Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Beberapa pengasuh pesantren mengakui, model kegiatan belajar mengajar (KBM) secara langsung bagi sekolah yang berada di pesantren lebih aman. “Aktivitas KBM di pondok mulai awal sudah normal, tidak ada daring,” terang KH Ghonim Jauhari, Pengasuh PP Assuniyyah Al Jauhari Kencong.
Ia meyakini, pesantren lebih aman. Sebab, seluruh muridnya bermukim di pesantren. Mereka dilarang keluar pesantren tanpa izin pengasuh atau tanpa urusan lain yang dinilai penting. “Kalau pesantren, semua siswa di asrama. Jadi, tidak ada masalah. Beda dengan sekolah yang siswanya tak diasramakan atau keluar masuk sekolah,” imbuhnya.
Bahkan, kebijakan pesantren itu diberlakukan sejak awal siswa masuk ke pesantren. Karena itu, tidak ada lagi siswa yang wira-wiri keluar masuk pondok. Ia juga meyakini, kebijakan tersebut diberlakukan hampir di tiap pesantren yang memiliki lembaga formal.
Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Antirogo Jember juga menerapkan hal yang sama. Pengasuh Ponpes Nuris Jember KH Robith Qashidi menjelaskan, kebijakan lembaga pesantren menerapkan sekolah tatap muka itu bukan tanpa pertimbangan. Tapi, sudah melalui perhitungan matang. Bahkan, juga diketahui oleh pemerintah di berbagai tingkat. Dari bupati, kapolres, gubernur, hingga kapolda.
“Sepanjang tidak bertentangan dari aturan pemerintah yang lebih tinggi, kami siap melaksanakan. Tapi kalau seandainya ada pembatasan-pembatasan skala mikro, tentu kami juga mengikuti arahannya,” jelasnya.
Ia juga mengakui, selama ini sekolah tatap muka memang menjadi harapan masyarakat pada umumnya. Namun, pihaknya selaku penanggung jawab di lembaga pendidikan yang dipimpinnya, juga memiliki pertimbangan. Salah satunya adalah pertimbangan keselamatan jiwa. “Banyak yang mengharapkan tatap muka. Karena itu pertimbangannya harus sesuai maqasidus syariah: hifdzun nafs (keselamatan diri, Red),” bebernya.
Jika semisal bertentangan dengan itu, lanjut dia, maka perlu dikaji kembali. “Karena di pondok pesantren, hifdzun nafs itu tetap menjadi pedoman,” sambungnya.
Sementara itu, Fuad Akhsan, Ketua Rabithah al-Ma'ahid al-Islamiyyah (RMI) Jember, sebuah asosiasi perkumpulan pondok pesantren di Jember, saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jember juga mengungkapkan hal serupa. Menurut dia, kebijakan sekolah tatap muka di lembaga naungan pesantren itu menjadi kewenangan masing-masing pesantren. Tentu dengan pertimbangan keselamatan dan keamanan. “Kalau RMI sifatnya hanya imbauan saja. Adapun ketentuannya kami serahkan ke pesantren masing-masing,” tukasnya.
Jurnalis : Maulana
Fotografer :
Redaktur : Mahrus Sholih
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



