alexametrics
22.3 C
Jember
Friday, 19 August 2022

CHRM2 Unej Gelar Konferensi di Myanmar

Mobile_AP_Rectangle 1
  • RADAR JEMBER.. Id– Centre for Human Rights, Multiculturalism, and Migration (CHRM2) Universitas Jember bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD) Inggris, dan University of Yangon Myanmar, menyelenggarakan konferensi tentang “Pengawasan Pasca-Legislatif atau Post Legislative Scrutiny (PLS) di Asia” di Lotte Hotel, Yangon, Myanmar (17-18/6). Konferensi ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi yang intens antara CHRM2 Universitas Jember dengan WFD Indonesia sejak Desember 2018.

Menurut Al Khanif, Ketua CHRM2 Universitas Jember, yang melaporkan dari Yangon, tema Pengawasan Pasca-Legislatif atau PLS diangkat, mengingat pentingnya PLS sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan merupakan bagian dari peran pengawasan parlemen.

“Ada kalanya undang-undang sudah disahkan, tapi belum tentu diterapkan. Dengan prosedur PLS, maka parlemen dan masyarakat sipil aktif mengawasi apakah sebuah undang-undang telah diberlakukan, yang kedua apakah maksud dan tujuan penerapan undang-undang tadi sudah tercapai,” jelas dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember ini.

Al Khanif menambahkan, penerapan PLS membawa tiga manfaat. Yakni memperkuat pemerintahan yang demokratis, karena undang-undang yang diadopsi oleh parlemen harus diimplementasikan dan diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip legalitas dan kepastian hukum. Kedua, memungkinkan identifikasi dampak potensial yang merugikan dari undang-undang baru dan kesempatan untuk bertindak untuk mencegahnya. “Ketiga, memungkinkan penilaian yang konsisten tentang bagaimana undang-undang menanggapi isu-isu yang ingin mereka atur. Ini memungkinkan legislator untuk belajar dari pengalaman. Apa yang berhasil dan yang tidak, serta seberapa efektif implementasi dalam memenuhi tujuan. Dengan tujuan untuk membuat undang-undang yang lebih baik di masa depan dan mengurangi kebutuhan untuk tindakan korektif,” imbuh Al Khanif.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pembukaan konferensi dilakukan oleh Sao Siri Rupa, perwakilan WFD untuk Myanmar. Dalam sambutannya, Sao Siri Rupa mengapresiasi kerja sama antara WFD dengan CHRM2 Universitas Jember dalam rangka menyebarluaskan konsep PLS di berbagai provinsi di Indonesia, dan kini di Myanmar. “WFD dan CHRM2 Universitas Jember bertekad terus bekerja sama dalam rangka terus membangun demokrasi universal. Demokrasi berbasis perwakilan multi partai yang sah dan efektif,” tutur Sao Siri Rupa. Untuk diketahui, CHRM2 Universitas Jember sudah dua tahun ini menjalin kerja sama dengan WFD.

- Advertisement -
  • RADAR JEMBER.. Id– Centre for Human Rights, Multiculturalism, and Migration (CHRM2) Universitas Jember bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD) Inggris, dan University of Yangon Myanmar, menyelenggarakan konferensi tentang “Pengawasan Pasca-Legislatif atau Post Legislative Scrutiny (PLS) di Asia” di Lotte Hotel, Yangon, Myanmar (17-18/6). Konferensi ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi yang intens antara CHRM2 Universitas Jember dengan WFD Indonesia sejak Desember 2018.

Menurut Al Khanif, Ketua CHRM2 Universitas Jember, yang melaporkan dari Yangon, tema Pengawasan Pasca-Legislatif atau PLS diangkat, mengingat pentingnya PLS sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan merupakan bagian dari peran pengawasan parlemen.

“Ada kalanya undang-undang sudah disahkan, tapi belum tentu diterapkan. Dengan prosedur PLS, maka parlemen dan masyarakat sipil aktif mengawasi apakah sebuah undang-undang telah diberlakukan, yang kedua apakah maksud dan tujuan penerapan undang-undang tadi sudah tercapai,” jelas dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember ini.

