Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemenuhan Keamanan Anak Masih Terkendala Anggaran

R
Penulis: Radar Digital❯
MENJELASKAN: Ketua Umum Forum Anak Jember (FAJ) Nadia Anggita Hardianzah kala menyampaikan beberapa poin terkait komitmen untuk melakukan perluasan pembentukan forum anak desa.
MENJELASKAN: Ketua Umum Forum Anak Jember (FAJ) Nadia Anggita Hardianzah kala menyampaikan beberapa poin terkait komitmen untuk melakukan perluasan pembentukan forum anak desa.
JEMBER, RADARJEMBER.ID - Sasaran pembentukan forum anak desa masih terus digaungkan demi merealisasikan desa layak untuk pemenuhan hak-hak anak. Salah satunya dilakukan oleh Forum Anak Jember (FAJ) yang menargetkan pembentukan 248 forum anak tingkat desa.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum FAJ Nadia Anggita Hardianzah. Pihaknya akan terus mengampanyekan dengan intens ke berbagai komunitas dan perkumpulan mengenai eksistensi Forum Anak Jember. Sekaligus membentuk forum anak desa yang akan dilakukan secara masif, sehingga kampanye dan edukasi untuk pemenuhan hak anak dapat dilakukan secara maksimal dan pemenuhan hak anak terpenuhi.

“Saat ini forum anak desa ada 78. Nantinya akan diperluas lagi di Jember utara dan di Jember selatan. Sedangkan forum anak kecamatan ada tujuh,” kata Nadia.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Suprihandoko mengungkapkan bahwa adanya reformasi Forum Anak Jember (FAJ) merupakan semangat baru untuk lebih optimal memberikan pemahaman untuk pemenuhan hak anak. Utamanya untuk memberikan edukasi pencegahan pernikahan dini. “Domainnya adalah pengarusutamaan hak anak. Aspirasi anak bisa terfasilitasi di sana,” kata Suprihandoko, Senin (5/7).

Dalam beberapa kesempatan forum kabupaten layak anak (KLA), dijelaskan bahwa pemenuhan hak anak yang paling utama adalah memberikan rasa aman. Minimal, anak dapat secara mandiri dan berani berangkat ke sekolah tanpa diantar oleh orang tua. Sementara, orang tua tidak khawatir membiarkan anak berangkat ke sekolah tanpa pendampingannya. Namun, hingga saat ini hal tersebut belum dapat diimplementasikan.

Suprihandoko menyebut bahwa hal itu dipengaruhi oleh besar kecilnya anggaran yang responsif untuk hak anak. Dirinya tidak menyebutkan secara spesifik besaran anggaran untuk alokasi pemenuhan kebutuhan akan keamanan yang responsif hak anak. “Ini berkaitan dengan anggaran yang responsif untuk hak anak. Ini tidak mudah, tapi menjadi prioritas kami,” imbuhnya.

 

 

Jurnalis : Dian Cahyani
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

Advertisement
Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Ia menilai keberlanjutan program sangat bergantung pada soliditas koordinasi antara dinas dan jajaran kecamatan.

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk para kiai dan pengasuh pondok pesantren, mendorong pemerintah daerah untuk lebih akomodatif terhadap pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang selama ini dinilai masih luput

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer