Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terkait otonomi pesantren itu, Ketua Rabithah al-Ma'ahid al-Islamiyyah (RMI) Jember Fuad Akhsan menjelaskan, selama ini pesantren memang masih konsisten menjalankan PTM. Menurut dia, otonomi di pesantren memiliki pengaruh kuat dalam menentukan kebijakan.
Namun, lanjut dia, hal itu dilakukan bukan tanpa pertimbangan. Sebab, pesantren diyakini lebih aman terpapar Covid-19, karena semua penduduk pesantren menetap dan bermukim di pesantren. "Keberadaan kami sebagai RMI selama ini lebih sering untuk mengakomodasi. Wewenang penuh semuanya ada di masing-masing pesantren," katanya, saat ditemui Jawa Pos Radar Jember, kemarin (21/3).
Pihaknya juga belum mengetahui pasti mengenai keputusan pemerintah yang menunda simulasi PTM di Jember, yang sempat dijadwalkan awal Maret lalu dan dijadwalkan ulang pada Juni mendatang atau sekitar pasca-Idul Fitri. Pria yang juga pengasuh di Pesantren Al Amien, Sabrang, Ambulu, itu menambahkan, pihaknya selaku pimpinan asosiasi kepesantrenan di Jember hanya berupaya memberikan imbauan dan arahan ke pesantren yang ada.
"PTM di pesantren itu pasti sudah dikaji mendalam oleh pesantren. Kami sifatnya hanya memberikan imbauan dan arahan. Selebihnya kebijakan ada di pesantren," pungkasnya.
Jurnalis : Maulana
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


