Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemberian SK yang bisa menjadi jalan untuk kesejahteraan guru dengan mengikuti sertifikasi, serta penguatan status sebagai GTT/PTT, tetap tak bisa menjawab problem kekurangan guru tersebut. Sebab, kekurangannya mencapai lebih dari seribu tenaga pendidik. Oleh karena itu, pemerintah diminta segera merumuskan solusi. Terlebih pada tahun ajaran baru nanti, kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) bakal berlangsung seluruhnya. Tidak lagi terbatas seperti sekarang.
Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), jumlah sekolah dasar (SD) di Jember tercatat sebanyak 1.037 lembaga. Terdiri atas 131 SD swasta dan 906 SD negeri. Jumlah SMP mencapai 344 lembaga. Di antaranya 94 SMP negeri dan 250 swasta. Sementara, jumlah guru PNS sebanyak 9.130 orang, GTT/PTT 887 orang, dan guru honorer sekolah berjumlah 4.962 orang.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jember Supriyono mengungkapkan, setidaknya ada empat posisi guru mata pelajaran yang paling dibutuhkan saat ini. Bahkan, kata dia, kekurangannya mencapai lebih dari seribu tenaga pendidik. Baik untuk jenjang SD maupun SMP. “Paling krusial adalah kebutuhan akan guru sejarah, olahraga , dan BK. Di tambah guru PAI," katanya.
Menurut Supriyono, saat ini banyak guru di bidang tersebut yang telah purnatugas. Akibatnya, secara otomatis, jumlahnya tidak sepadan dengan kebutuhan yang ada. Kata dia, kekurangan guru itu tidak hanya ada di sekolah perdesaan, tapi juga di perkotaan. Misalnya SD Negeri Kepatihan 02, Kecamatan Kaliwates.
Kepala SD Negeri Kepatihan 02 Sudarti mengatakan, kekurangan guru di lembaganya karena beberapa penyebab. Di antaranya ada yang telah pensiun, mutasi, dan guru honorer yang keluar lantaran diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Total sekolahnya kekurangan lima tenaga pendidik. “Pensiun ada dua, mutasi juga dua. Dan satu guru kena CPNS di Lumajang,” jelasnya.
Jumlah pegawai di SDN Kepatihan 02 ada 15 orang. Guru PNS empat, empat guru kelas non-PNS, dan dua lagi guru olahraga non-PNS. Sisanya operator bantuan operasional sekolah (BOS) dan Dapodik, satu tenaga perpustakaan, satu penjaga, dan satu satpam.
Mengatasi kekurangan guru tersebut, Sudarti menyiasatinya dengan memperbantukan dua guru olahraga non-PNS sebagai guru kelas. Sebab, jumlah rombongan belajar (rombel) di SDN Kepatihan 02 cukup banyak, mencapai 11 rombel. “Jadi, untuk guru olahraga diatasi guru kelas masing-masing. Dan untuk kelas VI yang awalnya dua rombel, kami jadikan satu. Saya juga membantu mengajar,” pungkasnya.
Merespons hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Jember Bambang Haryono mengklaim, SK yang telah diterbitkan itu merupakan bentuk pemerataan kebutuhan guru. Sedangkan untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik, Bambang menyatakan, pemerintah daerah akan melakukan rekrutmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang rencananya diselenggarakan tahun ini. Rekrutmen itu disebutnya bakal menjadi salah satu solusi menjawab kebutuhan guru tersebut. “Kemarin, kami sudah melakukan pemerataan guru melalui SK,” tutur Bambang, belum lama ini.
Jurnalis : Dian Cahyani
Fotografer : Dwi Siswanto
Redaktur : Mahrus Sholih
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



