Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dia mengungkapkan bahwa selama satu tahun belakangan ini banyak perubahan pendidikan yang terjadi. Yang paling menonjol karena pengaruh sistem pembelajaran secara daring. Dengan adanya pembelajaran daring, anak- anak dinilai sudah terlalu bebas dalam bermain. “Tidak ada controlling khusus dari orang tua ataupun guru. Dampaknya, anak akan mengalami degradasi moral yang cukup tajam,” paparnya.
Selain itu, adanya kebijakan moratorium yang mengakibatkan absennya pengangkatan guru yang telah berlangsung selama beberapa tahun belakangan mengakibatkan ketersediaan guru di Jember masih terhitung kurang. Supriyono menganggap, adanya SK bupati yang telah turun, beberapa waktu lalu, menjadi angin segar bagi sebagian guru honorer. Baik dari segi finansial maupun dalam bidang penempatan tugas mengajar. Sebab, walaupun belum ada pengangkatan guru PNS, namun nasib guru honorer masih mendapat perhatian.
Untuk merespons keprihatinan atas degradasi moral yang menimpa anak-anak, Wakil Bupati Jember KH MB Firjaun Barlaman menanggapi bahwa adanya lampu hijau untuk pertemuan tatap muka (PTM) sudah menjadi alternatif. Tentunya dengan memenuhi prokes yang diberlakukan.
“Ada laporan perilaku anak didik yang berubah. Maka, kami berupaya mempercepat proses PTM ini. Karakter anak yang tidak bisa disampaikan melalui contoh, agar cepat didapat oleh anak,” papar pria yang akrab disapa Gus Firjaun ini.
Sekretaris Komisi D DPRD Jember Nur Hasan mengungkapkan, selain degradasi moral, efek dari pembelajaran daring adalah hilangnya sosok inspiratif atau idola untuk murid-murid. “Karena daring, tidak ada yang dicontoh,” tuturnya.
Evaluasi krusial lainnya yang disoroti oleh Nur Hasan adalah perlunya peningkatan mutu aparatur sipil negara (ASN). Peningkatan kualitas guru tersebut dapat diejawantahkan melalui bimbingan teknis (bimtek) untuk ASN.
Sayangnya, tahun ini anggaran bimtek ASN cukup minim, yaitu hanya 0,29 persen dari APBD. Namun, pihaknya akan menambah dengan menjadikan anggaran untuk bimtek sebesar 0,5 persen. “Mau tidak mau harus ada peningkatan guru. Mulanya dana bimtek hanya 0,29 persen dari APBD Jember, akan kami jadikan 0,5 persen sesuai standar yang ditetapkan,” lanjutnya.
Pihaknya juga menyinggung mengenai tidak adanya pembangunan fisik ruang atau gedung sekolah. Padahal menurutnya, banyak kerusakan gedung sekolah yang luar biasa.
Jurnalis : Dian Cahyani
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



