Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wanita yang masih disibukkan dengan kegiatan belajar mengajar secara daring itu adalah kepsek di SD Negeri Kepatihan 02, juga merangkap sebagai guru kelas. “Saya mengajar kelas 2 SD dan begitu hingga sekarang,” ucap wanita yang bergelar sarjana pendidikan tersebut.
Dia mengaku, tugasnya bertambah sejak Maret tahun lalu. Ini setelah dirinya mendapatkan SK Plt kepsek. Sejak saat itu, tanggung jawab yang dia emban menjadi ganda. “Mandat langsung dari bupati terdahulu,” paparnya.
Seiring berjalannya waktu, kini dia telah merangkap menjadi Plt kepsek dan tenaga pengajar selama 1 tahun 3 bulan. Bahkan, selama rangkap jabatan itu, dirinya tak ada pengurangan jam mengajar. “Full mengajar dalam sehari,” ucapnya.
Kondisi seperti ini juga dialami oleh Plt kepsek lain di Jember. Mereka tak hanya menakhodai lembaga, tapi juga menjadi tenaga pengajar. Hal ini tentu berbeda dengan kepsek definitif yang tanggung jawabnya hanya menggawangi manajemen sekolah.
Menurut Sudarti, menjabat Plt sekaligus mengajar, beban kerjanya cukup berat. Sebab, selain punya tanggung jawab sebagai guru dalam membimbing, mendidik, serta mengajar siswa, dia juga punya tanggung jawab agar manajemen sekolah tetap berjalan dengan baik.
Artinya, sebagai pemimpin di sekolah, dia juga punya kewajiban mengawal guru yang lain agar bisa melaksanakan tugas sebagai pendidik yang profesional. Sebab, belum adanya kepsek definitif ditambah kurangnya tenaga pengajar, menjadi tantangan yang tidak mudah bagi dirinya untuk memajukan lembaga. “Saat ini, kami masih kekurangan tenaga pendidik sebanyak lima orang guru kelas,” terang Sudarti.
Meski begitu, dia mengungkapkan, banyak cerita yang dialami selama lebih setahun ini. Dari sebelumnya hanya menjadi guru kelas, kini Sudarti menjadi tahu bagaimana rumitnya menjabat kepsek karena punya tanggung jawab besar terhadap berlangsungnya pendidikan. Hanya, bertambahnya beban dan tanggung jawab tersebut tak diikuti dengan pemenuhan hak yang memadai.
“Untuk guru kelas, ya gaji yang saya terima tiap bulan. Namun, untuk hak Plt, terus terang tidak ada,” ucapnya sambil tersenyum. Selama ini, memang tidak ada anggaran dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) maupun pemerintah daerah yang dialokasikan untuk tunjangan Plt kepsek. “Jadi, kami kerja ikhlas saja,” tuturnya.
Kendati tidak menerima honor tambahan, tapi Sudarti tidak berharap banyak. Dia hanya meminta pemerintah daerah segera memikirkan kekurangan lima tenaga pengajar di sekolahnya, serta menetapkan kepsek definitif. “Supaya tugas saya tidak rangkap lagi,” tandasnya.
Jurnalis : Isnein Purnomo
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Mahrus Sholih
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



