Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Waspada SK Palsu agar Bisa Ikut PPPK

R
Penulis: Radar Digital❯
Photo
Photo
JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) banyak menarik golongan guru untuk mengikutinya. Terlebih, para guru yang baru diangkat dan masih berstatus honorer.

Nah, salah satu syarat untuk dapat ikut seleksi PPPK adalah guru yang bersangkutan telah tercantum sebagai guru di dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Namun, tidak secara otomatis guru tersebut memiliki Nomor Unik Pendidik dan Kependidikan (NUPTK). Padahal proses input data di Dapodik tidaklah mudah. Syarat utamanya, guru harus memiliki masa kerja dengan durasi waktu tertentu. Yaitu minimal dua tahun masa mengajar.

Berdasarkan data yang dihimpun dari kalangan guru sekolah swasta di bawah Dinas Pendidikan, diketahui bahwa durasi waktu untuk mendapatkan NUPTK cukup beragam. Beberapa guru lain dari lembaga pendidikan yang berbeda mengungkapkan bahwa baru bisa memproses NUPTK setelah mengajar lebih dari dua tahun. “Minimal mengajar lima tahun baru bisa punya NUPTK,” kata Eli, guru Biologi salah satu SMP swasta di Puger, kepada Jawa Pos Radar Jember, Rabu (9/6). Sehingga, lanjut dia, secara otomatis para guru honorer yang masih baru atau masa mengajarnya kurang dari satu tahun tidak dapat mengikuti PPPK.

Jika dibandingkan, gaji guru honorer tanpa mengikuti seleksi PPPK berkisar Rp 1 juta. Namun, jika guru tersebut mengikuti seleksi, maka yang bersangkutan berkesempatan mendapat gaji sebesar Rp 1,5 juta per bulan. “Sementara honorer kalau sudah dapat NIP dari sekolah bisa sekitar Rp 900 ribu. Kalau ikut PPPK itu mungkin sekitar Rp 1,5 juta,” tambah Eli.

Dengan persyaratan ini, muncul kecenderungan bahwa secara tidak langsung hal tersebut dapat mempersempit peluang para guru honorer baru untuk ikut PPPK. Kondisi inilah yang kemudian membuat adanya fenomena pembuatan surat keterangan palsu untuk bisa mendapat NUPTK dan terdata di Dapodik.

Alurnya, sekolah yang memiliki beberapa guru honorer baru mengeluarkan surat keterangan bahwa guru-guru tersebut telah mencapai masa kerja lima tahun. Selanjutnya, surat tersebut diserahkan ke Dinas Pendidikan, untuk selanjutnya dapat melakukan akses input data di Dapodik dan melakukan pembuatan NUPTK.

Sejatinya, penerbitan SK ini bukanlah hal baru lagi. Beberapa kali kepala sekolah melakukan penerbitan untuk keperluan administratif lainnya. Sehingga, beberapa sumber keterangan yang tak lain adalah guru, optimistis cara ini dapat berhasil untuk menjadi tiket mendaftar PPPK. “Sebelum-sebelumya juga pernah. Jadi, biasanya saja,” ujar salah seorang guru sekolah negeri di Kecamatan Kencong yang enggan disebutkan namanya.

Sumber lainnya dari sekolah swasta yang berada di kawasan kota mengungkapkan bahwa dalam perekrutan PPPK, sekolahnya tidak memberikan lampu hijau bagi guru-guru yang masih terhitung baru. Atau hanya memiliki masa mengajar kurang dari satu tahun. “Guru baru di sini tidak ikut PPPK. Jadi, sementara dihitung pengabdian,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Dian Cahyani
Fotografer : Dok. Radar Jember
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pemerintah Siapkan 150 Ribu Formasi CPNS 2026 Bulan Ini, Fresh Graduate Auto Punya Peluang Emas!

Pemerintah Siapkan 150 Ribu Formasi CPNS 2026 Bulan Ini, Fresh Graduate Auto Punya Peluang Emas!

Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 diperkirakan membuka sekitar 150.000 formasi untuk memenuhi kebutuhan aparatur di berbagai instansi pemerintah. Pemerintah menargetkan pengumuman pembukaan seleksi dapat d

Berencana Ikut Seleksi CPNS 2026? Berikut Deretan Formasi yang Diprioritaskan Oleh Pemerintah

Berencana Ikut Seleksi CPNS 2026? Berikut Deretan Formasi yang Diprioritaskan Oleh Pemerintah

Pemerintah mulai mengungkap sejumlah jabatan yang menjadi prioritas dalam rencana rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026. Kebutuhan pegawai kali ini mencakup beberapa bidang, mulai dari tenaga teknis hingga te

Lolos Passing Grade CPNS Belum Tentu Lanjut ke SKB, Ini Penentunya

Lolos Passing Grade CPNS Belum Tentu Lanjut ke SKB, Ini Penentunya

Memenuhi nilai ambang batas atau passing grade Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) belum menjamin peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dapat melanjutkan ke tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Peserta juga harus memenu

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer