Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD Jember Edy Cahyo Purnomo kepada Jawa Pos Radar Jember. Menurut dia, Plt kepsek tidak boleh menandatangani ijazah. "Sesuai ketentuan, Plt kepsek tidak boleh, terkecuali mendapatkan surat mandat khusus," katanya.
Ketentuan itu, lanjut dia, juga telah diatur dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. "Selain itu, juga diperkuat oleh Peraturan Sekretaris Jenderal (Persesjen) Kemendikbud Nomor 5 Tahun 2020," papar pria yang akrab dipanggil Ipung tersebut.
Berdasarkan ketentuan tersebut, anggota dewan mengingatkan kepada semua Plt kepsek yang tidak memiliki surat mandat khusus agar tidak meneken ijazah. "Solusinya, Plt kepsek harus dapat mandat itu. Kami mengingatkan agar penandatanganan ijazah tidak menjadi masalah di kemudian hari," papar Ipung.
Terpisah, Kepala MKKS SMPN Jember Syaiful Bahri menyampaikan, kaitan boleh tidaknya Plt kepsek menandatangani ijazah memang telah diatur. Hal itu juga telah menjadi perhatian dunia pendidikan. "Ada ketentuannya. Harus punya nomor registrasi kepala sekolah (NRKS). Itu untuk mengelola dana BOS dan tanda tangan ijazah," katanya.
Membahas mengenai Plt kepsek, menurut Syaiful, harus ada mandat dalam SK yang dicantumkan dalam klausul tersebut. "Dalam SK Plt, ada klausul diperkenankan menandatangani ijazah. Hal terpenting, harus punya NRKS," ulasnya.
Dengan melihat ketentuan tersebut, diharapkan seluruh kepsek mengecek ulang berkas-berkas miliknya. Apakah sudah memiliki NRKS dan apakah ada mandat bagi mereka yang menjabat Plt kepsek.
Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



