alexametrics
28.7 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

Giliran Guru Swasta Ajukan Formasi PPPK

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kesejahteraan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dari semua jenjang lembaga mengalami persoalan yang nyaris sama. Baik di tingkat SMP maupun SMA. Saat ini, guru PAI tingkat SMA swasta meminta adanya kesempatan pengajuan formasi PPPK. Jika dapat diajukan untuk mengikuti PPPK, maka secara otomatis kesejahteraan para guru akan naik.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI SMK Swasta Nur Hasyim. Menurut dia, selama ini guru PAI yang mengajar di SMK swasta berstatus guru tidak tetap (GTT) atau guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS).

Artinya, lanjut dia, selama ini guru PAI di SMK swasta identik dengan guru yayasan, sehingga perlakuannya pun berbeda. Guru PAI di SMK swasta tidak dapat diusulkan untuk mengikuti PPPK. Sementara, hal sebaliknya terjadi pada kalangan guru PAI di SMK negeri. “Mungkin belum ada regulasinya untuk guru PAI SMK swasta diajukan atau diusulkan dengan hak yang sama,” imbuh Nur Hasyim.

Mobile_AP_Rectangle 2

Walaupun kewenangan SMA dan SMK di bawah pemerintah provinsi, Nur Hasyim berharap bisa merundingkan kondisi ini kepada bupati melalui Dinas Pendidikan. Sebab, hal ini berkaitan dengan regulasi dan kebijakan.

Hingga saat ini, setidaknya ada 216 guru PAI di SMK swasta yang turut bergabung dengan organisasi MGMP SMK. Umumnya, pengajuan PPPK untuk seorang guru dilampaui setelah mendapat rekomendasi dari organisasi mata pelajaran. “Jumlah SMK swasta lebih banyak. Tapi, jumlah itu yang masuk ke organisasi MGMP PAI SMK, bisa jadi ada sekolah yang belum. Sedangkan jumlah SMK negerinya cuma delapan,” imbuh pria yang juga mengajar PAI di SMK Negeri 2 Jember ini.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kesejahteraan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dari semua jenjang lembaga mengalami persoalan yang nyaris sama. Baik di tingkat SMP maupun SMA. Saat ini, guru PAI tingkat SMA swasta meminta adanya kesempatan pengajuan formasi PPPK. Jika dapat diajukan untuk mengikuti PPPK, maka secara otomatis kesejahteraan para guru akan naik.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI SMK Swasta Nur Hasyim. Menurut dia, selama ini guru PAI yang mengajar di SMK swasta berstatus guru tidak tetap (GTT) atau guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS).

Artinya, lanjut dia, selama ini guru PAI di SMK swasta identik dengan guru yayasan, sehingga perlakuannya pun berbeda. Guru PAI di SMK swasta tidak dapat diusulkan untuk mengikuti PPPK. Sementara, hal sebaliknya terjadi pada kalangan guru PAI di SMK negeri. “Mungkin belum ada regulasinya untuk guru PAI SMK swasta diajukan atau diusulkan dengan hak yang sama,” imbuh Nur Hasyim.

Walaupun kewenangan SMA dan SMK di bawah pemerintah provinsi, Nur Hasyim berharap bisa merundingkan kondisi ini kepada bupati melalui Dinas Pendidikan. Sebab, hal ini berkaitan dengan regulasi dan kebijakan.

Hingga saat ini, setidaknya ada 216 guru PAI di SMK swasta yang turut bergabung dengan organisasi MGMP SMK. Umumnya, pengajuan PPPK untuk seorang guru dilampaui setelah mendapat rekomendasi dari organisasi mata pelajaran. “Jumlah SMK swasta lebih banyak. Tapi, jumlah itu yang masuk ke organisasi MGMP PAI SMK, bisa jadi ada sekolah yang belum. Sedangkan jumlah SMK negerinya cuma delapan,” imbuh pria yang juga mengajar PAI di SMK Negeri 2 Jember ini.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kesejahteraan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dari semua jenjang lembaga mengalami persoalan yang nyaris sama. Baik di tingkat SMP maupun SMA. Saat ini, guru PAI tingkat SMA swasta meminta adanya kesempatan pengajuan formasi PPPK. Jika dapat diajukan untuk mengikuti PPPK, maka secara otomatis kesejahteraan para guru akan naik.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI SMK Swasta Nur Hasyim. Menurut dia, selama ini guru PAI yang mengajar di SMK swasta berstatus guru tidak tetap (GTT) atau guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS).

Artinya, lanjut dia, selama ini guru PAI di SMK swasta identik dengan guru yayasan, sehingga perlakuannya pun berbeda. Guru PAI di SMK swasta tidak dapat diusulkan untuk mengikuti PPPK. Sementara, hal sebaliknya terjadi pada kalangan guru PAI di SMK negeri. “Mungkin belum ada regulasinya untuk guru PAI SMK swasta diajukan atau diusulkan dengan hak yang sama,” imbuh Nur Hasyim.

Walaupun kewenangan SMA dan SMK di bawah pemerintah provinsi, Nur Hasyim berharap bisa merundingkan kondisi ini kepada bupati melalui Dinas Pendidikan. Sebab, hal ini berkaitan dengan regulasi dan kebijakan.

Hingga saat ini, setidaknya ada 216 guru PAI di SMK swasta yang turut bergabung dengan organisasi MGMP SMK. Umumnya, pengajuan PPPK untuk seorang guru dilampaui setelah mendapat rekomendasi dari organisasi mata pelajaran. “Jumlah SMK swasta lebih banyak. Tapi, jumlah itu yang masuk ke organisasi MGMP PAI SMK, bisa jadi ada sekolah yang belum. Sedangkan jumlah SMK negerinya cuma delapan,” imbuh pria yang juga mengajar PAI di SMK Negeri 2 Jember ini.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/