa daring, maka lebih diutamakan melakukan pembelajaran secara virtual. Sebab, syarat untuk melakukan PTM adalah telah melakukan vaksinasi. “SMP yang udah vaksin diberi izin. Yang belum tidak boleh. Kebijakan lanjutan akan didiskusikan bersama gugus tugas,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember Endang Sulistyowati menyampaikan hal senada. Menurut dia, PTM SD bisa dilakukan jika sudah ada kejelasan vaksinasi untuk siswa yang berusia di bawah 12 tahun. Atau adanya aturan resmi diperbolehkannya PTM.

Sekolah- sekolah yang memaksakan diri untuk melakukan PTM, dia mengungkapkan, harus dihentikan. Sebab, memang belum ada aturan resmi yang memperbolehkan. “Sudah tidak ada sekolah-sekolah yang PTM pakai seragam. Sudah kami beri pengertian,” paparnya, kemarin (29/9).

Kendati begitu, pemerintah daerah tetap memberi kelonggaran bagi sekolah yang mengalami kendala dalam proses pembelajaran daring. Jika pada saat PPKM level 4 lalu keberadaan guru keliling (guling) tidak diperbolehkan karena khawatir menimbulkan klaster baru, namun kini aktivitas guru mendatangi langsung rumah-rumah siswa itu sudah diizinkan kembali. Syaratnya, kondisinya benar-benar mendesak. “Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, guling diperbolehkan dengan tetap mematuhi protokol Covid-19,” ujarnya.

Ia menegaskan, diperbolehkannya guru keliling tersebut bukan anjuran bagi semua sekolah. Namun, khusus bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan saja. Seperti lembaga pendidikan di daerah pinggiran yang terhambat sinyal atau kawasan blank spot, juga terkendala perangkat telekomunikasi. Misalnya murid tidak memiliki ponsel pintar sebagai sarana pembelajaran virtual tersebut.

Reporter : Dian Cahyani

Fotografer : Dokumentasi Radar Jember

Editor : Mahrus Sholih

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Cara SMPN 2 Gumukmas Jember Merajut Kembali Kedekatan Ayah dan Anak, lewat KACA tiap Jumat Legi

Cara SMPN 2 Gumukmas Jember Merajut Kembali Kedekatan Ayah dan Anak, lewat KACA tiap Jumat Legi

Ada waktu yang tak selalu bisa dibeli dengan uang, yakni kesempatan untuk hadir bagi anak. Dari kebiasaan sederhana mengantar ke sekolah, SMPN 2 Gumukmas berusaha menghidupkan kembali kedekatan ayah dan anak melalui KACA

Jangan Asal Ikuti Penyedia, Kejari Bondowoso Ingatkan Kepala Sekolah Punya Kewenangan

Jangan Asal Ikuti Penyedia, Kejari Bondowoso Ingatkan Kepala Sekolah Punya Kewenangan

Adi menambahkan, pihak yang merasa dirugikan akibat pencatutan nama atau pencemaran nama baik memiliki hak untuk menempuh jalur hukum.

Gencarkan Edukasi Keamanan Pangan MBG, Balai POM di Jember Libatkan Kader Sekolah dan Posyandu

Gencarkan Edukasi Keamanan Pangan MBG, Balai POM di Jember Libatkan Kader Sekolah dan Posyandu

Kader Keamanan Pangan yang dibentuk Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Jember mulai turun langsung ke sekolah-sekolah untuk mengenalkan cara memastikan makanan MBG tetap aman, sehat, dan layak dikonsumsi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer