alexametrics
23.4 C
Jember
Wednesday, 18 May 2022

Gaji GTT/PTT Naik, Jangan Ada Pungli

Terus Perbaiki Pendataan demi Kesejahteraan Guru

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Gaji guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) tahun ini naik cukup signifikan. Bagaimana tidak, kenaikannya di era kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman mencapai sekitar seratus persen, bahkan lebih. Untuk itu, diharapkan kinerja para guru maksimal dan tidak ada pungutan liar (pungli).

Nur Fadli, salah seorang guru SMP Negeri Sukorambi, menyampaikan, kenaikan gaji para guru sangat membantu kesejahteraan para guru dan keluarganya. “Dulu, gaji GTT/PTT antara Rp 350 ribu sampai Rp 600 ribu per bulan. Sekarang rata-rata mulai Rp 1 juta sampai Rp 1,8 juta. Bahkan, kalau pengabdiannya sangat lama bisa sampai Rp 2 juta,” tuturnya.

Dengan kebijakan Hendy-Firjaun yang melompat tinggi demi menyejahterakan para guru, menurut Fadli, perlu diimbangi dengan kinerja GTT/PTT yang maksimal. Fadli pun berharap agar pemerintah melalui Dinas Pendidikan atau lembaga kompeten lain terus melakukan pendataan guru. “Semakin baik data guru, maka akan membantu kesejahteraan semua guru,” imbuh Fadli, kemarin (18/4).

Mobile_AP_Rectangle 2

Dia juga mengungkapkan, dengan gaji guru yang hanya ratusan ribu, masih saja ada oknum nakal yang melakukan pemotongan alias pungutan liar. Pihaknya dan seluruh guru berharap agar ke depan tidak ada lagi pemotongan oleh oknum nakal.

“Harapannya, kalau sampai ada oknum yang melakukan pungli, pemerintah bertindak tegas. Jangan sampai niat luhur pemerintah menyejahterakan para guru justru dijadikan kesempatan oknum nakal,” ulasnya.

Dikatakannya, di sejumlah sekolah, masih terdapat ASN yang mengajar dengan mata pelajaran ganda. “Kalau yang ini kembali lagi pada data. Ke depan, data guru harus terus diperbaiki,” ucapnya.

Sementara itu, dalam kesempatan paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020, di DPRD Jember, Sabtu (17/4) lalu, urusan pendidikan dan kesejahteraan guru menjadi sorotan. Sunarsi Khoris, juru bicara DPRD dari Fraksi PKB, menyebut, pada era pemerintahan bupati sebelumnya, salah satu tolok ukur pembangunan daerah yakni dengan kegiatan penyelenggaraan pendidikan gratis. Mulai dari SD/MI dan SMP/MTs.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Gaji guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) tahun ini naik cukup signifikan. Bagaimana tidak, kenaikannya di era kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman mencapai sekitar seratus persen, bahkan lebih. Untuk itu, diharapkan kinerja para guru maksimal dan tidak ada pungutan liar (pungli).

Nur Fadli, salah seorang guru SMP Negeri Sukorambi, menyampaikan, kenaikan gaji para guru sangat membantu kesejahteraan para guru dan keluarganya. “Dulu, gaji GTT/PTT antara Rp 350 ribu sampai Rp 600 ribu per bulan. Sekarang rata-rata mulai Rp 1 juta sampai Rp 1,8 juta. Bahkan, kalau pengabdiannya sangat lama bisa sampai Rp 2 juta,” tuturnya.

Dengan kebijakan Hendy-Firjaun yang melompat tinggi demi menyejahterakan para guru, menurut Fadli, perlu diimbangi dengan kinerja GTT/PTT yang maksimal. Fadli pun berharap agar pemerintah melalui Dinas Pendidikan atau lembaga kompeten lain terus melakukan pendataan guru. “Semakin baik data guru, maka akan membantu kesejahteraan semua guru,” imbuh Fadli, kemarin (18/4).

Dia juga mengungkapkan, dengan gaji guru yang hanya ratusan ribu, masih saja ada oknum nakal yang melakukan pemotongan alias pungutan liar. Pihaknya dan seluruh guru berharap agar ke depan tidak ada lagi pemotongan oleh oknum nakal.

“Harapannya, kalau sampai ada oknum yang melakukan pungli, pemerintah bertindak tegas. Jangan sampai niat luhur pemerintah menyejahterakan para guru justru dijadikan kesempatan oknum nakal,” ulasnya.

Dikatakannya, di sejumlah sekolah, masih terdapat ASN yang mengajar dengan mata pelajaran ganda. “Kalau yang ini kembali lagi pada data. Ke depan, data guru harus terus diperbaiki,” ucapnya.

Sementara itu, dalam kesempatan paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020, di DPRD Jember, Sabtu (17/4) lalu, urusan pendidikan dan kesejahteraan guru menjadi sorotan. Sunarsi Khoris, juru bicara DPRD dari Fraksi PKB, menyebut, pada era pemerintahan bupati sebelumnya, salah satu tolok ukur pembangunan daerah yakni dengan kegiatan penyelenggaraan pendidikan gratis. Mulai dari SD/MI dan SMP/MTs.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Gaji guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) tahun ini naik cukup signifikan. Bagaimana tidak, kenaikannya di era kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman mencapai sekitar seratus persen, bahkan lebih. Untuk itu, diharapkan kinerja para guru maksimal dan tidak ada pungutan liar (pungli).

Nur Fadli, salah seorang guru SMP Negeri Sukorambi, menyampaikan, kenaikan gaji para guru sangat membantu kesejahteraan para guru dan keluarganya. “Dulu, gaji GTT/PTT antara Rp 350 ribu sampai Rp 600 ribu per bulan. Sekarang rata-rata mulai Rp 1 juta sampai Rp 1,8 juta. Bahkan, kalau pengabdiannya sangat lama bisa sampai Rp 2 juta,” tuturnya.

Dengan kebijakan Hendy-Firjaun yang melompat tinggi demi menyejahterakan para guru, menurut Fadli, perlu diimbangi dengan kinerja GTT/PTT yang maksimal. Fadli pun berharap agar pemerintah melalui Dinas Pendidikan atau lembaga kompeten lain terus melakukan pendataan guru. “Semakin baik data guru, maka akan membantu kesejahteraan semua guru,” imbuh Fadli, kemarin (18/4).

Dia juga mengungkapkan, dengan gaji guru yang hanya ratusan ribu, masih saja ada oknum nakal yang melakukan pemotongan alias pungutan liar. Pihaknya dan seluruh guru berharap agar ke depan tidak ada lagi pemotongan oleh oknum nakal.

“Harapannya, kalau sampai ada oknum yang melakukan pungli, pemerintah bertindak tegas. Jangan sampai niat luhur pemerintah menyejahterakan para guru justru dijadikan kesempatan oknum nakal,” ulasnya.

Dikatakannya, di sejumlah sekolah, masih terdapat ASN yang mengajar dengan mata pelajaran ganda. “Kalau yang ini kembali lagi pada data. Ke depan, data guru harus terus diperbaiki,” ucapnya.

Sementara itu, dalam kesempatan paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020, di DPRD Jember, Sabtu (17/4) lalu, urusan pendidikan dan kesejahteraan guru menjadi sorotan. Sunarsi Khoris, juru bicara DPRD dari Fraksi PKB, menyebut, pada era pemerintahan bupati sebelumnya, salah satu tolok ukur pembangunan daerah yakni dengan kegiatan penyelenggaraan pendidikan gratis. Mulai dari SD/MI dan SMP/MTs.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/