alexametrics
24 C
Jember
Monday, 8 August 2022

Nilai Penerapan Sistem Zonasi Belum Tepat

Mobile_AP_Rectangle 1

RADAR JEMBER.ID – Sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi dinilai merepotkan orang tua. Sebab, calon wali murid menilai kualitas sekolah, seperti sarana prasarana dan profesionalisme, guru tidak sama. Sementara itu, orang tua ingin menyekolahkan anaknya di lembaga yang berkualitas.

Kebijakan sistem zonasi itu sesuai dengan  Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Yakni mempertimbangkan jarak  tempat tinggal ke sekolah. Kebijakan ini dinilai belum siap diterapkan di semua sekolah.

Subandi, salah satu orang tua yang mendaftarkan anaknya di SMPN Ajung, mengaku bingung dengan kebijakan tersebut. Khawatir anaknya tidak lulus di negeri, dia harus mencari sekolah swasta sebagai alternatif. Meskipun biaya pendidikan di swasta lebih mahal. “Saya  khawatir nanti anak saya malah tidak lulus sekolah karena zonasi ini,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Padahal, rata-rata nilai anaknya cukup bagus. Sebenarnya, Subandi ingin memasukkan anaknya ke SMPN 1 Jember. Tapi karena kebijakan zonasi, terpaksa memilih SMPN 1 Ajung. “Daftar di SMPN 1 Jember tidak bisa, karena tidak sesuai zonasi,” jelasnya.

Dampak dari kebijakan ini, banyak anak-anak yang gagal sekolah di SMPN yang dicita-citakannya.  Mereka harus patuh dengan aturan yang diterapkan PPDB tahun ini.

- Advertisement -

RADAR JEMBER.ID – Sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi dinilai merepotkan orang tua. Sebab, calon wali murid menilai kualitas sekolah, seperti sarana prasarana dan profesionalisme, guru tidak sama. Sementara itu, orang tua ingin menyekolahkan anaknya di lembaga yang berkualitas.

Kebijakan sistem zonasi itu sesuai dengan  Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Yakni mempertimbangkan jarak  tempat tinggal ke sekolah. Kebijakan ini dinilai belum siap diterapkan di semua sekolah.

Subandi, salah satu orang tua yang mendaftarkan anaknya di SMPN Ajung, mengaku bingung dengan kebijakan tersebut. Khawatir anaknya tidak lulus di negeri, dia harus mencari sekolah swasta sebagai alternatif. Meskipun biaya pendidikan di swasta lebih mahal. “Saya  khawatir nanti anak saya malah tidak lulus sekolah karena zonasi ini,” katanya.

Padahal, rata-rata nilai anaknya cukup bagus. Sebenarnya, Subandi ingin memasukkan anaknya ke SMPN 1 Jember. Tapi karena kebijakan zonasi, terpaksa memilih SMPN 1 Ajung. “Daftar di SMPN 1 Jember tidak bisa, karena tidak sesuai zonasi,” jelasnya.

Dampak dari kebijakan ini, banyak anak-anak yang gagal sekolah di SMPN yang dicita-citakannya.  Mereka harus patuh dengan aturan yang diterapkan PPDB tahun ini.

RADAR JEMBER.ID – Sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi dinilai merepotkan orang tua. Sebab, calon wali murid menilai kualitas sekolah, seperti sarana prasarana dan profesionalisme, guru tidak sama. Sementara itu, orang tua ingin menyekolahkan anaknya di lembaga yang berkualitas.

Kebijakan sistem zonasi itu sesuai dengan  Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Yakni mempertimbangkan jarak  tempat tinggal ke sekolah. Kebijakan ini dinilai belum siap diterapkan di semua sekolah.

Subandi, salah satu orang tua yang mendaftarkan anaknya di SMPN Ajung, mengaku bingung dengan kebijakan tersebut. Khawatir anaknya tidak lulus di negeri, dia harus mencari sekolah swasta sebagai alternatif. Meskipun biaya pendidikan di swasta lebih mahal. “Saya  khawatir nanti anak saya malah tidak lulus sekolah karena zonasi ini,” katanya.

Padahal, rata-rata nilai anaknya cukup bagus. Sebenarnya, Subandi ingin memasukkan anaknya ke SMPN 1 Jember. Tapi karena kebijakan zonasi, terpaksa memilih SMPN 1 Ajung. “Daftar di SMPN 1 Jember tidak bisa, karena tidak sesuai zonasi,” jelasnya.

Dampak dari kebijakan ini, banyak anak-anak yang gagal sekolah di SMPN yang dicita-citakannya.  Mereka harus patuh dengan aturan yang diterapkan PPDB tahun ini.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/