Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pilih Tunggu KMA Baru

S
Penulis: Safitri❯
KULIAH DARING: Sejumlah mahasiswa saat mengerjakan tugas secara daring saat awal-awal pemberlakuan kuliah daring sebelum bulan Ramadan.
KULIAH DARING: Sejumlah mahasiswa saat mengerjakan tugas secara daring saat awal-awal pemberlakuan kuliah daring sebelum bulan Ramadan.
JEMBER, RADARJEMBER.ID – Setelah wacana kebijakan uang kuliah tunggal (UKT) di kampus perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) dibatalkan pada beberapa pekan kemarin oleh Kementerian Agama, kini wacana itu sempat muncul kembali. Hal itu menyusul adanya edaran informasi yang menyebutkan bahwa Kementerian Agama menyiapkan tiga skema keberpihakan kampus PTKIN di tengah pandemi Covid-19, melalui edaran tertulis oleh Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama kepada awak media, Selasa (5/5) lalu.

Salah satu dari tiga skema itu adalah PTKIN memberi kesempatan bagi setiap mahasiswa yang ekonomi orang tuanya terdampak Covid-19 untuk mengajukan surat permohonan banding uang kuliah tunggal (UKT) pada masa pembayaran semester ganjil 2020-2021. Berkaitan dengan hal itu, sejumlah pihak mengakui, wacana pemotongan SPP mahasiswa di kampus PTKIN memang belum sepenuhnya final.

IAIN Jember sebagai salah satu kampus PTKIN, juga sempat merasakan demikian. Rektor IAIN Jember Prof Babun Suharto menguraikan, wabah korona memang dirasakan dari jajaran pusat sampai ke kampus tiap daerah. Terutama berkaitan seputar penggunaan anggaran. "Berbicara dampak, kita selaku rektor juga kena dampak. Karena banyak mahasiswa kita yang tidak bisa kuliah langsung," ujarnya.

Menurutnya, perlu ada persyaratan khusus yang dikeluarkan jika semisal potongan itu diberlakukan. Agar kebijakan tersebut merata dan tidak timbul permasalahan baru. Lebih jauh, sebagai pimpinan Forum Rektor PTKIN se-Indonesia, Prof Babun mengungkapkan, perlu ada komunikasi dan koordinasi dengan kementerian lain apabila pemotongan UKT diberlakukan. Khususnya ke Kementerian Keuangan, karena berkaitan dengan soal keuangan negara.

Sementara itu, sambil menunggu kebijakan baru yang lebih matang, pihaknya di IAIN Jember sendiri masih mengupayakan subsidi paket internet gratis untuk dosen dan mahasiswa. Itu pun, lanjutnya, semata-mata diberlakukan di internal IAIN Jember yang berjalan dengan menggandeng dua provider perusahaan penyedia jasa telekomunikasi, yaitu Telkomsel dan Indosat.

Pihaknya melanjutkan, untuk saat ini lebih memilih mengalir saja sambil menunggu aturan atau fatwa hukum yang lebih detail. "Ke depan mengalir saja, sambil menunggu KMA (Keputusan Menteri Agama, Red) atau SE (surat edaran, Red) langsung dari Kementerian Agama," sambungnya.

Terpisah, Presiden Mahasiswa IAIN Jember Nuria Fina Maulida menambahkan, harapan mahasiswa sejak awal masih tetap sama, yaitu adanya pemotongan UKT/SPP. Namun, melihat perkembangan wacana terakhir, harapan itu tampaknya masih remang-remang.

Menurut Fina, banyak kebingungan yang diciptakan dari kebijakan pusat. Salah satunya adalah alasan kenapa PTKIN mengalami penghematan dana dan dipotong. "Jika alasannya untuk Covid-19, tapi Satgas Covid-19 di kampus kita saja tidak ada anggaran dari pusat. Lalu, dana itu dialokasikan ke mana dan siapa yang merasakan," terang Fina kepada Jawa Pos Radar Jember.

Usaha dari Fina yang juga tergabung dalam Aliansi Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) PTKIN se-Indonesia juga sempat dilakukan. Salah satunya melalui kampanye tagar #rektordankemenagharusbijak. Namun, hingga saat ini belum ada tanda-tanda usaha mereka sampai, dan membuat mahasiswa masih berharap-harap sama. "Tunggu KMA itu, meskipun tidak tahu akan keluar kapan, bisa jadi keluar setelah wabah korona selesai," pungkasnya.

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Rencana Revitalisasi Pasar Tanjung Jember: Dibongkar Total, Bakal Mirip Mal, Cagar Budaya Tetap Utuh

Rencana Revitalisasi Pasar Tanjung Jember: Dibongkar Total, Bakal Mirip Mal, Cagar Budaya Tetap Utuh

Pasar Tanjung tidak hanya sekadar direvitalisasi fisiknya, tetapi diangkat kelasnya agar memiliki standar kenyamanan layaknya pusat perbelanjaan modern. Kendati demikian, karakteristik historis bangunan tetap dijaga ke

Sekolah Diliburkan hingga Korban Jiwa, MUI Jember Desak Polisi Tindak Kebisingan Sound Horeg

Sekolah Diliburkan hingga Korban Jiwa, MUI Jember Desak Polisi Tindak Kebisingan Sound Horeg

Lembaga ulama ini mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi dan kepentingan ekonomi segelintir pelaku usaha tidak boleh memakan tumbal keselamatan publik.

Respons Bupati Jember soal Demo Sound Horeg: Pilih Dengar, Rangkul, dan Atur

Respons Bupati Jember soal Demo Sound Horeg: Pilih Dengar, Rangkul, dan Atur

Ia meyakinkan Pemkab Jember bertekad merumuskan titik tengah agar kepentingan kedua kubu dapat terakomodasi dengan baik

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer