Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menurut Nur Hasan, jika pemkab memaksakan ketentuan baru itu, maka beasiswa terhadap belasan ribu mahasiswa itu akan diputus, dan mereka harus mendaftar ulang untuk memperebutkan jatah 5.000 beasiswa pemkab. Padahal, pihaknya banyak menerima aduan terkait para penerima beasiswa yang terpaksa cuti sementara karena tak mampu membayar uang kuliah tunggal (UKT) setelah aliran beasiswa dari pemkab berhenti.
“Kami menerima aduan mahasiswa yang terpaksa putus kuliah karena tidak bayar UKT. Karena beasiswa berhenti,” Ungkap Nur Hasan seusai melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) Pemkab Jember, (29/7) kemarin.
Politisi PKS ini mengungkapkan, memang ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada penyaluran beasiswa periode sebelumnya, sehingga pemerintah daerah harus mengembalikan uang sebanyak Rp 36 juta terhadap 30 lebih mahasiswa. Termasuk di dalamnya ada mahasiswa yang sudah lulus. Beberapa universitas juga telah mengembalikan sebagian UKT mahasiswa yang diketahui menerima beasiswa ganda. “Di Bondowoso juga sudah dikembalikan uangnya. Karena dia sudah lulus. Dan ini tidak banyak,” ujarnya.
Meski begitu, jelas Nur Hasan, dengan adanya temuan ini, bukan berarti jumlah 12.700 penerima beasiswa tersebut melakukan kecurangan, sehingga nama mereka hilang atau dihapus dari daftar penerima beasiswa yang sudah tercatat sebelumnya. “Tidak apa-apa mereka diregistrasi lagi. Tapi yang dulu jangan dianggap hilang. Dan existing hari ini, sebanyak 12.700 itu dianggap nol,” terang wakil rakyat asal Kecamatan Gumukmas itu.
Dia meminta, pemkab hanya menghapus nama penerima yang diketahui mendapatkan beasiswa ganda. Atau yang diketahui melakukan kecurangan. Selain itu, jangan. Sebab, sebagian besar dari belasan ribu penerima beasiswa ini berasal dari keluarga tidak mampu. “Jangan anggarannya yang dipangkas habis,” paparnya.
Oleh karenanya, dalam rapat dengar pendapat tersebut, Komisi D sepakat bahwa para penerima beasiswa sebanyak 12.700 ini tetap diverifikasi untuk mendapat beasiswa kembali. Jika di antaranya ada yang curang, maka Dispendik berhak untuk menghapus yang bersangkutan dari daftar penerima beasiswa pemkab. “Bukan mereka (penerima beasiswa terdahulu, Red) mendaftar ulang, kemudian diseleksi lagi dan ditambah pendaftar baru 5.000. Itu kan ngenes,” bebernya.
Berkenaan dengan besaran yang akan diterima oleh mahasiswa, Nur Hasan menyatakan, hal itu akan disesuaikan dengan kebutuhan UKT tiap mahasiswa. Ia menilai bahwa rencana pemangkasan dana yang dikucurkan menjadi Rp 5 juta per tahun untuk tiap mahasiswa tidak ideal. Sebab, besaran UKT tiap program studi dalam satu kampus saja berbeda-beda. Apalagi berbeda perguruan tinggi. “Biaya hidup itu (tidak apa-apa, Red) dihapus. Tapi, kalau nerima Rp 5 juta per tahun ya janganlah. Kan tiap UKT berbeda,” pungkasnya.
Sorotan anggota dewan dua periode ini merujuk pada rencana pemkab yang bakal menggelontorkan Rp 25 miliar untuk 5.000 penerima beasiswa. Setiap penerima akan mendapatkan Rp 5 juta per tahun sebagai biaya UKT. Besaran nilai beasiswa ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika tahun lalu mencakup biaya hidup untuk mahasiswa, sekarang komponen tersebut dihapus.
Tak hanya tentang besaran dana, sasaran beasiswa itu juga berbeda dengan tahun sebelumnya. Kini, hanya khusus mahasiswa yang menempuh jenjang pendidikan strata 1 (S-1), diploma 4 (D-4), dan diploma 3 (D-3). Pada periode ini tidak ada lagi alokasi untuk mahasiswa yang sedang menempuh jenjang strata 2 (S-2).
Perbedaan lainnya adalah mengenai alur atau skema yang berlaku. Beasiswa diperuntukkan mahasiswa yang kampusnya telah bekerja sama atau sedang mengelola program pemerintah daerah. Namun, untuk mahasiswa yang berkuliah di luar kampus yang berkerja sama dengan pemerintah daerah, tetap dapat mengikuti beasiswa melalui program prestasi.
Mahasiswa juga harus memilih satu jenis beasiswa yang diikuti. Jika terdeteksi yang bersangkutan mengikuti atau mendapat beasiswa lain, maka secara otomatis akan gugur mendapat beasiswa pemkab.
Sebelumnya, Kepala Dispendik Pemkab Jember Bambang Haryono mengungkapkan, penerima yang sebelumnya telah mendapat beasiswa tetap dapat menerima beasiswa lagi jika melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan yang disyaratkan pada periode ini. Penerima juga tidak akan diminta untuk melakukan kerja-kerja sosial berupa pendataan. “Kalau mahasiswanya sudah delapan semeter, kami cut beasiswanya,” pungkas Bambang.
Reporter : Dian Cahyani
Fotografer : -
Editor : Mahrus Sholih
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



