Minta Kaji Ulang Ujian Luring

JEMBER, RADARJEMBER.ID - Pelaksanaan ujian penilaian akhir tahun (PAT) SMP yang rencananya berlangsung luring menuai pro dan kontra. Ada yang menilai, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP mengambil keputusan sepihak dan tidak mempertimbangkan kondisi pandemi. Selain itu, keputusan tersebut juga dianggap tidak berdasar karena tidak disertai perintah tertulis dari Dinas Pendidikan (Dispendik) atau Bupati Jember.

Ketua Forum Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur Ilham Wahyudi mengungkapkan, pelaksanaan PAT luring itu perlu dikaji ulang. Sebab, sebelumnya tidak ada imbauan atau edaran resmi dari Dispendik untuk melaksanakannya. Pemberitahuan hanya dibagikan melalui pesan berantai WhatsApp.

Guru honorer salah satu SMP di Jember ini mengungkapkan, dalam pengumuman tersebut disebutkan bahwa PAT dilakukan secara luring. Dasarnya adalah keputusan bupati bahwa PTM dapat dilakukan setelah Idul Fitri. “Pengumuman ini kan tidak resmi. Kecuali kalau ada surat edaran dari Dinas Pendidikan,” ungkap Ilham, kemarin (1/6).

Dia menyatakan, jika PAT dilakukan secara luring, maka potensi penularan Covid-19 di kalangan pelajar akan tinggi. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk selanjutnya muncul klaster baru di kalangan siswa. “Apalagi guru-gurunya juga belum divaksin semua. Saya masih divaksin satu kali,” tuturnya.

Ilham merasa, PAT lebih aman dilakukan secara daring melalui Google Form. Mekanisme ini dapat meredam potensi penyebaran Covid-19 di kalangan pelajar. Selain itu, biaya yang dikeluarkan sekolah juga minim. “Kalau luring, sekolah keluar biaya untuk bayar soal-soalnya. Kalau daring cukup pakai Google Form. Lebih hemat. Apalagi ini juga dalam kondisi pandemi,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala SMP 1 Ambulu Edi Supranoto mengatakan, sejatinya mekanisme PAT ini sudah dirembuk dengan kepala sekolah lain melalui MKKS. Namun, pihaknya tidak berani menggelar PAT luring. Sebab, tidak ada surat edaran dari bupati atau Dispendik untuk melaksanakannya. "Sehingga kami akan melakukan PAT secara daring. Jika ada surat imbauan, maka kami ikuti," katanya, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Edi mengaku telah menerima kiriman soal ujian PAT kelas VII, beberapa hari lalu. Untuk kelas VIII, ia masih belum mendapatkannya.

Sementara itu, Ketua MKKS SMP Negeri Jember Syaiful Bahri menjelaskan, imbauan pelaksanaan PAT luring ini telah melalui proses musyawarah yang panjang antarkepala sekolah. Imbauan luring itu juga bukan berarti sekolah melakukan PAT secara tatap muka. "Luring itu luar jangkauan. Misalnya, siswa mengambil soal di sekolah. Lalu, dikerjakan di rumah. Secara mekanisme, itu hak sekolah nantinya. Apakah mau dilaksanakan secara luring atau daring," jelasnya.

Menurut dia, pelaksanaan PAT luring ini semata-mata untuk mematuhi kalender akademik. Apalagi sebelumnya, Dispendik telah menjanjikan akan diberlakukan pembelajaran tatap muka (PTM) seusai simulasi. Namun, hingga kini tidak ada surat edaran.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang SMP Dispendik Jember Nur Hamid menyatakan, pengaturan tentang mekanisme PAT sebenarnya ada pada setiap sekolah. Dispendik tidak memberikan intervensi. Sebab, jika hal itu dilakukan, maka secara tidak langsung dinas membatasi hak dan wewenang setiap sekolah. "Pada prinsipnya, dinas memberikan keleluasaan sebesar-besarnya kepada kepala sekolah. Mungkin ini hanya kurang sepaham saja antarguru," ucapnya.

Mengenai pelaksanaan PTM, Nur Hamid memaparkan, melalui aturan bupati, sekolah dapat melaksanakannya sejak tanggal 14 Juni. Namun, dia tidak menjelaskan boleh tidaknya jika PAT dilaksanakan secara luring sebelum tanggal 14 itu. "Kami mengatur regulasi saja. Untuk PTM itu bisa dilaksanakan 14 Juni. Sedangkan untuk PAT ini, sekolah berhak menentukan sendiri sebagai sekolah merdeka,” tandasnya.

 

 

Jurnalis : Dian Cahyani
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Mahrus Sholih