Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sebagai informasi, akreditasi sekolah menjadi langkah penilaian untuk mengukur kualitas sekolah. Ada delapan aspek yang diperhitungkan, yakni standar isi, standar proses, standar GTK, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar pengelolaan, serta standar kelulusan.
Hal ini menentukan mutu sekolah ada di tingkat apa. Sehingga, ketika satuan lembaga pendidikan akan dilakukan akreditasi, mereka akan totalitas untuk menyiapkan segala berkasnya.
Namun, di lapangan masih ada kasus sekolah yang tidak menyertakan dokumen secara lengkap kala menjalani proses akreditasi. Jika sudah demikian, lembaga sekolah tersebut menyertakan data-data SD lain untuk kemudian dinilai oleh tim pengawas. “Sehingga lembaga itu hanya sulapan. Menggunakan standar isi, standar proses, dan lainnya dengan sekolah lain,” kata salah satu tenaga Dinas Pendidikan yang enggan disebut namanya.
Jika sekolah tidak dapat melewati standar yang ditetapkan, maka dana BOS akan berhenti dialirkan. Pada tahun ini, terdapat lima SD dan lima SMP yang akan diakreditasi. Mulai dari SD Bina Umat Kencong, SD Hidayatur Wurid Wuluhan, SDN Randu Agung 3, dan SD Wahidiyah Ambulu.
SDN Randu Agung 03 merupakan salah satu SDN yang sejatinya telah diakreditasi pada tahun sebelumnya. SDN ini terpaksa harus melakukan akreditasi kembali. Sebab, pada tahun sebelumnya, nilai yang dikantongi lembaga sekolah ini masih kurang. “Sebabnya, nilainya kurang, akhirnya tidak terakreditasi. Makanya dilakukan pembinaan,” lanjutnya.
Terpisah, Wakil Ketua PGRI Jember Dimyati mengungkapkan bahwa secara prinsip keinginan lembaga sekolah untuk mendapat akreditasi perlu dilakukan dengan jalur yang benar dan cara yang nyata. Oleh karenanya, harus diimbangi dengan kinerja yang bagus.
“Jika ada sekolah yang tidak memenuhi ketika akreditasi, dapat dijadikan pembelajaran. Tidak ada yang lebih penting dari tanggung jawab dan kejujuran,” ungkapnya.
Dia juga mengimbau kepada sekolah-sekolah yang baru berdiri untuk mengoptimalkan perangkat kebutuhan standar. Sehingga, jika sudah siap, dapat dilakukan akreditasi. “Sehingga penting bagi dinas untuk menyiapkan pembinaan sekolah-sekolah yang masih memerlukan pembinaan,” pungkasnya.
Jurnalis : Dian Cahyani
Fotografer :
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