Al Khanif menambahkan, penerapan PLS membawa tiga manfaat. Yakni memperkuat pemerintahan yang demokratis, karena undang-undang yang diadopsi oleh parlemen harus diimplementasikan dan diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip legalitas dan kepastian hukum. Kedua, memungkinkan identifikasi dampak potensial yang merugikan dari undang-undang baru dan kesempatan untuk bertindak untuk mencegahnya. “Ketiga, memungkinkan penilaian yang konsisten tentang bagaimana undang-undang menanggapi isu-isu yang ingin mereka atur. Ini memungkinkan legislator untuk belajar dari pengalaman. Apa yang berhasil dan yang tidak, serta seberapa efektif implementasi dalam memenuhi tujuan. Dengan tujuan untuk membuat undang-undang yang lebih baik di masa depan dan mengurangi kebutuhan untuk tindakan korektif,” imbuh Al Khanif.

Pembukaan konferensi dilakukan oleh Sao Siri Rupa, perwakilan WFD untuk Myanmar. Dalam sambutannya, Sao Siri Rupa mengapresiasi kerja sama antara WFD dengan CHRM2 Universitas Jember dalam rangka menyebarluaskan konsep PLS di berbagai provinsi di Indonesia, dan kini di Myanmar. “WFD dan CHRM2 Universitas Jember bertekad terus bekerja sama dalam rangka terus membangun demokrasi universal. Demokrasi berbasis perwakilan multi partai yang sah dan efektif,” tutur Sao Siri Rupa. Untuk diketahui, CHRM2 Universitas Jember sudah dua tahun ini menjalin kerja sama dengan WFD.

  • RADAR JEMBER.. Id– Centre for Human Rights, Multiculturalism, and Migration (CHRM2) Universitas Jember bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD) Inggris, dan University of Yangon Myanmar, menyelenggarakan konferensi tentang “Pengawasan Pasca-Legislatif atau Post Legislative Scrutiny (PLS) di Asia” di Lotte Hotel, Yangon, Myanmar (17-18/6). Konferensi ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi yang intens antara CHRM2 Universitas Jember dengan WFD Indonesia sejak Desember 2018.

Menurut Al Khanif, Ketua CHRM2 Universitas Jember, yang melaporkan dari Yangon, tema Pengawasan Pasca-Legislatif atau PLS diangkat, mengingat pentingnya PLS sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan merupakan bagian dari peran pengawasan parlemen.

“Ada kalanya undang-undang sudah disahkan, tapi belum tentu diterapkan. Dengan prosedur PLS, maka parlemen dan masyarakat sipil aktif mengawasi apakah sebuah undang-undang telah diberlakukan, yang kedua apakah maksud dan tujuan penerapan undang-undang tadi sudah tercapai,” jelas dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember ini.

Al Khanif menambahkan, penerapan PLS membawa tiga manfaat. Yakni memperkuat pemerintahan yang demokratis, karena undang-undang yang diadopsi oleh parlemen harus diimplementasikan dan diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip legalitas dan kepastian hukum. Kedua, memungkinkan identifikasi dampak potensial yang merugikan dari undang-undang baru dan kesempatan untuk bertindak untuk mencegahnya. “Ketiga, memungkinkan penilaian yang konsisten tentang bagaimana undang-undang menanggapi isu-isu yang ingin mereka atur. Ini memungkinkan legislator untuk belajar dari pengalaman. Apa yang berhasil dan yang tidak, serta seberapa efektif implementasi dalam memenuhi tujuan. Dengan tujuan untuk membuat undang-undang yang lebih baik di masa depan dan mengurangi kebutuhan untuk tindakan korektif,” imbuh Al Khanif.

Pembukaan konferensi dilakukan oleh Sao Siri Rupa, perwakilan WFD untuk Myanmar. Dalam sambutannya, Sao Siri Rupa mengapresiasi kerja sama antara WFD dengan CHRM2 Universitas Jember dalam rangka menyebarluaskan konsep PLS di berbagai provinsi di Indonesia, dan kini di Myanmar. “WFD dan CHRM2 Universitas Jember bertekad terus bekerja sama dalam rangka terus membangun demokrasi universal. Demokrasi berbasis perwakilan multi partai yang sah dan efektif,” tutur Sao Siri Rupa. Untuk diketahui, CHRM2 Universitas Jember sudah dua tahun ini menjalin kerja sama dengan WFD.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/